Belanja pegawai sudah di atas 28 persen
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Deli Serdang, Baginda Thomas Harahap, mengatakan belum ada surat resmi mengenai peralihan status tersebut. Pemkab masih menantikan regulasi beserta petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
"Sampai sekarang belum ada surat resminya. Kalau beban gajinya diserahkan ke Pemda, ya tidak mampulah kita. Daerah mana yang mampu menanggung beban sebanyak itu?" ujar Baginda, Selasa (10/11/2026), seperti diberitakan Tribun Medan.
Baginda menjelaskan bahwa gaji PPPK paruh waktu saat ini masuk pos Belanja Barang dan Jasa. Sementara itu, porsi belanja pegawai Deli Serdang sudah melebihi 28 persen dari APBD. Ia memperkirakan porsinya bisa mencapai 56 persen apabila seluruh PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu dan gajinya harus dibayar daerah. Angka tersebut, menurutnya, akan melanggar batas belanja pegawai sebesar 30 persen yang ditetapkan undang-undang.
Deli Serdang memiliki hampir 4.000 PPPK paruh waktu dan menempati urutan kedua dalam penyerapan PPPK di Sumatera Utara setelah Kota Medan. Adapun jumlah ASN dan PPPK di lingkungan pemkab, termasuk guru, mencapai lebih dari 10.000 orang.
Menurut Baginda, pengetatan Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat turut menekan keuangan daerah. Ia menilai hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia akan menghadapi krisis keuangan bila harus menanggung skema tersebut. Karena itu, Pemkab Deli Serdang berharap seluruh anggaran gaji untuk peralihan status ini berasal dari APBN, bukan APBD.
Peralihan bertahap mulai 1 Januari 2027
Tanggapan pemkab muncul setelah beredar kabar kesepakatan pemerintah dan DPR RI untuk mengangkat PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara RI dan laporan CNN Indonesia, kesepakatan dicapai pada 6 November 2026 dalam rapat finalisasi lintas kementerian bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Peralihan itu tidak terbatas pada guru. Cakupannya juga meliputi dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan atau medis, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.
Pegawai yang beralih menjadi PPPK penuh waktu juga mendapat kesempatan mengikuti seleksi CPNS pada 2027. Pemerintah menyiapkan ketentuan khusus tentang batas usia bagi pegawai non-ASN yang hendak mengikuti seleksi PNS.
Secara nasional, BKN mencatat jumlah PPPK per 1 Juli 2026 sekitar 3,2 juta orang. Menurut laporan Kompas.com, jumlah itu terdiri atas 2.076.263 PPPK dan 1.220.600 PPPK paruh waktu.
Kepastian kontrak tetap ditunggu pegawai
Selain menyepakati peralihan status, pemerintah memperpanjang masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang tercatat dalam Dapodik serta tenaga kesehatan non-ASN yang kontraknya habis pada Desember 2026. Kebijakan perpanjangan tersebut setidaknya mencakup lebih dari 172 ribu guru negeri dan 2.400 guru di lingkungan Kementerian Agama.
Di Deli Serdang, rencana pengangkatan menjadi penuh waktu menjadi pembicaraan di kalangan ASN dan tenaga honorer. Sejumlah PPPK paruh waktu menyambutnya dengan baik, tetapi mereka masih mencemaskan kelanjutan kontrak yang segera berakhir.
"Di berita dan media sosial sudah ramai dibahas mau diangkat jadi Penuh Waktu, tapi kami masih menunggu aturan resminya. Yang paling penting bagi kami saat ini adalah kepastian agar tetap bisa bekerja dan tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK)," kata seorang pegawai paruh waktu di Sekretariat DPRD Deli Serdang yang meminta namanya tidak disebutkan.
