Nominal dan jadwal belum menjadi kepastian pencairan
Skema yang diberitakan Bangka Pos memperkirakan bantuan Rp300.000 per bulan selama tiga bulan. Jika seluruh periode Oktober hingga Desember 2026 dibayarkan, setiap penerima akan memperoleh total Rp900.000. Perkiraan jangkauannya sekitar 13,3 juta pekerja.
Rencana BSU 2026 sebelumnya disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 30 September 2026, seusai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Dalam rencana itu, pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun.
Informasi dari kanal resmi Kemnaker menyebut rencana penyaluran pada November hingga Desember 2026, untuk manfaat periode Oktober hingga Desember 2026. Hingga 30 Oktober 2026, tanggal pasti transfer dana kepada seluruh penerima belum diumumkan. Periode manfaat tersebut perlu dibedakan dari waktu pencairan.
Bangka Pos mengingatkan bahwa informasi yang beredar belum berarti dana sudah pasti cair. Kepastian jadwal, nominal, dan persyaratan penerima tetap perlu merujuk pada pengumuman pemerintah.
Aturan dan persyaratan yang tercantum di laman Kemnaker
Laman resmi BSU Kemnaker mencantumkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 sebagai landasan hukum BSU 2026. Peraturan yang diterbitkan pada 28 Oktober 2026 itu menjadi perubahan terakhir atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang pedoman pemberian bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah.
Pada laman tersebut, calon penerima disyaratkan berstatus Warga Negara Indonesia dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Mereka juga harus menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam kategori Pekerja Penerima Upah (PU) sampai dengan Agustus 2026.
Ketentuan penghasilan yang ditampilkan adalah gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan atau sebesar UMP/UMK. Pekerja yang tidak sedang menerima PKH mendapat prioritas. ASN, prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mengatur penyesuaian untuk daerah dengan UMK di atas Rp3,5 juta. Batas penghasilan mengikuti UMK tempat pekerja bekerja, lalu dibulatkan ke atas ke kelipatan Rp100.000. Jika suatu wilayah tidak menetapkan UMK, acuannya adalah UMP dengan cara pembulatan yang sama.
Kanal pemantauan dan pengecekan status
Perkembangan program dapat dipantau melalui situs BSU Kemnaker, BSU BPJS Ketenagakerjaan, dan PT Pos Indonesia. Menurut Bangka Pos, tersedianya kanal-kanal tersebut tidak dengan sendirinya menandakan pendaftaran atau pengecekan penerima BSU 2026 telah dibuka.
Saat membaca informasi di kanal tersebut, periksa tahun programnya. Ketentuan maupun data pencairan BSU 2025 tidak dapat digunakan untuk menentukan status penerimaan pada 2026.
Riwayat menerima BSU juga bukan jaminan memperoleh bantuan kembali. Pemerintah dapat mendata dan memverifikasi ulang calon penerima berdasarkan persyaratan program terbaru.
Pengecekan dan penyaluran pada 2025
Sebagai pembanding, pada pelaksanaan 2025 Kemnaker menyediakan pengecekan status bantuan secara daring menggunakan NIK. BSU tahun itu mengacu pada Permenaker Nomor 5 Tahun 2025, dengan manfaat Rp300.000 per bulan untuk Juni dan Juli yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp600.000.
Sasaran BSU 2025 mencakup sekitar 17,3 juta pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta per bulan serta sekitar 565 ribu guru honorer.
Penyaluran pada 2025 menggunakan bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), yakni BRI, BNI, Mandiri, dan BTN, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Penerima tanpa rekening bank dapat mencairkan bantuan melalui Kantor Pos menggunakan aplikasi Pospay. Mekanisme tersebut merupakan pelaksanaan 2025, bukan kepastian jalur pencairan untuk 2026.
