Ketentuan kepesertaan dan batas upah
Penerima harus merupakan warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan juga harus aktif sampai Agustus 2026. Portal resmi BSU Kemnaker memperjelas bahwa ketentuan ini berlaku untuk kategori Peserta Penerima Upah (PU).
Batas upah ditetapkan paling banyak Rp3,5 juta per bulan, dengan ketentuan khusus untuk daerah yang Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)-nya melampaui angka tersebut. Di daerah itu, ambang upah mengikuti UMK setempat setelah dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Untuk daerah tanpa UMK, acuannya adalah Upah Minimum Provinsi (UMP), dengan pembulatan yang sama.
Kemnaker menggunakan data upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja dan tercatat dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk menentukan penerima. Komponen yang diperhitungkan ialah gaji pokok dan tunjangan tetap.
Aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri tidak termasuk penerima BSU 2026. Adapun pekerja atau buruh yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU mendapat prioritas.
Portal resmi BSU Kemnaker juga menyebut kewajiban pengembalian bantuan ke Kas Negara apabila di kemudian hari penerima terbukti tidak memenuhi persyaratan.
Rencana penyaluran dan status pencairan
Kemnaker menjadwalkan penyaluran BSU pada November–Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan ini.
Meski rentang waktu penyaluran sudah dijadwalkan, tanggal pencairan resmi belum diumumkan per 5 November 2026. Koran Jakarta melaporkan bahwa saat itu Kemnaker masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan mengajukan anggaran.
Pemerintah menargetkan sekitar 13,3 juta pekerja menerima BSU 2026, dengan kebutuhan anggaran hampir Rp12 triliun. Menurut ANTARA News Jawa Barat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut pada 30 September 2026, seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Landasan aturan dan tujuan BSU
Ketentuan penerima beserta pelaksanaannya berlandaskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, serta petunjuk teknisnya. Abstrak aturan di JDIH Kemnaker menyebut peraturan tersebut berlaku mulai 28 Oktober 2026.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan bahwa BSU ditujukan untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh.
"Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu.
Pemberian bantuan tetap mempertimbangkan jumlah pekerja atau buruh yang memenuhi persyaratan serta ketersediaan pagu anggaran Kemnaker, sebagaimana tercantum dalam abstrak Permenaker tersebut.
