Perizinan beralih dengan masa transisi satu tahun
Kewajiban izin tersebut diatur dalam Pasal 40. Menurut laporan IDN Times, Presiden Prabowo Subianto menandatangani undang-undang itu pada 28 Oktober 2026. Pasal 301 menetapkan bahwa selama satu tahun sejak pengundangan, perizinan dan penyelenggaraan pemagangan luar negeri tetap dilaksanakan oleh kementerian.
ANTARA News Yogyakarta melaporkan, Menteri P2MI Mukhtarudin menyatakan seluruh tata kelola dan perizinan magang luar negeri beralih dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) ke Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI), dengan masa transisi satu tahun. Pembagian kewenangan tersebut diproyeksikan tuntas pada akhir 2027.
Dalam pembagian itu, Kemenaker akan menangani pemagangan dan pasar kerja dalam negeri. Sementara itu, layanan urusan pekerja dan magang di luar negeri akan dipusatkan melalui satu pintu di KP2MI.
Untuk menyiapkan pelaksanaannya, Kementerian P2MI akan memetakan tugas dan fungsi unit terkait serta mendata penyelenggara dan program magang luar negeri yang masih berjalan. Kementerian juga menyiapkan aturan turunan bersama kementerian dan lembaga terkait.
Perlindungan peserta hingga kewenangan menghentikan program
Pemerintah menempatkan kewajiban izin sebagai upaya menjamin kepastian hukum dan keselamatan peserta selama di negara tujuan. Pengawasan yang diperkuat juga diharapkan mencegah penyalahgunaan program magang yang dapat merugikan masyarakat.
Pasal 41 mewajibkan program magang luar negeri menghormati harkat dan martabat bangsa Indonesia serta mengutamakan peningkatan kompetensi kerja. Penyelenggara juga harus menjamin perlindungan dan kesejahteraan peserta, termasuk saat menjalankan ibadah.
Berdasarkan teks undang-undang yang dimuat RegulasiKerja.com, Pasal 41 ayat (2) memungkinkan Menteri P2MI atau pejabat yang ditunjuk menghentikan program apabila pelaksanaannya tidak memenuhi ketentuan ayat (1). Adapun Pasal 40 ayat (2) mengamanatkan Peraturan Pemerintah untuk merinci perizinan, tata cara penyelenggaraan, serta hak dan kewajiban peserta maupun penyelenggara.
Mukhtarudin menyambut pengesahan undang-undang tersebut. Dalam keterangan tertulis pada Senin, 9 November 2026, ia menyebut perluasan kewenangan perizinan dan pengawasan sebagai bagian dari kehadiran negara dalam proses penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
"Ini juga menjadi prinsip utama dalam pelindungan PMI, baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah kembali ke Tanah Air," ujar Mukhtarudin.
Menteri asal Partai Golkar itu menekankan perlunya aturan yang dapat diterapkan secara efektif sekaligus memperjelas tanggung jawab penyelenggara, pemberi kerja, dan pihak lain dalam memenuhi hak peserta. "Undang-undang ini harus diterjemahkan ke dalam aturan pelaksanaan yang jelas dan implementatif. Jangan sampai semangat memberikan pelindungan yang lebih kuat justru terkendala dalam pelaksanaannya," ujarnya.
Peningkatan keterampilan dan penyiapan calon pekerja
Pemerintah menginginkan magang tidak berhenti pada kesempatan bekerja di luar negeri, tetapi juga memberi peserta keterampilan, pengalaman, dan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja internasional. Mukhtarudin mengatakan komposisi pekerja migran Indonesia masih didominasi tenaga berkeahlian rendah. Pemerintah ingin semakin banyak pekerja Indonesia mengisi pekerjaan berketerampilan menengah dan tinggi.
"Kami ingin PMI naik kelas. Mereka harus dibekali kompetensi, sertifikasi, kemampuan bahasa, dan keterampilan sesuai kebutuhan pasar kerja global. Peningkatan kualitas itu harus dibarengi dengan sistem penempatan yang aman dan pelindungan yang kuat," katanya.
Perguruan tinggi dinilai dapat membantu menyiapkan keterampilan teknis, penguasaan bahasa asing, dan sertifikasi calon pekerja migran sesuai kebutuhan negara tujuan. Kementerian P2MI menggandeng Universitas Kristen Indonesia (UKI) untuk mengembangkan Migrant Center guna memperkuat penyiapan calon pekerja migran. Nota Kesepahaman dan perjanjian kerja sama keduanya ditandatangani pada 5 November 2026.
Dalam program pelatihan lainnya, SMK Go Global, Kementerian P2MI/BP2MI bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian. Menurut Kompas.com, kementerian menargetkan pengiriman 140.000 pekerja Indonesia ke luar negeri pada 2027 melalui program tersebut. Untuk 2026, target sementara pelatihannya sebanyak 1.066 peserta.
