Empat koperasi menjadi lokasi awal
Peluncuran berlangsung di KDKMP Dawuhan, Kabupaten Banyumas. Pada tahap percontohan, pengumpulan melibatkan empat lokasi koperasi di kabupaten tersebut. Jaringannya akan diperluas untuk membantu memenuhi target pasokan.
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan perusahaan ingin membangun pengumpulan jelantah yang lebih teratur dan berkelanjutan melalui koperasi. Masyarakat diharapkan memperoleh nilai ekonomi dari minyak bekas memasak, sementara industri mendapat bahan baku energi rendah karbon.
Menurut Mars Ega, pemanfaatan minyak jelantah atau used cooking oil (UCO) juga merupakan bagian dari dukungan terhadap transisi energi dan kemandirian energi nasional dengan menggunakan sumber daya dalam negeri.
Pengumpulan berbasis masyarakat juga telah dibangun Pertamina Patra Niaga di sekitar Kilang Cilacap. Menurut ANTARA News Jambi, tiga bank sampah binaannya, yakni Beo Asri, Abhipraya, dan Cahaya Asri, masing-masing mengumpulkan 2.283 liter, 984 liter, dan 717 liter per tahun. Perusahaan turut menyediakan kotak pengumpulan jelantah di Pasar Amarta Kutawaru.
Pasokan jelantah untuk pengolahan di kilang
Mars Ega menyebut kepastian pasokan bahan baku diperlukan agar pengembangan bahan bakar rendah karbon dapat terus berjalan. Pertamina telah menyiapkan fasilitas pengolahan di Kilang Cilacap, sedangkan fasilitas serupa direncanakan dikembangkan di Kilang Balongan, Dumai, dan Plaju.
Dalam keterangan pada 27 Oktober 2026 yang diberitakan ANTARA News Jambi, Wakil Direktur Utama I Pertamina Patra Niaga Taufik Aditiyawarman menyatakan produksi co-processed SAF di Green Refinery Cilacap pada Oktober 2026 mencapai sekitar 11 juta liter. Minyak jelantah digunakan dengan rasio maksimal 5 persen dari total kapasitas unit thermal distillate hydro treating (TDHT).
Sehari sebelum keterangan tersebut, pada Senin (26/10/2026), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau pengolahan jelantah menjadi bioavtur di Kilang Cilacap. Kunjungan itu berlangsung tiga hari sebelum program koperasi diluncurkan di Banyumas.
Sebelumnya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah melakukan pengiriman perdana Pertamina SAF berbahan baku campuran UCO pada 12 Agustus 2025. Sekitar 32 kiloliter dari Kilang Cilacap disiapkan untuk penerbangan Pelita Air rute Jakarta–Denpasar.
CNBC Indonesia melaporkan bahwa produk tersebut disebut sebagai SAF pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang memiliki sertifikasi resmi. Produk itu memenuhi standar ASTM D1655 dan DefStan 91-091, dengan klaim pengurangan emisi karbon hingga 84 persen dibandingkan avtur fosil.
Pada 12 Agustus 2025, Wakil Direktur Utama Pertamina (Persero) Oki Muraza juga menyebut Pertamina sebagai satu-satunya produsen SAF co-processing di ASEAN. Menurutnya, teknologi Pertamina mampu memproses jelantah hingga 2,5–3 persen, melampaui kemampuan lisensor internasional.
Kementerian Koperasi mengharapkan perluasan jaringan
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyambut kerja sama ini sebagai kesempatan bagi KDKMP untuk memperluas kegiatan ekonomi di desa dan kelurahan. Menurutnya, jelantah yang berpotensi terbuang dapat dikumpulkan melalui koperasi dan diberi nilai jual.
Ferry berharap seluruh KDKMP di Indonesia bisa bergabung dalam jaringan pemasok jelantah bagi industri energi, terutama produksi bioavtur. Ia menyatakan kementeriannya siap mendukung penguatan koperasi sebagai mitra pemasok Pertamina. Perluasan kerja sama itu juga diharapkan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat dan potensi ekspor pada masa mendatang.
Kebijakan ekspor dan serapan jelantah
Terkait perdagangan jelantah, Kompas.id melaporkan bahwa pemerintah menghentikan ekspor UCO serta residu sawit POME dan HAPOR sejak Januari 2025 melalui Permendag No. 2/2025. Hingga Juni 2026, penghentian tersebut telah berlangsung sekitar satu setengah tahun.
Peluang untuk membuka kembali ekspor diatur melalui satu pintu, yakni PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI), berdasarkan Permendag No. 16/2026 dan PP No. 24/2026 yang berlaku pada 1 Juni 2026.
Asosiasi Eksportir Minyak Jelantah Indonesia (AEMJI), sebagaimana dikutip Kompas pada 11 Juni 2026, menyatakan penghentian ekspor menyebabkan rata-rata serapan UCO per bulan turun dari 20.000 ton menjadi 8.000–10.000 ton. Menurut asosiasi tersebut, banyak pelaku usaha UCO juga terpaksa menutup usahanya.
