Cakupan pengadaan dan tahapan penerapan
Bahlil, yang juga menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, menjelaskan status kebijakan itu di sela FOREK Hulu Migas 2026 di Jakarta, Rabu (28/10/2026). Mengenai pembiayaannya, ia menegaskan, "Tidak dari APBN ya," sebagaimana diberitakan Media Indonesia.
Menurut Bahlil, terbitnya perpres belum berarti skema baru bisa segera berjalan. "Transisinya itu butuh waktu setelah kita melakukan konsolidasi dengan Pertamina, baru kita bisa implementasi. Karena tidak serta-merta langsung," ujarnya.
Pengadaan Pertamina menjadi sasaran penataan ini. Lemigas nantinya juga dapat menjalankan sejumlah penugasan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Namun, perusahaan swasta tidak diharuskan menggunakan jalur tersebut karena pengadaannya tetap menjadi urusan masing-masing.
Dengan menyelesaikan transisi dan konsolidasi terlebih dahulu, pengadaan melalui Lemigas diharapkan dapat menata jalur impor migas tanpa membebani APBN.
Lembaga di balik skema baru
Profil yang diterbitkan Katadata.co.id menyebut nama Lemigas berasal dari Lembaga Minyak dan Gas Bumi, yang berdiri pada 11 Juni 1965. Nama lembaga itu kini adalah Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (BBPMGB) Lemigas. Kedudukannya merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM.
Sejak 1 April 2015, Lemigas menyandang status penuh sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Fasilitasnya mencakup 47 laboratorium serta satu laboratorium untuk kalibrasi dan pemeliharaan.
Dalam laporan kumparanBISNIS, penandatanganan perpres mengenai pengadaan impor migas melalui BLU disebut mendesak demi menjaga stok BBM nasional. Perhatian terutama tertuju pada Pertalite, yang ketahanan stoknya sempat hanya 16–18 hari, di bawah ambang batas minimal.
Kebutuhan impor dan penjajakan pasokan
Besarnya kebutuhan energi impor turut menjadi konteks penataan pengadaan. Saat berpidato pada forum yang sama, Bahlil menyebut volume impor minyak Indonesia masih sekitar 700–750 ribu barel per hari. Impor juga memenuhi sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional.
Meski demikian, kondisi impor berbeda menurut jenis bahan bakar. Mengutip kumparanBISNIS, Bahlil menyatakan impor Solar CN 48 sudah dihentikan sepenuhnya, sementara sebagian kebutuhan Solar CN 51 masih dipasok dari impor.
Untuk negara pemasok, Bahlil menyebut penentuannya sebagai urusan teknis. Ia belum memastikan kabar mengenai potensi pasokan 30 juta barel minyak dari Uni Emirat Arab. "Itu masih potensi ya. Semuanya masih penjajakan ya," katanya.
