Pasokan listrik dan pemeliharaan PLTS
Warga Kampung Werianggi mulai merasakan tambahan waktu penggunaan balai kampung setelah panel surya dipasang di fasilitas tersebut. Namun, listrik sepanjang hari masih menjadi sasaran kegiatan di kawasan Werianggi-Werabur, yang dikoordinasikan Ardiyansyah bersama timnya. Tim juga berupaya memperluas penggunaan energi ramah lingkungan.
Menurut laporan kumparan, TEP UI merevitalisasi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) komunal yang sudah ada di Werianggi dengan mengubah perannya menjadi "PLTS Eksperimental". Pengembangannya diarahkan untuk menunjang fasilitas umum serta sentra usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) produk pala.
Pertemuan pada 1 Oktober 2026 menyepakati pembentukan tim teknis lokal untuk mengikuti pelatihan pemeliharaan PLTS. Forum itu melibatkan Universitas Papua, PT PLN ULP Wasior, Distransnaker, Dewan Adat Marga, dan Polsek setempat. Lingkup pekerjaan teknisnya mencakup pembersihan panel, pemeriksaan komponen, pengukuran tegangan baterai, serta penggantian inverter.
Untuk kebutuhan memasak, TEP UI melatih warga mengolah kotoran sapi menjadi biogas. Obeth O, salah seorang penerima manfaat, mengatakan warga memperoleh pengetahuan baru tentang penggunaan limbah peternakan sebagai bahan bakar.
"Hadirnya pelatihan biogas dari limbah kotoran sapi berguna bagi masyarakat, pertama kali ada pelatihan ini, kotoran sapi bisa menghasilkan gas untuk masak," ujar Obeth.
Rekam medis digital dan pengolahan pangan lokal
Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Sabtu, Trevino menjelaskan bahwa energi menjadi dasar pendekatan program. Intervensinya dilakukan melalui sistem pangan dan ekonomi lokal, sementara hasilnya dinilai dari kesehatan masyarakat dan lingkungan.
Pada layanan kesehatan, TEP UI memberikan pelatihan rekam medis elektronik kepada tenaga kesehatan Puskesmas Nikiwar dan Windesi. Siti Harlina, tenaga kesehatan Puskesmas Windesi, menilai pelatihan tersebut membantunya memahami penggunaan teknologi dalam pelayanan.
Sekitar 20 tenaga kesehatan di Teluk Wondama telah mengikuti pelatihan penggunaan rekam medis elektronik pada awal Oktober 2026. Pelatihan ini ditujukan untuk mendukung pencatatan data sekaligus memudahkan rujukan pasien antarfasilitas kesehatan. Pengembangan layanan juga mencakup pembentukan kader komunitas dan penggunaan pencatatan digital yang tetap dapat dioperasikan tanpa koneksi internet.
Di bidang ekonomi, tim mendampingi pemanfaatan sagu dan umbi-umbian serta pengolahan hasil pertanian agar memberi nilai tambah bagi warga. Pendampingan pengolahan pala mencakup pula pemanfaatan hasil sampingnya menjadi produk bernilai ekonomi.
Trevino menekankan bahwa pengembangan energi, layanan kesehatan, dan ekonomi harus berjalan bersama pelestarian hutan. Ia menyebut hutan sebagai sumber pangan dan air bersih serta penopang kehidupan masyarakat setempat.
Penugasan TEP di 53 kawasan transmigrasi
Kegiatan di Teluk Wondama merupakan bagian dari penugasan nasional TEP. Pada Juli 2026, Kementerian Transmigrasi mengirim 246 tim beranggotakan total 1.476 peserta ke 53 kawasan transmigrasi. Mereka menjalankan riset, mendampingi masyarakat, dan mengembangkan potensi ekonomi setempat.
Harian Disway melaporkan bahwa peserta berasal dari kalangan sivitas akademika di 10 perguruan tinggi mitra dan 155 perguruan tinggi nonmitra. Mereka terpilih dari sekitar 10 ribu pendaftar di seluruh Indonesia. Angkatan kedua setelah TEP 2025 ini dijadwalkan bertugas pada 31 Juli hingga 27 November 2026.
Kebijakan nasional perluasan energi surya
Pengembangan energi bersih di Teluk Wondama sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memperluas penggunaan PLTS, terutama bagi pasokan listrik wilayah terpencil. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengemukakan gagasan pembangunan PLTS satu megawatt di setiap desa yang memiliki lahan memadai.
Pada 25 Agustus 2026, Presiden meluncurkan program PLTS berkapasitas 100 gigawatt peak (GWp). Tahap pertamanya meliputi 14 proyek di enam provinsi dengan kapasitas gabungan 5,3 GWp.
Menurut Sekretariat Negara RI, kebutuhan investasi program tersebut diproyeksikan sekitar USD73 miliar atau setara lebih dari Rp1.140 triliun. Program ini diperkirakan berpotensi menghemat subsidi energi Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja. Presiden menargetkan kapasitas 100 GWp tercapai dalam tiga tahun.
