Harga BBM dan tekanan minyak dunia
Sebagai gambaran harga, laporan ANTARA News Jambi menyebut Pertalite, yang berstatus BBM penugasan (JBKP), masih dijual Rp10.000 per liter pada awal September 2026. Harga Solar subsidi saat itu Rp6.800 per liter. Penyesuaian harga sejumlah BBM nonsubsidi Pertamina pada awal September tidak mengubah harga kedua jenis BBM tersebut.
Sementara itu, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau ICP dalam APBN 2026 ditetapkan US$70 per barel. Bahlil menyebut rata-rata ICP selama Januari hingga September 2026 berada pada rentang US$85 hingga US$90 per barel. Saat memberikan keterangan yang dikutip ANTARA tersebut, ia menyebut ICP berada di kisaran US$106 hingga US$108 per barel.
Anggaran subsidi dan catatan ekonom
APBN 2026 menyediakan Rp210,1 triliun untuk subsidi energi, menurut ANTARA News Jambi. Porsinya sekitar 65,87 persen dari keseluruhan anggaran subsidi senilai Rp318,9 triliun. Dengan memasukkan kompensasi energi, total alokasi untuk subsidi dan kompensasi energi menjadi Rp381,3 triliun.
Untuk realisasi subsidi dan kompensasi, Kementerian Keuangan mencatat Rp233 triliun telah tersalurkan hingga semester I 2026, setara 52,1 persen dari pagu APBN. Rinciannya adalah Rp116 triliun untuk subsidi serta Rp116,9 triliun untuk kompensasi. Total realisasi itu naik 44,4 persen dibandingkan semester I tahun sebelumnya.
Sebelum pernyataan terbaru Bahlil, sejumlah ekonom yang diwawancarai BBC News Indonesia pada awal April 2026 menilai negara hanya memiliki kemampuan fiskal jangka pendek untuk menahan kenaikan harga BBM bersubsidi. Analis Ronny P Sasmita saat itu memperkirakan kemampuan tersebut mungkin hanya "dalam hitungan beberapa bulan, bukan tahun" apabila tekanan eksternal tidak mereda.
Kuota berkurang, pembatasan masih menunggu data
Untuk 2026, BPH Migas menetapkan kuota Pertalite sebanyak 29.267.947 kiloliter. Berdasarkan laporan ANTARA News Kalteng, jumlah itu berkurang 6,28 persen dibandingkan kuota 2025 yang mencapai 31.230.017 kiloliter. Kuota Solar subsidi juga dipangkas 1,32 persen menjadi 18.636.500 kiloliter.
Selain penetapan kuota, pemerintah menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite untuk masyarakat dalam kelompok desil 9 dan 10. Namun, menurut Bahlil dalam laporan ANTARA News Jambi, rencana itu belum diterapkan karena masih menunggu data yang valid agar tidak salah sasaran.
