Alokasi Gas Dialihkan ke Kelistrikan Domestik
Indonesia memangkas ekspor gas sebesar 31 juta kaki kubik standar per hari (MMSCFD), menurut Kepala SKK Migas Djoko Siswanto. Jumlah itu mencakup 15 MMSCFD dari Natuna dan 16 MMSCFD dari Sumatera, yang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Dalam penjelasannya pada 24 Oktober 2026, Djoko menyebut PT PLN Batam menerima pengalihan gas Natuna melalui Pipa WNTS-Pulau Pemping-Batam. Sementara itu, pasokan dari Sumatera disalurkan lewat pipa PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) untuk kebutuhan listrik di Batam, Bintan, dan Sumatera. Pengurangan alokasi ekspor dari Sumatera tersebut berasal dari Wilayah Kerja Jambi Merang.
Djoko merujuk Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Migas sebagai dasar kebijakan itu. Menurutnya, ketentuan tersebut menempatkan pemanfaatan gas bumi bagi kepentingan dalam negeri sebagai prioritas pemerintah.
Data Kementerian ESDM hingga semester I-2026 mencatat pemakaian domestik sekitar 3.972,26 BBTUD, atau 74,55 persen dari gas bumi Indonesia. Alokasi ekspor mencapai 1.352,9 BBTUD atau sekitar 25,39 persen, dengan rincian LNG sebesar 998,77 BBTUD dan gas pipa 354,13 BBTUD.
Opsi Tidak Memperpanjang Kontrak pada 2028
Selain pengurangan pasokan saat ini, pemerintah Indonesia membuka kemungkinan tidak memperpanjang kontrak ekspor gas ke Singapura. Kontrak yang masih berlaku akan berakhir pada akhir 2028.
Dalam laporan Kompas.com pada 23 Oktober 2026, Menko sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengonfirmasi masa berakhir kontrak tersebut serta opsi yang dibuka Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) mendukung opsi tidak memperpanjang kontrak itu. Ketua Umum HKI Akhmad Ma'ruf Maulana pada 23 Oktober 2026 meminta pemerintah mendahulukan kebutuhan gas industri di dalam negeri.
EMA Catat Pengurangan Kurang dari Dua Persen
Gas impor memegang peran besar dalam sistem listrik Singapura. Dalam pembaruan 22 September 2026, Kementerian Perdagangan dan Industri Singapura (MTI) menyebut sekitar 95 persen listrik negara itu dihasilkan menggunakan gas alam impor.
Meski demikian, Otoritas Pasar Energi Singapura (EMA) menyatakan pengurangan pasokan Indonesia setara dengan kurang dari dua persen kebutuhan gas hariannya. Informasi yang diterima EMA dari importir menunjukkan pengurangan 17 BBTUD selama periode 18 hari. Adapun total kebutuhan gas Singapura melebihi 1.000 BBTUD per hari.
Angka EMA dan Indonesia menggunakan ukuran serta periode penghitungan masing-masing. MMSCFD menyatakan volume gas, sementara BBTUD menunjukkan kandungan energi per hari, sehingga keduanya tidak dapat dibaca sebagai angka dengan satuan yang sama.
Menurut EMA, langkah antisipasi perubahan pasokan sudah tersedia. Pengalaman menangani gangguan saat pemeliharaan jaringan sebelumnya juga menjadi bekal kesiapan sistem energi Singapura.
LNG dan Pengadaan Gas Terpusat
Wong menunjuk terminal gas alam cair (LNG) yang telah dibangun Singapura sebagai sarana memperoleh pasokan dari lebih banyak negara. Akses ini menyediakan alternatif saat pengiriman melalui pipa berkurang atau terganggu, sekaligus membantu menjaga keandalan pembangkitan listrik dan mengurangi ketergantungan pada jalur tertentu.
Perluasan infrastruktur juga sedang berjalan. Menurut MTI, terminal LNG kedua dibangun di lepas pantai Jurong Port dengan unit penyimpanan dan regasifikasi terapung, atau floating storage and regasification unit (FSRU). Kapasitas regasifikasinya mencapai 5 juta ton per tahun.
Di sisi pengadaan, Singapura telah membentuk GasCo pada April 2025. MTI menjelaskan bahwa badan ini memusatkan pembelian dan pasokan gas alam untuk sektor ketenagalistrikan.
Penggunaan LNG tetap menuntut kesiapan fasilitas, pengaturan kontrak, dan perhitungan biaya. Pergeseran sumber pasokan juga dapat meningkatkan paparan negara pengimpor terhadap perubahan harga energi internasional.
Kajian Nuklir dan Kerja Sama Lintas Negara
Dalam pidatonya, Wong turut membahas penipuan daring serta kabut asap yang memengaruhi Singapura selama beberapa pekan terakhir. Ia menilai persoalan lintas negara seperti itu perlu ditangani melalui kerja sama internasional.
Untuk pilihan energi di luar gas, Singapura sedang mempertimbangkan tenaga nuklir secara serius sebagai salah satu sumber listrik yang stabil dengan emisi karbon lebih rendah. Namun, Wong menempatkan keselamatan sebagai perhatian utama mengingat wilayah negaranya kecil dan padat penduduk. Ia menyatakan bahwa risiko dan manfaat harus ditimbang dengan saksama, disertai dialog dengan masyarakat.
Singapura berencana mengundang Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 2027 untuk menilai kesiapannya mempertimbangkan penggunaan energi nuklir. Tinjauan itu meliputi 19 aspek, antara lain keselamatan nuklir, penanganan limbah radioaktif, dan rencana tanggap darurat. Penilaian tersebut belum merupakan keputusan untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.
