Pengawasan lapangan dan penguatan data
Menurut laporan Antara, Wakil Menteri ESDM Yuliot meresmikan program tersebut di Hotel Westin Jakarta pada Jumat malam, 23 Oktober 2026. Peluncuran berlangsung dalam puncak perayaan Hari Jadi ke-81 Pertambangan dan Energi. Dalam acara itu, Kementerian ESDM juga memberikan Penghargaan Energi Subroto 2026 kepada pelaku industri, pemerintah daerah, serta tokoh yang berkontribusi di bidang energi dan pertambangan.
Petugas Pengawal Energi akan memantau distribusi secara langsung dan memperkuat data untuk pengawasan. Pemerintah mengharapkan petugas yang kompeten, berintegritas, dan berdedikasi agar pasokan energi dapat diterima masyarakat secara merata dan tepat sasaran.
Salah satu penyalahgunaan yang disoroti BPH Migas adalah pelangsiran: kendaraan tertentu mengisi BBM subsidi berulang kali, lalu BBM itu dijual kembali. Menurut BPH Migas, praktik tersebut mengganggu distribusi BBM subsidi. Lembaga itu menilai perbedaan harga yang cukup besar antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi membuka peluang penyalahgunaan.
Sebelum Pengawal Energi 2026 diluncurkan, BPH Migas dan BPSDM ESDM telah memulai tahap awal ekstensifikasi pengawasan penyaluran Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Sebanyak 30 pegawai dilibatkan, yakni 28 pengawas lapangan dan dua analis data, dengan penugasan resmi mulai 10 Agustus 2026.
Pendaftaran hingga 1 November
Pengawal Energi merupakan kerja sama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dengan Politeknik Energi dan Mineral (PEM) Akamigas. Program ini menerima talenta muda lulusan perguruan tinggi. Masa pendaftaran berlangsung pada 23 Oktober hingga 1 November 2026 melalui portal resmi Pengawal Energi Akamigas, yang menyediakan informasi persyaratan, posisi, dan pendaftaran.
CNBC Indonesia melaporkan ada 108 posisi yang tersedia, terdiri atas 100 Verifikator Lapangan dan delapan Analis. Pelamar harus memiliki ijazah S1 atau D4 dengan IPK sedikitnya 2,75 serta berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Persyaratan lainnya mencakup kesediaan bertugas di luar Pulau Jawa, mengikuti pembekalan dan sertifikasi, serta menandatangani kontrak penugasan. Program ini memakai skema Perjanjian Kerja Jasa Perorangan. Masa penugasannya disebut berlangsung satu tahun, mulai Desember 2026 hingga Desember 2027.
Penempatan mengutamakan domisili daerah
Dalam menentukan lokasi tugas, program ini mengutamakan putra-putri daerah yang berdomisili di provinsi terkait atau wilayah terdekat. Kebijakan tersebut ditujukan agar petugas lebih memahami kondisi geografis, logistik penugasan lebih efisien, dan kehadiran mereka lebih mudah diterima masyarakat setempat. Ketahanan serta kesigapan petugas di lapangan juga menjadi pertimbangan.
Prioritas domisili tidak menghapus kewajiban untuk siap bertugas di daerah lain. Setiap petugas tetap harus menandatangani Pakta Integritas Komitmen Penempatan dan menyatakan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.
Yuliot menjelaskan bahwa penugasan ini juga menjadi sarana pembinaan talenta muda melalui pengalaman langsung di lapangan dan peningkatan kemampuan teknis sektor energi. Ia berharap pembinaan tersebut mendukung pengelolaan subsidi yang transparan, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Honor dan fasilitas peserta
Menurut CNBC Indonesia, honor bulanan untuk Verifikator Lapangan sebesar Rp6,5 juta, sedangkan Analis menerima Rp5,7 juta. Sebagai perbandingan, UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp5,73 juta. Dengan demikian, honor Verifikator Lapangan berada di atas angka itu, sementara honor Analis sedikit di bawahnya.
Selama penugasan, peserta mendapat dukungan transportasi, akomodasi, dan komunikasi, disertai jaminan BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan. Perlengkapan yang disediakan mencakup tas, kartu identitas, sepatu keselamatan, rompi keselamatan, dan alat tulis kantor.
Peserta juga memperoleh sertifikat pelatihan dan kompetensi operator pendistribusian BBM nonpenerbangan dari Kementerian ESDM.
