Kampung Domande Merauke Akhirnya Terang Setelah 78 Tahun Tanpa Listrik
Kampung Domande, Distrik Malind, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, kini telah dialiri listrik setelah puluhan tahun warganya hidup dalam kegelapan. Terangnya Domande merupakan hasil tindak lanjut keluhan masyarakat yang disampaikan Menteri Transmigrasi M Iftitah Sulaiman Suryanagara saat berkunjung ke wilayah tersebut pada 24 Desember 2024.
Papua Selatan sendiri merupakan provinsi hasil pemekaran dari Papua yang diresmikan pada tahun 2022. Wilayah ini masih menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dasar, termasuk akses listrik yang belum merata.
Saat kunjungan pertamanya, Iftitah yang dilantik sebagai Menteri Transmigrasi dalam Kabinet Merah Putih pada Oktober 2024 mendengar langsung keluhan warga.
Pak Menteri, kami sudah 78 tahun Indonesia ini merdeka. Listrik pun tak ada.
Demikian Iftitah menirukan keluhan warga saat memberikan sambutan dalam peresmian Rumah Transmigran Jamban Keluarga di Domande, Rabu (26/8/2026).
Surat Langsung untuk Dirut PLN
Merespons keluhan tersebut, Iftitah langsung mengirimkan surat kepada Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo, yang menjabat sejak Desember 2023. Persoalan ketiadaan listrik di Domande juga disampaikan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto agar mendapat perhatian khusus pemerintah.
Saat itu, memang saya menulis surat langsung kepada Direktur Utama PLN. Dan saya juga sampaikan kepada Bapak Presiden, bagaimana masyarakat Domande tidak marah? 78 tahun tidak ada listrik.
Langkah cepat dari pihak PLN kemudian terlihat. Dalam kunjungan keduanya ke Domande, Iftitah menyaksikan tiang-tiang listrik telah berdiri dan jaringan listrik mulai mengalir ke rumah-rumah warga.
Tantangan Elektrifikasi di Papua
Kasus Domande mencerminkan kesenjangan elektrifikasi yang masih terjadi di Papua. Menurut data PLN tahun 2024, rasio elektrifikasi di Papua baru mencapai sekitar 83-85 persen, jauh di bawah rata-rata nasional Indonesia yang telah mencapai 99,5 persen.
Kabupaten Merauke dengan luas wilayah 46.791 kilometer persegi menjadi salah satu kabupaten terluas di Indonesia, namun memiliki kepadatan penduduk yang sangat rendah sekitar 5 orang per kilometer persegi. Kondisi geografis ini menjadi salah satu faktor yang menyulitkan distribusi infrastruktur listrik ke seluruh pelosok.
Distrik Malind sendiri merupakan salah satu dari 20 distrik di Kabupaten Merauke dengan luas wilayah sekitar 2.284 kilometer persegi. Populasinya sebagian besar merupakan masyarakat adat Malind.
PLN menargetkan rasio elektrifikasi 100 persen di seluruh Indonesia pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030. Target ini sejalan dengan program Desa Mandiri Energi yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto, yang menargetkan 1.000 desa di Indonesia mendapatkan akses listrik melalui energi terbarukan pada periode 2024-2029.
Latar Belakang Permukiman Transmigrasi
Domande merupakan salah satu kawasan permukiman transmigrasi di Merauke. Program transmigrasi di wilayah ini telah berlangsung sejak era 1970-an dengan program Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) dan dilanjutkan dengan program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) sejak 2010.
Tadi saya tiba, kemudian saya cek. Alhamdulillah, puji Tuhan, tiang-tiang listrik sudah berdiri.
Iftitah bahkan memastikan langsung kepada warga apakah listrik sudah benar-benar menyala atau baru sebatas infrastrukturnya saja.
Nanti, saya cek betul-betul ada listriknya enggak. Jangan cuma hanya tiangnya saja. Sudah ada listriknya, Bapak-Ibu?
Masyarakat kemudian menjawab bahwa listrik sudah tersedia dan menyala di rumah-rumah mereka.
Persoalan Lain yang Ditangani
Iftitah menegaskan bahwa persoalan listrik hanya salah satu dari sejumlah kebutuhan dasar yang disampaikan masyarakat Domande. Saat kunjungan pertama pada 24 Desember 2024, ia juga melihat kondisi gereja yang belum selesai dibangun.
Hadirnya listrik di Domande menandai babak baru bagi masyarakat yang selama 78 tahun hidup tanpa penerangan. Respons cepat dari Kementerian Transmigrasi dan PLN menunjukkan komitmen pemerintah dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah terpencil Indonesia.
