Pemulihan hutan dan sanksi bagi pembakar
Dalam keterangannya di Museum Sumpah Pemuda, Jakarta, Minggu (25/10/2026), Hasto menyebut pengalaman Megawati sebagai acuan. "Kami punya best practices dari pengalaman Ibu Megawati Soekarnoputri sendiri. Yang pertama, itu adalah politik tata ruang, termasuk moratorium hutan harus diberlakukan," ujarnya, seperti diberitakan iNews.id.
Hasto meminta agar hutan yang terbakar ditanami kembali untuk memulihkan fungsinya, bukan dialihkan menjadi kebun. Ia juga mendorong perencanaan tata ruang kawasan hutan serta gerakan reboisasi nasional yang melibatkan masyarakat. Menurutnya, selain memulihkan hutan, kegiatan itu berpotensi membuka lapangan kerja.
Dalam laporan detikNews, Hasto turut meminta sanksi tegas terhadap pihak yang membuka lahan dengan membakar, terlebih jika lahan tersebut kemudian dijadikan kebun sawit. Ia mengatakan PDIP banyak melihat upaya sengaja mengubah hutan menjadi kebun sawit maupun perkebunan lain dan menolak praktik tersebut.
Sebagai bagian dari argumennya mengenai perlindungan dan moratorium hutan, Hasto menyatakan bahwa Megawati tidak mengeluarkan izin tanaman sawit saat menjabat Presiden, terutama untuk lahan dari kawasan hutan.
Untuk reboisasi, Hasto mengusulkan penanaman pohon secara serentak. Ia menargetkan sedikitnya 200 juta pohon dapat ditanam dalam setahun jika semua pihak berkomitmen. Menurut Hasto, PDIP sendiri menjalankan penghijauan setiap tahun dengan menanam paling tidak 235 ribu pohon.
Usulan penguatan moratorium
Soal moratorium, WALHI dalam Policy Brief 2026 merekomendasikan landasan berupa undang-undang agar konsekuensi hukumnya jelas. Organisasi itu mengusulkan moratorium yang berorientasi pada pemulihan dengan masa berlaku minimal 20 tahun.
Menurut WALHI, kebijakan moratorium saat ini hanya bertumpu pada Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019. WALHI menilai pengaturan tersebut tidak memberikan konsekuensi hukum apabila izin tetap diterbitkan di kawasan hutan.
Dalam analisisnya, WALHI mencatat deforestasi seluas 28 juta hektare di Indonesia selama 2001 hingga 2024. Kehilangan hutan itu terjadi di dalam maupun di luar kawasan hutan negara. Perhitungan WALHI tersebut belum memasukkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI).
Penertiban perkebunan di kawasan hutan
Terkait penggunaan kawasan hutan untuk sawit, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melaporkan penguasaan kembali sekitar 4 juta hektare lahan hutan. Lahan tersebut sebelumnya digunakan untuk perkebunan sawit tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan kawasan hutan.
Catatan resmi pada 24 Desember 2025 menunjukkan luas lahan yang dikuasai kembali mencapai 4.081.560,58 hektare. Pada 14 Januari 2026, luasnya meningkat menjadi sekitar 4,09 juta hektare.
Berdasarkan laporan pemerintah per 17 Januari 2026, sekitar 1,7 juta hektare, atau 42,5 persen dari total lahan sawit yang ditertibkan, diserahkan kepada PT Agrinas Nusantara Palma untuk dikelola.
Luas kebakaran dan perkiraan biayanya
Data Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat 202.010,96 hektare areal terbakar di seluruh Indonesia sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Kalimantan Barat menempati urutan tertinggi dengan 38.310,86 hektare, hampir 1,5 kali luas di Papua Selatan yang berada di urutan kedua dengan 25.838,53 hektare. Luas di Kalimantan Barat juga lebih dari 15 kali angka Papua Tengah, provinsi dengan areal terbakar paling kecil, yakni 2.519,88 hektare.
Sementara itu, pemodelan Area Indikatif Terbakar (AIT) Madani Berkelanjutan memperkirakan area yang diduga terbakar pada Agustus 2026 seluas 1,32 juta hektare. Angka ini melonjak dari sekitar 100.700 hektare pada Juli. Untuk periode Januari hingga Agustus 2026, akumulasinya mencapai 1.358.714 hektare. Sebanyak 59,96 persen berada di kawasan hutan yang secara hukum berada di bawah penguasaan dan pengawasan negara.
Dari sisi biaya, Center for Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan dampak ekonomi dan kesehatan akibat karhutla selama Januari hingga Agustus 2026 berpotensi mencapai Rp 39,29 triliun hingga Rp 123,1 triliun. Batas atas perkiraan itu setara dengan 49,1 persen proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah pada 2026.
Estimasi Celios tersebut belum memperhitungkan skenario perluasan karhutla hingga akhir tahun.
