Penilaian independen atas operasi dan rantai pasok
Wakil Perdana Menteri Gan Kim Yong, Menteri Dalam Negeri K Shanmugam, serta Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu menerima para pimpinan perusahaan tersebut. Sepuluh perusahaan yang mereka wakili sebelumnya telah mendapat pemberitahuan dari badan lingkungan hidup Singapura, National Environment Agency (NEA).
Menurut laporan CNN Indonesia, Shanmugam mewajibkan perusahaan yang dipanggil menjalani penilaian independen secara menyeluruh. Pemeriksaan akan mencakup operasi, hubungan korporasi, dan rantai pasok. Panel penilai serta firma hukum independen akan menjalankan penyelidikan di bawah arahan NEA, dengan seluruh biaya operasional panel ditanggung perusahaan yang dinilai.
The Star melaporkan bahwa Shanmugam mengaitkan kebakaran di Indonesia yang menimbulkan kabut asap dengan praktik bisnis tidak bertanggung jawab. Ia menyatakan Singapura akan memakai seluruh kewenangannya untuk menuntut pertanggungjawaban pihak yang terlibat.
Shanmugam juga menekankan keberadaan korporasi dan kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan itu di Singapura. Karena itu, menurut dia, perusahaan bertanggung jawab memastikan operasi maupun rantai pasoknya tidak ikut menimbulkan kabut asap.
Ia menyebut Indeks Standar Pencemar (PSI) Singapura sempat melampaui 200, atau masuk kategori sangat tidak sehat. Anak-anak, lansia, serta orang dengan penyakit jantung atau paru kronis menghadapi risiko kesehatan lebih besar dalam kondisi tersebut.
Delapan pimpinan yang hadir
Pertemuan itu dihadiri Kuok Khoon Hong, ketua dan CEO Wilmar International Ltd; Albert Maknawi, direktur eksekutif dan CEO Kencana Agri Ltd; serta Franky Oesman Widjaja, ketua dan CEO Golden Agri-Resources Ltd. Bernard Tan hadir sebagai penasihat senior Sinar Mas Group untuk APP Ltd dan APP (China) Ltd.
Empat peserta lainnya adalah Ciliandra Fangiono, CEO dan direktur eksekutif First Resources Ltd; Kelvin Tan Aik Pen, ketua TSH Resources Berhad; Mark Julian Wakeford, CEO dan direktur eksekutif Indofood Agri Resources Ltd; serta Lim Gunawan Hariyanto, ketua eksekutif dan CEO Bumitama Agri Ltd.
Dokumen diminta paling lambat 2 November
Menurut Yahoo News Singapore, NEA mengirim pemberitahuan hukum kepada 10 perusahaan berbasis di Singapura pada malam 23 Oktober 2026. Melalui pemberitahuan berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act/THPA) itu, NEA meminta dokumen dan informasi mengenai hubungan mereka dengan perusahaan di Indonesia. Tenggat pemenuhannya adalah 2 November 2026.
Seluruh perusahaan mengakui telah menerima pemberitahuan tersebut. Namun, Yahoo News Singapore mencatat tiga di antaranya tidak secara eksplisit menyatakan akan bekerja sama: Indofood Agri Resources, TSH Global Plantation, dan TSH Oversea. Untuk dua perusahaan terakhir, pengakuan penerimaan disampaikan oleh induk mereka di Malaysia, TSH Resources, melalui keterbukaan informasi di Bursa Singapura (SGX) pada 26 Oktober 2026.
THPA memungkinkan pengenaan denda hingga S$100.000 untuk setiap hari berlangsungnya polusi terhadap entitas yang terbukti menyebabkan atau turut menimbulkan kabut asap. Total dendanya dibatasi hingga S$2 juta. Sementara itu, perwakilan perusahaan yang tidak memenuhi permintaan informasi berdasarkan Pasal 10 dapat menghadapi denda maksimal S$5.000, hukuman penjara paling lama satu bulan, atau kedua sanksi tersebut.
Pemerintah berencana mengamendemen THPA
Seusai pertemuan di The Treasury, Grace Fu mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah berencana mengajukan amendemen THPA pada sidang parlemen berikutnya. Menurut laporan CNN Indonesia, perubahan itu ditujukan untuk memperkuat landasan hukum sekaligus menjadikan penolakan atau sikap tidak kooperatif perusahaan dalam penyelidikan sebagai tindak pidana.
