Pengusutan melibatkan penegak hukum hingga intelijen
Prabowo menyampaikan arahan itu dalam Sidang Kabinet Paripurna Dua Tahun Pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, sebagaimana dikutip pada Kamis (22/10/2026). Ia menekankan bahwa kebakaran di sejumlah wilayah Indonesia tidak bisa diperlakukan sebagai persoalan sepele. "Kita akan sekarang masif menangani itu, tapi kita juga akan mengusut sampai tuntas," ujarnya.
Menurut Prabowo, faktor alam bukan satu-satunya penyebab karhutla. Indikasi keterlibatan manusia dalam sejumlah kebakaran juga harus didalami. Untuk itu, ia menugaskan Kejaksaan Agung, Polri, Kementerian Kehutanan, TNI, dan unsur intelijen menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut.
Tindakan terhadap perusahaan, kata Prabowo, akan didasarkan pada bukti. "Kalau bukti sudah jelas, kita akan bertindak. Kita akan cabut semua izin perusahaan-perusahaan yang melanggar."
Sembilan korporasi berstatus tersangka
Dalam penanganan perkara karhutla, Bareskrim Polri telah meningkatkan 98 laporan polisi yang melibatkan korporasi ke tahap penyidikan hingga Senin (19/10/2026). Berdasarkan laporan Liputan6.com, luas lahan terbakar dalam perkara-perkara itu mencapai 25.600,26 hektare. Sembilan korporasi sudah menjadi tersangka, dengan rincian tujuh di Kalimantan Barat serta masing-masing satu di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengatakan pendalaman atas 98 laporan tersebut memunculkan dugaan keterlibatan pihak asing dan negara tetangga. Ia belum mengungkap identitas ataupun bentuk keterlibatan mereka. Suyudi juga menyampaikan rencana penetapan tersangka dalam waktu dekat, termasuk pemilik perusahaan dan pemegang saham yang bertanggung jawab.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan Dwi Januanto Nugroho menyebut proses pidana terkait karhutla mencakup 125 subjek hukum, terdiri atas perorangan dan korporasi. Sebanyak 44 masih berada pada tahap penyelidikan, sedangkan 79 dalam penyidikan.
Pemerintah juga akan menelusuri penerima manfaat atau beneficial owner dari kebakaran di areal konsesi. Selain proses pidana, tuntutan ganti rugi atas kerusakan hutan tetap menjadi kemungkinan yang dibuka pemerintah.
Sanksi administratif di tujuh provinsi
Pemerintah telah memberikan sanksi administratif kepada 32 perusahaan terkait karhutla yang mencakup areal terbakar seluas 12.926,74 hektare. Sebanyak 19 perusahaan mendapat sanksi pembekuan izin sekaligus kewajiban memulihkan ekosistem. Delapan subjek hukum lainnya diwajibkan melakukan pemulihan ekosistem, sementara izin lima subjek hukum telah dicabut.
Sanksi tersebut mencakup tujuh provinsi, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
Pengerahan personel dan bantuan luar negeri
Untuk menghadapi kebakaran yang meluas, pemerintah mengerahkan sekitar 60 ribu personel dengan dukungan beragam peralatan dan metode pemadaman. Perkembangan penanganan juga dilaporkan secara rutin melalui mekanisme ASEAN Coordinating Centre for Transboundary Haze Pollution Control (ACC THPC).
Menurut Tangselpos.id, Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir pada Kamis (15/10/2026) menyampaikan bahwa Prabowo telah menyetujui tawaran bantuan internasional untuk penanganan karhutla. Pembahasan teknis bantuan tersebut berlangsung di tingkat BNPB.
Sebelumnya, Jepang telah membantu pemadaman di Kalimantan dengan mengirim tiga helikopter angkut CH-47 Chinook beserta ratusan personel. Misi yang berlangsung sejak 16 September hingga 29 September 2026 itu melaksanakan lebih dari 40 kali pemadaman udara atau water bombing, menggunakan total sekitar 220 ton air.
Malaysia juga menawarkan dukungan untuk pemadaman di Kalimantan berupa satu pesawat, tiga helikopter, dan 52 anggota tim pemadam kebakaran. Tawaran itu disampaikan ketika Prabowo menerima Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi di Hambalang, Bogor, pada Jumat (18/9/2026).
