Pemantauan bersama dan evaluasi harian
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta pada Selasa (3/11/2026), menjelaskan bahwa posko akan melibatkan Kemenhub dan para pemangku kepentingan transportasi. Koordinasi ini diharapkan mempercepat keputusan ketika kondisi operasional berubah, termasuk saat terjadi kepadatan penumpang, gangguan cuaca, atau keadaan darurat yang membutuhkan penanganan lintas sektor.
Operator diminta memasok informasi operasional dengan cepat dan akurat secara berkelanjutan selama masa angkutan libur akhir tahun. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari evaluasi harian Kemenhub melalui posko agar setiap perkembangan di lapangan mendapat tindak lanjut sesuai kebutuhan.
Pemerintah menargetkan posko sebagai sarana utama pengawasan operasional untuk menjaga kelancaran perjalanan dan mutu layanan. Dudy menekankan bahwa pencapaiannya bergantung pada kerja sama seluruh pihak dalam menjalankan tugas dan menyelesaikan kendala secara cepat serta terukur.
"Keberhasilan Nataru, kita ukur dari keselamatan masyarakat dan mutu pelayanan yang masyarakat rasakan sejak berangkat hingga kembali ke rumah. Di balik setiap tiket terdapat seseorang yang ditunggu keluarganya," ujar Dudy.
Empat periode diperkirakan menjadi puncak pergerakan
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat memperkirakan pergerakan masyarakat akan mencapai puncak dalam empat periode. Untuk Natal, waktunya diprediksi pada 23–24 Desember 2026 sebelum perayaan dan 27–28 Desember 2026 setelahnya. Sementara itu, puncak menjelang Tahun Baru diperkirakan pada 30–31 Desember 2026, disusul periode setelah Tahun Baru pada 3–4 Januari 2027.
Dirjen Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan perkiraan tersebut dalam rapat koordinasi di Kantor Kemenhub pada Selasa (27/10/2026).
Enam fokus keselamatan bagi operator
Dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (2/11/2026), Dudy menetapkan enam fokus keselamatan. Menurut InfoPublik, dua fokus pertama menyangkut kelaikan armada dan prasarana melalui pemeriksaan atau ramp check, serta kesehatan dan kompetensi awak kendaraan, kapal, pesawat, dan petugas operasional.
Empat fokus lainnya adalah mengantisipasi kapasitas angkutan dan potensi kepadatan; menggunakan informasi cuaca serta kondisi lintasan dalam mengambil keputusan operasional; menyiapkan prosedur dan fasilitas penanganan darurat; serta melayani masyarakat secara tertib, transparan, dan manusiawi.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Korlantas Polri Aries Syahbudin, dan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Ahmad. Hadir pula pejabat pimpinan tinggi Kemenhub, para direktur utama mitra kerja kementerian, serta ketua asosiasi bidang transportasi.
Kesiapan menghadapi cuaca dan kepadatan lintasan
Dalam mengantisipasi cuaca ekstrem, Kemenhub memperkuat koordinasi dengan BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta pengelola prasarana transportasi. Persiapannya mencakup pemetaan lokasi rawan banjir dan longsor serta pemantauan ancaman gelombang tinggi dan angin kencang. Jalur alternatif juga disiapkan, bersama sarana dan petugas untuk lokasi yang berpotensi terdampak.
Kemenhub juga meninjau penyelenggaraan Nataru sebelumnya sebagai bahan perbaikan layanan tahun ini. Hal yang menjadi perhatian meliputi peningkatan layanan mudik gratis dan penambahan sarana transportasi di lintasan penyeberangan padat Merak–Bakauheni serta Ketapang–Gilimanuk. Selain itu, fasilitas umum akan ditambah di simpul transportasi yang diperkirakan mengalami kenaikan aktivitas penumpang.
Stimulus tiket pesawat berlaku mulai 22 Desember
Untuk keterjangkauan tiket pesawat, pemerintah menetapkan dua instrumen stimulus Nataru 2026/2027. Instrumen pertama berupa Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 11% untuk jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026.
Instrumen kedua mencakup diskon 50% atas Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U/PSC) serta Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) di bandara yang dikelola badan usaha bandar udara dan pemerintah daerah. Tarif PNBP untuk pelayanan jasa kebandarudaraan pada Unit Penyelenggara Bandar Udara juga dikurangi 50%.
Dirjen Perhubungan Udara Lukman F. Laisa menyatakan harga tiket diproyeksikan turun sekitar 11–12%. Besar penurunannya tidak seragam karena bergantung pada rute, jadwal, komponen tarif, dan ketersediaan kursi.
Menurut Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, stimulus berlaku untuk penerbangan pada 22 Desember 2026 hingga 10 Januari 2027. Periode pembelian tiket yang tercakup dimulai pada 20 Oktober 2026 dan berakhir pada 10 Januari 2027.
