Pembatalan suket dan putusan pengadilan sebelumnya
Dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026, Yulius memimpin majelis bersama Hakim Agung Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai anggota. Surat keterangan yang disengketakan merupakan syarat administrasi pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Bangka Pos mengutip petikan amar putusan pada Jumat, 30 Oktober 2026: "Kabul kasasi, batal putusan Judex factie, Adili Sendiri, Kabul Gugatan Penggugat Seluruhnya."
Menurut Kompas.com, MA menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkan surat tersebut pada 6 Agustus 2019. Selain memerintahkan penarikan surat dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan, MA menghukum tergugat membayar biaya perkara.
Perkara ini bermula dari gugatan advokat Muhammad Subhan Palal terhadap Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan tersebut semula dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO) oleh PTUN Jakarta dalam putusan Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT.
Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat banding melalui putusan PT TUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Subhan melanjutkan upaya hukum dengan mengajukan kasasi. Berkas kasasinya dikirim pada 22 September 2026 dengan nomor penerimaan 3449/PAN.W2.TUN1/HK.02.7/IX/2026.
Karier Yulius dari Padang hingga Mahkamah Agung
Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H. berasal dari Bukittinggi, Sumatera Barat, tempat ia lahir pada 17 Juli 1958. Berdasarkan laman resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung, pelantikannya sebagai Hakim Agung berlangsung pada 8 Maret 2010. Ia kemudian menjabat Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA mulai 9 November 2022.
Sebelum mencapai jabatan tersebut, Yulius mengawali pengabdiannya di Pengadilan Negeri Padang sebagai staf atau calon hakim pada 1984. Dua tahun berselang, ia menjalankan tugas sebagai hakim di Pengadilan Negeri Blangkajeren, Kabupaten Gayo Lues, Aceh. Penugasan berikutnya membawanya ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Sumatera Utara, pada 1989.
Yulius beralih ke lingkungan peradilan tata usaha negara pada 1992 dengan bertugas di PTUN Manado. Sejak 1997, ia melanjutkan tugas di PTUN Jakarta.
Laman Kepaniteraan MA juga mencatat pendidikan hukumnya: sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas, magister ilmu hukum di Universitas Krisnadwipayana, serta doktor ilmu hukum di Universitas Padjajaran yang diraihnya pada 2016.
Putusan MK dan tanggapan Denny Indrayana
Sebelum MA memutus kasasi tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyinggung persoalan pendidikan Gibran dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Sebagaimana dilaporkan Hukumonline.com, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat, sesuai persyaratan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Meski demikian, permohonan dalam perkara itu dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. MK menegaskan bahwa temuan tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Setelah MA membatalkan suket, Denny Indrayana mempertanyakan dasar hukum bagi Gibran untuk tetap menjabat Wakil Presiden dan mendorongnya mundur, menurut Hukumonline.com. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu juga merupakan salah satu pemohon dalam perkara di MK.
MA menjadwalkan penjelasan putusan
Kepala Subbagian Humas MA Devi Sugara menyampaikan bahwa MA akan menjelaskan putusan Nomor 742 K/TUN/2026 melalui konferensi pers bersama Juru Bicara MA. Menurut Kompas.com, konferensi pers tersebut dijadwalkan pada Senin, 2 November 2026, pukul 11.00 WIB.
