Denny menilai gugatan tak lagi diperlukan
Saat menangani gugatan itu, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM tersebut mewakili penggugat Mercy Sihombing. Melalui video yang diunggah di akun Instagram @dennyindrayana99, Denny mengatakan ada tiga alasan yang mendasari langkahnya mencabut gugatan dan keluar dari ruang sidang.
Alasan pertama yang ia uraikan adalah penilaian Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai bukti pendidikan Gibran. Denny menganggap gugatan di PTUN tidak lagi diperlukan setelah MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai ijazah SMA atau sederajat Gibran. Ia juga mengkhawatirkan putusan PTUN kelak dipakai untuk menihilkan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.
"Sudah jelas tidak ada dasarnya, sudah jelas karenanya surat keterangan itu tidak layak dan tidak bisa diterbitkan," kata Denny, Sabtu (31/10/2026).
Penilaian MK tidak berujung diskualifikasi
Putusan MK yang menjadi rujukan Denny bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan dibacakan pada 6 Oktober 2026. Menurut Kompas.id, MK tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan jenjang SMA. Mahkamah menilai certificate of attendance beserta dokumen lainnya menunjukkan kehadiran dalam pembelajaran, bukan kelulusan.
Meski demikian, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Gibran pun tidak didiskualifikasi. Statusnya sebagai calon wakil presiden telah berakhir ketika ia dilantik dan mengucapkan sumpah sebagai Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.
MA mengabulkan kasasi dalam gugatan Subhan
Perkara kasasi yang dikabulkan MA diajukan oleh advokat Muhammad Subhan Palal, bukan gugatan Mercy yang ditangani Denny. Pihak yang digugat Subhan adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah cq Sekretaris Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Kompas.id dan Merdeka.com melaporkan, MA memutus perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026. Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA Yulius memimpin majelis, didampingi Hakim Agung Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto sebagai anggota. Amar putusannya berbunyi "Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya".
Dengan putusan tersebut, MA membatalkan dua putusan sebelumnya: Putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard (NO), serta Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT yang menguatkan putusan tingkat pertama.
Dokumen yang disengketakan ialah Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019, terbitan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta pada 6 Agustus 2019. Menurut Merdeka.com, surat itu menyetarakan pendidikan Gibran dengan peminatan akuntansi dan keuangan pada jenjang SMK. Dalam petitumnya, Subhan meminta surat tersebut dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, lalu ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Desakan setelah putusan MA
Denny juga merupakan salah satu pemohon dalam perkara MK tersebut. Dalam tanggapannya setelah mengetahui putusan MA, ia mempertanyakan dasar hukum Gibran tetap menjabat sebagai Wakil Presiden setelah surat penyetaraan pendidikannya dibatalkan. Hukumonline.com melaporkan bahwa Denny turut mendorong Gibran mundur.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS yang juga anggota DPR RI, Muhammad Kholid, menyambut baik putusan MA. Menurut Suara.com, ia meminta DPR menindaklanjutinya secara konstitusional dengan mempelajari keseluruhan putusan, menelaah dokumen beserta proses verifikasinya, dan mendengarkan penjelasan pihak-pihak terkait.
