Dua tenggat dengan konsekuensi berbeda
Perubahan tersebut menyangkut Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kedua ketentuan itu mengatur konsekuensi ketika tergugat belum menjalankan kewajiban yang ditetapkan pengadilan.
Untuk ayat (2), hitungan 14 hari kerja dimulai sejak tergugat menerima putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika sampai tenggat itu kewajiban dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a belum dijalankan, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa kehilangan kekuatan hukumnya. Sebelumnya, batas waktu tersebut adalah 60 hari kerja.
Adapun ayat (3) mengatur kewajiban tergugat berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c. Bila kewajiban itu belum dipenuhi setelah 21 hari kerja, penggugat dapat memohon kepada ketua pengadilan untuk memerintahkan pelaksanaan putusan. Penggugat tidak lagi harus menunggu 90 hari kerja untuk mengajukan permohonan tersebut.
MK menyatakan kedua frasa tenggat lama itu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat apabila tidak dimaknai sebagai tenggat baru: 14 hari kerja untuk ayat (2) dan 21 hari kerja untuk ayat (3).
Dasar pemilihan 14 dan 21 hari kerja
Menurut laporan Kompas.id, acuan MK untuk menetapkan 14 hari kerja adalah batas penyampaian salinan putusan yang sudah diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UU PTUN. MK menilai waktu tersebut realistis untuk menyiapkan pencabutan keputusan melalui tindakan administratif atau contrarius actus, terlebih dengan adanya transformasi digital birokrasi (e-government) dan peradilan elektronik (e-court).
Sementara itu, penetapan 21 hari kerja dimaksudkan untuk menyelaraskan UU PTUN dengan batas pengujian internal birokrasi dalam Pasal 64 ayat (5) dan Pasal 66 ayat (5) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut MK, rentang yang setara dengan satu bulan kalender itu cukup bagi pejabat publik untuk berkoordinasi antarlembaga sebelum ketua PTUN mengaktifkan eksekusi paksa.
Dalam penilaian MK, tenggat lama selama 90 hari kerja pada praktiknya mencapai 4 hingga 4,5 bulan kalender. Selama menunggu, pihak yang telah memenangi sengketa tetap berada dalam keadaan yang sangat merugikan. Kerugiannya dapat berupa hilangnya masa jabatan maupun hak finansial yang tidak bisa dipulihkan sepenuhnya.
Pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga menyoroti sulitnya melaksanakan putusan PTUN yang sudah berkekuatan hukum tetap. MK menyebutnya sebagai salah satu tantangan terbesar peradilan TUN di Indonesia karena tidak semua putusan bersifat self executing atau dapat terlaksana dengan sendirinya. Kepatuhan terhadap putusan, menurut MK, sekaligus menjadi instrumen untuk menegakkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Bermula dari sengketa kepala kampung di Yahukimo
Perkara ini diajukan oleh Nahason Asso sebagai Pemohon I, Wenius Hesegem sebagai Pemohon II, Frederika Korain sebagai Pemohon III, dan Fatiatulo Lazira sebagai Pemohon IV. Saat membacakan amar, Ketua MK Suhartoyo menyatakan, "Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk sebagian."
Kompas.id melaporkan bahwa Nahason merupakan Kepala Kampung Yalimo, sedangkan Wenius adalah Kepala Kampung Esaliem di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Bupati Yahukimo Didimus Yahuli memberhentikan keduanya secara sepihak melalui Surat Keputusan Nomor 298 Tahun 2021.
Keduanya kemudian memenangi sengketa hingga tahap peninjauan kembali melalui Putusan MA Nomor 174 PK/TUN/2023. Putusan tersebut memerintahkan pemulihan jabatan dan hak finansial mereka. Pengadilan juga mewajibkan Bupati memulihkan hak Pemohon I dan II serta merehabilitasi nama baik, kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabat mereka pada jabatan semula.
Menurut para pemohon, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak segera dijalankan. Mereka telah menempuh proses dari PTUN Jayapura, banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, sampai peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Hak-hak hukum kedua kepala kampung tersebut terkatung-katung hampir empat tahun.
Para pemohon berpandangan bahwa KTUN yang sudah dinyatakan batal oleh putusan berkekuatan hukum tetap seharusnya tidak lagi mengikat, termasuk akibat hukumnya. Untuk menunjukkan rendahnya kepatuhan sukarela pejabat TUN, mereka turut menyampaikan data dasbor eksekusi PTUN dalam permohonan.
Data yang dipaparkan mencatat bahwa pada 2025 terdapat 1.157 putusan berkekuatan hukum tetap. Dari jumlah itu, 37 putusan (4 persen) dilaksanakan secara sukarela dan 136 putusan (12 persen) diajukan permohonan eksekusi. Untuk 2024, dari 1.981 putusan, pelaksanaan sukarela tercatat pada 76 putusan (4 persen), sedangkan permohonan eksekusi diajukan untuk 125 putusan (7 persen).
Pandangan DPR dan alasan berbeda Daniel Yusmic
Dalam persidangan, DPR RI mempertahankan perlunya tenggat pada Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3). Menurut keterangan yang dilaporkan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan RI, DPR menilai waktu tersebut memberi ruang bagi pelaksanaan sukarela sekaligus menjamin kepastian hukum sebelum sanksi lanjutan diterapkan. Bagi DPR, ketidakpatuhan pejabat merupakan masalah pelaksanaan, bukan persoalan konstitusionalitas norma, sehingga ketentuan itu dinilai tidak bertentangan dengan UUD 1945.
Di dalam putusan MK sendiri, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyampaikan alasan berbeda atau concurring opinion. Ia menyetujui perlunya perumusan ulang jangka waktu eksekusi agar pencari keadilan tidak dirugikan. Namun, menurut Daniel, penetapan angka durasi secara presisi termasuk kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang semestinya menjadi kewenangan DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang.
Tahapan pengawasan eksekusi
Pertimbangan putusan MK juga menguraikan tahapan setelah permohonan eksekusi diterima. Pengawasan eksekusi dilaksanakan paling lambat dalam 14 hari kerja. Jika tergugat belum menjalankan putusan secara sukarela, diberikan tahapan 21 hari kerja, lalu diterbitkan penetapan eksekusi.
Apabila putusan masih belum dilaksanakan dalam 21 hari kerja berikutnya, ketua pengadilan menyurati Kementerian PANRB serta aparat pengawas internal pemerintah (APIP).
