Alat bantu, bukan pengganti kemampuan
Saldi menyampaikan pandangannya saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswa dalam Open House dan Ngopi Bareng #Courtizen Jilid V di Gedung I MK. Menurutnya, penggunaan AI dapat diterima selama tetap menjadi alat bantu dan tidak mengikis kebiasaan membaca serta keterampilan menulis dan berkomunikasi, terutama ketika berkaitan dengan hak konstitusional.
"Saya termasuk orang yang khawatir dengan AI dan turunannya," kata Saldi. Ia mengingatkan mahasiswa agar tidak sekadar memasukkan tugas makalah ke AI lalu menerima hasilnya tanpa mengembangkan kemampuan menulis sendiri.
Sebagai contoh dari dunia pendidikan, Saldi bercerita tentang teman dosennya di Australia yang mulai kembali mengajar dengan cara konvensional. Menurut penuturannya, sebuah survei membandingkan kelas yang menggunakan AI dengan kelas yang belajar secara manual. Ia menyebut kemampuan analitis mahasiswa di kelas manual jauh lebih baik. Saldi juga mengatakan penggunaan AI mulai ditinggalkan di kalangan akademisi.
Saldi mengaku dirinya belum menggunakan AI, dengan pengecualian yang ia sebut berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia daring. Ia menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin keahlian yang dimiliki digantikan oleh teknologi tersebut.
Cara MK menyusun putusan
Dalam konteks peradilan, Saldi mengkhawatirkan kemungkinan orang merasa cukup memasukkan data ke AI untuk memperoleh jawaban, lalu tidak lagi datang ke pengadilan. Ia menilai putusan hakim berbeda dari jawaban AI karena hakim memiliki rasa dan dapat menilai apakah seseorang berbohong di ruang sidang.
Menurut Saldi, ketidaksesuaian antara keterangan seseorang pada awal dan akhir persidangan dapat menunjukkan kebohongan. Kemampuan merasakan dan menangkap penyimpangan itu, menurutnya, merupakan bagian pekerjaan hakim yang tidak dapat digantikan AI.
Ia memastikan seluruh putusan MK merupakan hasil kerja sembilan hakim konstitusi melalui rapat permusyawaratan hakim (RPH), dengan penulisan tanpa bantuan AI. Para hakim juga masih merujuk buku konvensional untuk menentukan posisi hukum mereka. "Kami sampai hari ini tidak pernah menggunakan AI untuk bikin putusan. Bisa saya jamin 100 persen tidak ada," ujarnya.
Saldi menjelaskan bahwa setelah suatu permohonan selesai disidangkan dan dibahas oleh sembilan hakim, masing-masing hakim menyusun pendapat hukumnya. Dalam RPH kemudian ditunjuk hakim penyusun rancangan putusan, yang bekerja bersama panitera pengganti.
Rancangan tersebut dibawa kembali ke RPH. Seluruh pertimbangan hukum dibacakan kata demi kata untuk memeriksa apakah ada pendapat hakim yang belum tercakup. Para hakim kemudian menyusun draf bersama. Menurut Saldi, proses itu menyulitkan masuknya intervensi AI.
Sebagai bagian penjelasannya tentang kepastian putusan disusun tanpa AI, Saldi juga menyebut dua tanggal yang tercantum dalam putusan: tanggal pengambilan keputusan dan tanggal pengucapannya.
Dialog dengan generasi muda
Peringatan Saldi disampaikan dalam acara MK untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Berdasarkan laporan IDN Times dan ANTARA News, penyelenggaraan kelima #Courtizen pada 28 Oktober 2026 itu mengangkat tema "Pemuda Berdampak, Hadir Bermakna". Kegiatan berlangsung pukul 12.00 hingga 18.00 WIB, meliputi kesempatan menyaksikan sidang MK secara langsung, tur Pusat Sejarah Konstitusi (Puskon), dan gelar wicara.
Dalam sesi gelar wicara, Saldi hadir bersama Rian Fahardhi, pendiri Sekolah Tanah Air dan Distrik Berisik yang dijuluki "Presiden Gen-Z". Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK Pan Mohammad Faiz Kusuma Wijaya, sebagaimana diberitakan ANTARA News, mengatakan panitia memilih 65 peserta dari 600 pendaftar.
Saldi juga menyoroti keterlibatan anak muda sebagai pemohon di MK. Menurutnya, dalam tiga hingga empat tahun terakhir, kelompok muda menjadi kalangan yang paling banyak datang mengajukan permohonan. Ia menyebut mereka sebagai "generasi baru hukum Indonesia" dan menilai sebagian besar permohonan mereka tergolong bagus.
Contoh yang ia sampaikan mencakup pengujian materiil Undang-Undang Kesehatan mengenai produk makanan dengan kadar gula, lemak, dan garam tinggi, serta permohonan penghapusan presidential threshold.
Batas penggunaan AI di peradilan agama
Pembahasan mengenai batas peran AI juga berlangsung di lingkungan Mahkamah Agung. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama melaporkan bahwa Pelaksana Tugas Dirjen Badan Peradilan Agama Muchlis memaparkan tata kelola AI untuk layanan peradilan agama dalam The 9th International Conference on Islamic Studies (ICIS 2026) di Pekalongan pada 24 Oktober 2026.
Muchlis membedakan penggunaannya menjadi tiga zona. Green Zone mengizinkan AI untuk pekerjaan administratif dan teknis. Yellow Zone menempatkannya sebagai asisten analitis yang memberikan rekomendasi, dengan penggunaan yang harus berhati-hati. Adapun Red Zone melarang AI mengambil alih fungsi inti peradilan, termasuk menilai kredibilitas saksi atau menyusun amar putusan.
Ia menegaskan bahwa analisis independen hakim tidak boleh digantikan AI. Dalam paparannya, Muchlis juga menyebut Smart Majelis, aplikasi berbasis AI untuk menentukan komposisi majelis hakim secara otomatis.
