Benny meminta pendukung tetap tenang
Dalam keterangannya pada Minggu (1/11/2026), yang diberitakan SINDOnews, Benny menyebut sikap resmi saat ini masih terlalu dini. "Relawan GI-JOE belum melihat amar putusan MA, sehingga terlalu prematur bilamana kami mengambil sikap resmi saat ini," ujarnya.
Di tengah ramainya pembahasan perkara tersebut, Benny meminta masyarakat tetap tenang. Imbauan itu terutama ia tujukan kepada para pendukung Joko Widodo dan Gibran agar menanggapi polemik dengan bijak.
Benny mengatakan, jika amar resmi telah diperlihatkan dan terbukti membatalkan surat keterangan tersebut, semua pihak wajib menghormatinya. "Maka setiap warga negara wajib menghormati putusan MA sebagai salah satu putusan hukum," katanya.
Putusan kasasi dan surat yang dibatalkan
MA mengabulkan kasasi Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026 pada Jumat, 30 Oktober 2026. Menurut detikNews dan Liputan6.com, amar putusannya berbunyi: "Kabul kasasi, batal putusan judex facti, adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya."
Surat yang disengketakan bernomor 9149/D.D1/KS/2019. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah menerbitkannya di Jakarta pada 6 Agustus 2019 untuk menyetarakan pendidikan Gibran dengan jenjang SMK, peminatan akuntansi dan keuangan.
Dengan mengabulkan seluruh gugatan, MA menyatakan surat keterangan itu tidak sah dan batal demi hukum. MA juga memerintahkan penarikan surat dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan. Kemendikdasmen, selaku tergugat, dihukum membayar biaya perkara.
Sebelum kasasi, gugatan Subhan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijk verklaard (NO) melalui putusan PTUN Jakarta Nomor 62/G/2026/PTUN.JKT. Pengadilan tersebut menilai perkara itu berada di luar kewenangannya karena menyangkut persyaratan administratif calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Putusan itu kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta melalui putusan Nomor 130/B/2026/PT.TUN.JKT. Kedua putusan tersebut dibatalkan MA pada tingkat kasasi.
Majelis kasasi dipimpin Yulius, Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA. Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto menjadi hakim anggota, sementara Michael Renaldy Zein bertugas sebagai panitera pengganti.
Mahfud menilai putusan berlaku surut
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD turut menanggapi putusan tersebut pada Sabtu (31/10/2026). Sebagaimana diberitakan iNews.id, ia berpendapat bahwa pembuatan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran serta dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 harus diproses secara pidana. Ia juga meminta agar KPU dan Ditdikdasmen segera diperiksa.
Menurut Mahfud, amar "batal" berarti surat keterangan dianggap tidak pernah ada sehingga penggunaannya sejak awal tidak sah. Ia menyebut akibat hukum itu berlaku surut atau ex-tunc. Untuk tindak lanjut terkait jabatan wakil presiden, Mahfud menyerahkannya ke ranah politik.
