Tiga hak yang tidak boleh dipisahkan
Dalam diskusi kelompok terpumpun (FGD) di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum, Jakarta, Senin (9/11), Bob menegaskan bahwa ketiga hak tersebut melekat pada pencipta musik, literatur, maupun karya kreatif lainnya. Perlindungan salah satu hak, menurut dia, tidak boleh mengurangi atau menghilangkan hak yang lain.
"Tiga hal ini melekat, tidak boleh lepas salah satu pun. Jangan sampai hak ekonomi didapat, tapi hak eksklusif tidak didapatkan," ucapnya.
Untuk melindungi hak-hak itu, Bob menginginkan undang-undang berisi ketentuan pokok yang bersifat umum. Detail pelaksanaannya dapat dituangkan dalam peraturan turunan, termasuk peraturan pemerintah (PP). Ia mengaitkan pendekatan tersebut dengan pembenahan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan atau UU P3 yang sedang dilakukan DPR.
Bob juga mengingatkan agar kepentingan sektoral antarlembaga tidak menghasilkan aturan pelaksana yang berlebihan dan tumpang tindih. Ia mencontohkan risiko perselisihan apabila satu undang-undang melahirkan lima hingga delapan aturan pelaksana, lalu meminta lembaga-lembaga terkait mengutamakan perlindungan karya.
Pembahasan 1.117 DIM dan target pengesahan
RUU ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan telah ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR RI. Menurut E-Media DPR RI (Parlementaria), pembahasannya ditangani Panitia Kerja (Panja) yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Martin Manurung. Presiden menunjuk Kementerian Hukum sebagai koordinator dari pihak pemerintah, bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian Komdigi, dan Kementerian Kebudayaan.
Pemerintah telah menyerahkan 1.117 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR. Bob menyebut sebagian besar DIM itu berkaitan dengan substansi pasal. Ia mengatakan Baleg terbiasa menangani ribuan DIM dan menjanjikan pembahasan terbuka: masyarakat dari Aceh hingga Papua dapat memantau setiap pasal, bahkan tanda bacanya, tanpa pasal titipan ataupun perundingan tertutup.
Menurut laporan ANTARA News, Dirjen Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menjelaskan bahwa DIM tersebut dilengkapi 736 penjelasan. Materinya dibagi menjadi empat klaster, yakni modernisasi teknologi yang mencakup kecerdasan artifisial dan text data mining; tata kelola serta transparansi royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK); perlindungan karya jurnalistik dan seni; serta penguatan penegakan hukum atas kejahatan digital.
DPR dan pemerintah menargetkan pengesahan RUU melalui Rapat Paripurna sebelum penutupan masa sidang DPR pada 12 Desember 2026.
Batas perlindungan AI dan perluasan jenis ciptaan
Dalam pembahasan teknologi, pemerintah dan DPR menyepakati bahwa karya yang sepenuhnya atau 100 persen dihasilkan kecerdasan artifisial (AI) tidak berhak memperoleh perlindungan hak cipta. AI ditempatkan hanya sebagai alat bantu.
Sementara itu, menurut E-Media DPR RI (Parlementaria), proses harmonisasi mencakup perbaikan definisi "Ciptaan" agar mengakomodasi karya yang dibuat dengan maupun tanpa bantuan AI. Norma dalam RUU juga disempurnakan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIII/2025 dan Nomor 37/PUU-XXIII/2025.
Perluasan cakupan perlindungan turut menjadi sasaran RUU. Wakil Ketua Baleg Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyatakan rancangan tersebut ditargetkan mencakup kurang lebih 19 jenis ciptaan, dari fokus semula pada lagu dan musik.
Di antara norma yang diusulkan adalah hak jual kembali atau resale right untuk seniman seni rupa, serta hak pinjam publik atau public lending right bagi penulis buku di perpustakaan publik. RUU juga memasukkan karya jurnalistik sebagai objek hak cipta, dengan tujuan melindungi hak ekonomi perusahaan pers dari eksploitasi oleh platform digital berbasis AI.
Pengawasan royalti melalui LMK
Pengaturan royalti telah menjadi bagian dari penyempurnaan rancangan sejak Rapat Pleno Baleg pada 11 Maret 2026. Menurut E-Media DPR RI (Parlementaria), rapat tersebut menyetujui RUU Hak Cipta dengan perbaikan pada skema Dana Abadi Royalti dan pengaturan LMK.
Dalam pengaturan itu, LMK diwajibkan menyerahkan laporan kinerja serta laporan keuangan kepada Menteri melalui Komisi Manajemen Kolektif Nasional (KMKN). Tata kelola dan transparansi royalti melalui LMK juga masuk dalam empat klaster materi yang dipaparkan pemerintah.
Usulan penindakan pembajakan digital
Untuk penegakan hukum, RUU memperkenalkan mekanisme dynamic injection agar aparat lebih lincah memblokir situs bajakan di internet. Menurut ANTARA News, rancangan ini juga mengusulkan perpaduan delik biasa dan delik aduan khusus untuk menindak pembajakan terorganisasi.
Bob, dalam FGD tersebut, turut membahas kemungkinan penggunaan doktrin monoistik untuk pelanggaran digital, termasuk penggandaan tanpa izin dan pembajakan. Ia membandingkan kemungkinan pendekatan itu dengan penanganan tindak pidana penyadapan.
Dalam penjelasan Bob, doktrin tersebut memandang perbuatan materiil atau actus reus berupa penjiplakan maupun pengambilan karya di ranah digital secara otomatis telah memenuhi unsur niat jahat atau mens rea. Ia menyampaikan pendekatan itu sebagai kemungkinan arah penegakan hukum, bukan ketentuan yang sudah berlaku.
"Dalam penyusunan penegakan hukum kita ke depan, ada kemungkinan mengarah ke konsep monoistik karena faktor digitalisasi," ungkapnya.
