Tanggapan partai dan permintaan pengusutan
Bahlil menepis kabar bahwa dirinya bertemu dengan sejumlah petinggi Polri yang ditangkap terkait perkara ini. Selain membantah pertemuan tersebut, ia menyatakan dirinya juga menjadi korban penyadapan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar turut menyampaikan kekesalan setelah mengetahui dugaan penyadapan itu.
Dukungan agar Polri menyelesaikan pengusutan datang dari PDI Perjuangan, yang memandang penyadapan terhadap kepala negara sebagai persoalan serius. Ketua DPP PKS Muhammad Iqbal meminta polisi mengungkap siapa aktor intelektualnya; dalam tanggapannya, ia turut menyinggung nama Joko Widodo.
Politikus PSI Faldo Maldini juga meminta perkara tersebut diusut sampai tuntas. Namun, ia mengecam narasi yang menghubungkan dugaan penyadapan itu dengan Jokowi.
Sasaran penyadapan dan awal penyidikan
Menurut Bareskrim Polri, dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 tanpa mengikuti prosedur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2010 dan tidak berkaitan dengan proses penegakan hukum. Nomor telepon yang diduga menjadi sasaran bukan hanya milik Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, serta pengusaha.
Penyidikan berawal dari seorang petugas polisi yang mengetahui adanya penyadapan dan penghapusan berkas dari Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026. Petugas itu membuat laporan polisi pada 30 Oktober 2026. Bareskrim kemudian memeriksa 10 saksi dan tiga ahli dalam rangkaian penyelidikan dan penyidikan.
Barang bukti yang disita mencakup 11 ponsel, satu iPad, dan empat flashdisk. Perangkat-perangkat tersebut diduga dipakai untuk menyimpan dokumen hasil penyadapan.
Identitas tersangka dan status penahanan
Empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo; Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution; Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso; serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.
Slamet menjadi tersangka keempat setelah gelar perkara pada 5 November 2026. Penyidik menduga ia memberikan izin kepada Ahrie Sonta untuk menghapus berkas hasil penyadapan. Kondisi sakit pascastroke membuat Slamet belum dapat ditahan.
Sementara itu, Listyo, Ahrie, dan Eko ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Ketiganya sebelumnya menjalani penahanan di Rutan Mabes Polri.
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto juga telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki penyadapan ilegal tersebut. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko pada 5 November 2026 menyampaikan bahwa tim itu akan dipimpin Komjen Asep Safrudin.
Pasal yang dikenakan dan pemberhentian Listyo
Para tersangka dikenai Pasal 258 KUHP Nasional mengenai penyadapan ilegal, dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara. Penyidik juga menerapkan Pasal 332 KUHP tentang akses tidak sah ke sistem elektronik, yang memuat ancaman hingga enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) juncto Pasal 48 ayat (1) UU ITE, dengan ancaman hingga delapan tahun penjara.
Di luar proses pidana, Presiden Prabowo pada 4 November 2026 menandatangani keputusan presiden yang memberhentikan Listyo dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan keputusan itu dalam konferensi pers di Jakarta.
Yusril: Indikasi makar belum menjadi kesimpulan
Pada 4 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan penyidikan mulai menunjukkan indikasi dugaan makar sebagaimana diatur dalam Pasal 191 hingga 193 KUHP Nasional.
Yusril menjelaskan bahwa indikasi yang dimaksud bukan upaya membunuh Presiden, melainkan keinginan melumpuhkan kekuasaannya sehingga ia tidak dapat menjalankan pemerintahan. Ia menekankan bahwa indikasi tersebut masih ditelusuri dan belum merupakan kesimpulan akhir.
