Rencana Gibran setelah bertemu Prabowo
Kritik Denny merespons pernyataan Gibran di Istana Wapres, Jakarta Pusat, pada hari yang sama. Gibran mengatakan akan menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan membawa seluruh dokumen pendidikannya, dari SD hingga S-1. Ia juga berencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengenai pengajuan PK atas putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikannya tidak sah dan batal.
Menurut Gibran, langkah tersebut merupakan salah satu saran Presiden Prabowo Subianto saat keduanya bertemu pada pagi hari. Ia menyebut Prabowo seperti ayah sendiri yang memberinya banyak masukan. Gibran juga menyatakan menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat serta tidak ingin persoalan ini berlarut menjadi polemik politik.
Dalam konferensi pers yang disiarkan melalui kanal YouTube miliknya, Denny menyayangkan pernyataan Gibran yang mengaitkan rencana tersebut dengan Prabowo. Menurut Denny, putusan MK sudah final dan mengikat, sedangkan putusan MA telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tidak tersedia lagi upaya hukum lain.
Denny berpendapat Gibran semestinya mematuhi kedua putusan itu dan menyatakan berhenti dari jabatannya. Ia menilai rencana perlawanan hukum tersebut memberi contoh buruk dalam etika bernegara sekaligus menunjukkan, menurut penilaiannya, bahwa Gibran tidak memiliki pemahaman hukum dan konstitusi yang diperlukan untuk menjabat sebagai wakil presiden.
Perkara MK dan pembatalan surat penyetaraan
Denny merupakan salah satu dari 12 pihak yang pada 10 September 2026 mengajukan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 untuk meminta diskualifikasi Gibran sebagai calon wakil presiden. Perkara itu tercatat di MK dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Menurut CNN Indonesia, MK menolak gugatan tersebut pada 6 Oktober 2026. Namun, dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran mempunyai ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan menengah atas.
Sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA juga ditempuh H.M. Subhan melalui PTUN Jakarta. Pengadilan menyatakan gugatannya tidak dapat diterima karena menilai perkara itu berada di luar kewenangannya. Gugatan serupa yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga tidak dapat diterima.
Subhan kemudian mengajukan kasasi pada 22 September 2026. CNN Indonesia melaporkan bahwa MA mengabulkannya pada 30 Oktober 2026 melalui putusan nomor 742/K/TUN/2026 dan menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah.
Denny mengatakan pihaknya telah memperoleh salinan putusan MA pada 10 November. Ia menyebut putusan itu membatalkan surat keterangan tersebut sekaligus memerintahkan kementerian untuk mencabutnya.
Denny persoalkan dasar pengajuan PK
Menurut Denny, Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK karena bukan pihak dalam perkara tersebut. Ia menjelaskan bahwa pihak yang berperkara adalah Subhan Pala sebagai penggugat dan Kemendikdasmen sebagai tergugat.
Denny juga menilai Kemendikdasmen tidak dapat mengajukan PK. Ia mendasarkan pendapatnya pada putusan MK dalam pengujian undang-undang yang, menurut penjelasannya, melarang Badan Tata Usaha Negara mengajukan PK atas putusan PTUN. Kemendikdasmen, kata Denny, termasuk badan tersebut.
Dari pernyataan Menko Yusril Ihza Mahendra, Denny memahami bahwa kementerian akan mencabut surat keterangan yang menjadi objek gugatan. Ia mengatakan masih menunggu pelaksanaannya dan mendesak pencabutan segera dilakukan.
Untuk menindaklanjuti putusan itu, Denny berencana berkoordinasi dengan Subhan Pala guna mengirim surat kepada Kemendikdasmen. Ia menyebut ada konsekuensi apabila pencabutan tidak dilaksanakan, tanpa merinci konsekuensi tersebut.
Gugatan Mercy dan kesiapan menghadapi perkara
Denny juga menjadi kuasa hukum Mercy Sihombing dalam gugatan terhadap surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran di PTUN Jakarta. Menurut iNews.id, Mercy mencabut gugatan bernomor 255/G/2026/PTUN.JKT itu pada 29 Oktober 2026 karena pihak tergugat tidak menghadirkan bukti baru di persidangan.
Tiga dokumen yang diminta dalam perkara tersebut adalah Certificate of Attendance dari UTS Insearch, transkrip nilai Gibran, serta bukti enrollment atau pendaftaran.
Mengenai rencana Gibran ke PTUN, Denny mengatakan pihak penggugat akan mempertimbangkan langkah berikutnya. Jika diperlukan, mereka siap hadir di persidangan untuk membela kehormatan MK dan MA yang, menurut Denny, hendak direndahkan melalui proses tersebut.
