Imam soroti mutasi dan penegakan hukum
Dalam pernyataannya yang dikutip detikNews pada Sabtu (7/11/2026), Imam mengatakan angka 80 persen itu merujuk pada data yang ia lihat. Ia mengaitkan peningkatan kepercayaan tersebut dengan langkah-langkah Suyudi sejak awal menjabat. "Ini luar biasa, ini kebanggaan kita semua," ujarnya. Menurut Imam, dukungan bagi Kapolri perlu datang dari jajaran kepolisian, Korps Brimob, dan masyarakat Indonesia.
Salah satu langkah yang disorot Imam ialah mutasi dalam jumlah besar pada satu hingga dua hari pertama setelah pelantikan. Ia menilai penempatan orang yang tepat melalui mutasi tersebut bertujuan membangun organisasi yang sehat. Imam juga memuji penindakan terhadap jaringan peredaran narkoba skala besar di berbagai wilayah Indonesia dalam waktu singkat.
Apresiasi lain ditujukan pada penanganan dugaan penyadapan yang melibatkan anggota internal Polri. Imam menilai tindakan itu menunjukkan keberanian Suyudi. "Ini tidak mudah, bagaimana bisa melakukan upaya penegakan hukum tapi pelakunya adalah di internal Polri," katanya.
Kasus tersebut menyangkut dugaan penyadapan ilegal atas komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Dalam kolomnya di detikNews, Bambang Soesatyo mencatat bahwa sampai 3 November 2026, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik telah meminta keterangan 10 saksi dan tiga ahli, serta menyita 11 telepon seluler, satu iPad, dan empat perangkat penyimpanan data.
Survei kepercayaan, pelayanan, dan harapan perubahan
Survei FIXPOLL Indonesia mencatat kepercayaan masyarakat kepada Polri sebesar 80,7 persen. Namun, kepuasan atas layanan kepolisian berada pada angka 65,8 persen, terpaut 14,9 poin persentase dari tingkat kepercayaan. Hasil yang dipaparkan Direktur Eksekutif FIXPOLL Indonesia Mohammad Anas RA pada 2026 itu diberitakan SulawesiPos.com.
Survei Lemkapi mengukur keyakinan publik terhadap program "Polri Bersama Masyarakat" yang diusung Suyudi. Menurut laporan SindoNews, sebanyak 83,5 persen masyarakat percaya program tersebut akan membawa perubahan besar bagi kepolisian. Sementara itu, 12,1 persen belum sepenuhnya percaya dan 4,4 persen tidak menyampaikan pendapat.
Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) melakukan survei nasional tersebut pada 17-28 Oktober 2026 dengan melibatkan 800 responden. Tingkat kepercayaan statistiknya sebesar 95 persen, dengan margin kesalahan 3 persen.
Data lain dalam kolom Bambang Soesatyo berasal dari survei Litbang Kompas pada April 2026 terhadap 1.200 responden. Indeks profesionalitas pelayanan Polri tercatat sebesar 8,37 pada 2026, meningkat dari 7,76 pada 2025. Survei itu juga mencatat citra kelembagaan sebesar 71,5 persen, sementara 82,4 persen responden meyakini kinerja Polri akan semakin baik.
Kolom yang sama memuat hasil survei Indonesia Development Monitoring: kepercayaan publik kepada Polri mencapai 79,2 persen. Survei tersebut melibatkan 1.580 responden yang tersebar di 34 provinsi.
Awal masa jabatan dan dukungan PKBB
Suyudi mulai menjabat Kapolri setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Berdasarkan keterangan Sekretariat Negara RI, pengangkatannya ditetapkan melalui Keppres Nomor 96/POLRI Tahun 2026. Ia menggantikan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo.
Sebelum memimpin Polri, Suyudi menjabat Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 25 Agustus 2025. Dalam acara pelantikan yang sama, Komjen Pol Wahyu Hadiningrat dilantik sebagai Wakapolri.
Imam menyatakan PKBB di seluruh Indonesia siap mendukung Suyudi menjalankan tugasnya dan berharap kepolisian menjadi lebih baik. "Mudah-mudahan beban yang berat ini dapat dipikul oleh Bapak Kapolri, Bapak Suyudi, dengan sebaik-baiknya," ujarnya.
