Yusril menunggu rincian usulan
Melalui siaran pers pada Sabtu, Yusril menyebut gagasan DEN masih berupa garis besar. Belum ada penjelasan terperinci mengenai penyesuaian definisi korupsi dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi (UNCAC), termasuk aspek hukum materiil dan hukum formil yang hendak diubah.
Ia meminta pembahasan tidak berhenti pada sikap menerima atau menolak. Menurut Yusril, penilaian perlu mencakup alasan suatu aturan dibentuk, sasaran yang ingin dicapai, serta pengalaman penegak hukum ketika menerapkannya. Kelebihan dan kekurangan ketentuan yang berlaku juga harus diperiksa secara kritis.
Peringatan itu ia tujukan kepada pihak yang menghendaki revisi maupun yang ingin mempertahankan aturan. Yusril menilai keinginan tampil heroik dalam pemberantasan korupsi tidak dapat menggantikan pemahaman hukum yang memadai. Baginya, keputusan harus ditopang argumentasi hukum, pemahaman UNCAC, dan evaluasi objektif atas penegakan hukum, bukan semata-mata reaksi terhadap polemik.
DEN mempertahankan pasal kerugian negara
Luhut telah menyampaikan rekomendasi DEN kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, pada 20 Oktober 2026. Ia menyebut kepastian hukum, efektivitas pemberantasan korupsi, dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai tujuan rekomendasi tersebut.
Menurut penjelasan Luhut, DEN tetap mempertahankan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), serta Pasal 603 dan Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pertanggungjawaban pidana tidak dihilangkan, dan kerugian keuangan negara tetap harus dipulihkan.
Perbaikan yang diusulkan menyasar cara pembuktian unsur tindak pidana agar lebih jelas, objektif, dan konsisten. Luhut mengatakan pembuktian semacam itu diperlukan agar pelaku korupsi tidak lolos, sementara orang yang bertindak atau mengambil keputusan dengan itikad baik tidak dipidana tanpa dasar. Selain pembuktian, DEN mengusulkan penambahan delik UNCAC yang belum tercakup dalam hukum nasional, termasuk penyuapan terhadap pejabat publik asing.
Luhut juga menjelaskan pernyataannya seusai bertemu Prabowo bahwa rumusan korupsi dalam UNCAC tidak mensyaratkan kerugian negara sebagai unsur delik. Ia menyebutnya sebagai paparan standar internasional untuk perbandingan, bukan usulan mengubah definisi korupsi di Indonesia ataupun menghapus unsur kerugian negara.
Besarnya penggunaan pasal kerugian negara menjadi perhatian Indonesia Corruption Watch (ICW). Berdasarkan catatan ICW, 83 persen terdakwa perkara korupsi sepanjang 2024 dijatuhi vonis dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. Kedua pasal itu mengatur perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara. Peneliti ICW Wana Alamsyah menyampaikan data tersebut pada 21 Oktober 2026 untuk mengingatkan bahwa penghapusan unsur kerugian negara berpotensi mengurangi jumlah perkara yang dapat ditangani.
Cakupan UNCAC dan delik yang belum diatur
Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Pasal 3 ayat (2) konvensi itu menyebut bahwa tindak pidana yang diaturnya tidak harus menimbulkan kerugian terhadap harta negara, kecuali ada ketentuan lain. Sebuah kolom di Kompas.com menilai ketentuan ini memperluas cakupan pemberantasan korupsi: penerimaan suap oleh pejabat tetap dapat terjadi meski keputusannya tidak merugikan negara.
KPK mengidentifikasi tiga jenis perbuatan yang belum tercakup dalam UU Tipikor sehingga dinilainya masih kebal hukum. Ketiganya adalah perdagangan pengaruh, kepemilikan kekayaan tidak wajar yang asal usulnya tidak dapat dijelaskan, serta suap murni di sektor swasta. Penyuapan terhadap pejabat publik asing juga belum diatur secara spesifik dalam hukum Indonesia.
Dalam keterangan di situsnya, KPK mengaitkan kebutuhan pembaruan regulasi dengan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025 yang berada di angka 34, turun tiga poin dari skor 37 pada 2024. KPK menilai kondisi itu perlu menjadi bahan refleksi karena penegakan hukum tidak akan efektif tanpa pembaruan regulasi segera.
KPK juga menyatakan reformasi UU Tipikor merupakan syarat mutlak bagi keanggotaan Indonesia di Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Menurut KPK, aksesi ke Konvensi Anti-Suap OECD akan diperiksa secara ketat oleh OECD Working Group on Bribery melalui mekanisme penilaian sejawat. KPK telah menyerahkan rekomendasi terkait UU Tipikor kepada pemerintah sebagai bagian dari agenda reformasi hukum dalam RPJMN 2025-2029.
Pertemuan dengan DEN dijadwalkan Senin
Dalam menjelaskan perlunya memahami sejarah aturan antikorupsi, Yusril merujuk pengalamannya sebagai Menteri Kehakiman ketika UU Nomor 31 Tahun 1999 diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. Ia juga menyebut pernah menandatangani UNCAC di Markas Besar PBB, New York, pada 2003 dan mengajukan rancangan undang-undang pembentukan KPK pada tahun yang sama.
Yusril menyatakan siap menerangkan latar belakang penyusunan undang-undang dan konvensi antikorupsi tersebut jika diminta. Ia berencana memenuhi undangan DEN pada Senin mendatang. Menurut perkiraannya, pertemuan itu akan memberi kesempatan kepada DEN untuk memaparkan rincian usulan sekaligus mendengar pandangannya tentang perkembangan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia.
