Ratifikasi setelah pergantian ketua parlemen
Memorandum Turki-Libya mengubah penetapan batas laut di Mediterania Timur, kawasan dengan cadangan gas besar. Ratifikasinya dilakukan oleh parlemen Libya timur di bawah Khalifa Haftar dengan mengabaikan pemerintah di Tripoli yang mendapat pengakuan internasional.
Menurut Ynetnews dan Lebanon Gas and Oil, pemungutan suara itu berlangsung setelah pergantian pimpinan parlemen. Pada 6 Oktober 2026, anggota parlemen memilih Al-Salhin Abdelnabi al-Obeidi untuk menggantikan Aguila Saleh. Selama hampir 12 tahun menjabat, Saleh sebelumnya menolak membawa memorandum tersebut ke pemungutan suara.
Penolakan diplomatik dan pembelaan Ankara
Yunani menegaskan bahwa memorandum itu tidak akan diterapkan. Menteri Luar Negeri George Gerapetritis mendasarkan penolakannya pada pertentangan kesepakatan tersebut dengan hukum internasional. Uni Eropa juga menyatakan memorandum itu batal demi hukum karena melanggar hak berdaulat negara ketiga. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Israel mengecam langkah tersebut dan menuding Turki berusaha mengganggu stabilitas kawasan.
Penolakan bersama disampaikan di PBB pada 26 Oktober 2026. Gerapetritis membacakan deklarasi atas nama Uni Eropa, Yunani, Siprus, Mesir, Bahrain, dan Uni Emirat Arab yang menolak memorandum Turki-Libya 2019. Mereka menyatakan kesepakatan itu mengabaikan hak maritim negara pesisir lain dan tidak dapat menentukan batas untuk negara yang tidak menjadi pihak di dalamnya.
Ankara menolak keberatan tersebut. Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan menyatakan kesepakatan itu sah secara hukum maupun politik dan tidak perlu diperdebatkan. Pada 26 Oktober 2026, Presiden Recep Tayyip Erdogan juga menyatakan bahwa penolakan Uni Eropa dan pihak lain atas ratifikasi itu tidak memiliki dasar yang sah.
Pada tanggal yang sama di Kairo, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyatakan pengaturan maritim yang bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) tidak boleh diakui. Turki sendiri bukan pihak dalam UNCLOS dan karena itu tidak terikat oleh ketentuan konvensi tersebut mengenai batas maritim.
Mesir dan Yunani juga menyepakati langkah lanjutan pada 26 Oktober 2026: memajukan pembicaraan untuk memperluas batas maritim zona ekonomi eksklusif yang mereka sepakati pada 2020 ke arah timur menuju Siprus. Kedua negara secara eksplisit mengaitkan pembicaraan itu dengan ratifikasi oleh parlemen Libya timur.
Kepentingan energi dan posisi strategis Kreta
Sengketa ini turut menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan pangkalan NATO di Kreta, pangkalan paling selatan aliansi tersebut. Perang di Timur Tengah membuat Amerika Serikat semakin bergantung pada pangkalan itu. Dua perusahaan AS, Exxon dan Chevron, juga beroperasi di kawasan tersebut.
Lebanon Gas and Oil melaporkan bahwa Chevron memiliki lisensi eksplorasi di empat blok Yunani di selatan Kreta. Kementerian Pertahanan Turki menyatakan keempat blok itu tidak secara langsung memengaruhi landas kontinen Turki.
Di perairan Libya, Turkish Petroleum Corporation (TPAO) memiliki 40% saham Blok O7. Blok laut dalam yang dioperasikan Repsol itu terletak sekitar 140 kilometer di barat laut Benghazi.
Washington mendorong dialog antarsekutu
Amerika Serikat meminta penyelesaian melalui perundingan. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mendesak semua pihak menempuh negosiasi dengan iktikad baik, sementara Washington mendorong dialog bilateral antara Yunani dan Turki, dua negara anggota NATO.
Direktur Eksekutif Hellenic American Leadership Council, Endy Zemenides, menilai kesepakatan itu mengancam keamanan AS. Dalam penilaiannya, Ankara berusaha menyingkirkan AS dari kawasan dan menantang tatanan pro-Barat. Ia juga menyebut Washington sudah satu dekade tidak dapat mengandalkan Turki.
Zemenides memandang persoalan ini sebagai perebutan pengaruh, bukan hanya sengketa batas laut. Ia memperingatkan kemungkinan eskalasi di perairan Kreta dan perpecahan di dalam NATO jika Turki memaksakan klaimnya.
