Jaringan penipuan maritim berbasis India
Antara melaporkan bahwa empat warga India serta Alisher Domullozhanov, warga Rusia asal Tajikistan, masuk dalam daftar sanksi. Entitas yang dikenai sanksi berkedudukan di India, Singapura, dan Turkiye.
Departemen Keuangan AS menyebut salah satu sasarannya sebagai jaringan kriminal yang dijalankan Suniel Kumar Sharma bersama istrinya, Jaspreet Preeti Shahid, dari Chandigarh, India. Keduanya dituduh menyediakan bendera dan sertifikasi palsu bagi kapal pengangkut minyak Iran, termasuk kapal yang beroperasi untuk militer Iran dan kelompok proksinya.
Menurut departemen tersebut, kegiatan Sharma dan Shahid bermula pada 2014 dengan upaya menyamar sebagai otoritas pendaftaran bendera Dominika. Sharma kemudian mendirikan Eswatini Maritime Affairs and International Ship Registry PTE. Ltd. di Singapura pada 2023. Meski otoritas Eswatini telah menyatakan secara terbuka bahwa perusahaan itu tidak sah, layanan pendaftaran benderanya untuk kapal pengangkut minyak Iran tetap berjalan.
Jaringan itu juga mengoperasikan situs pendaftaran palsu yang mengaku mewakili Aruba, Guyana, Mali, Mozambik, Malawi, Sint Maarten, dan Timor-Leste, di antara sejumlah yurisdiksi lain. Tanpa izin negara-negara tersebut, situs-situs itu menawarkan pendaftaran bendera, pelatihan serta sertifikasi pelaut, dan klasifikasi kapal.
Kasus kapal dan peringatan bagi industri maritim
Sebagai contoh penggunaan layanan jaringan Sharma oleh armada bayangan, Departemen Keuangan AS menunjuk kasus MAJESTIC X. Kapal yang sebelumnya bernama PHONIX, dengan nomor IMO 9198317, itu disita Departemen Perang AS pada 22 April 2026. Saat digeledah, kapal tersebut membawa minyak Iran dan mengibarkan bendera Guyana palsu.
Pada saat mengumumkan sanksi 4 November, Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS turut mengeluarkan peringatan resmi bagi industri maritim. OFAC mengingatkan adanya risiko sanksi ketika pelaku industri berurusan dengan kapal yang mungkin menggunakan bendera palsu. Peringatan itu kembali meminta industri menyaring pihak-pihak tidak sah, termasuk jaringan Sharma dan kapal yang mendapat dukungannya.
Departemen Keuangan AS menyatakan kapal dengan bendera palsu tidak mempunyai asuransi perlindungan dan indemnitas (protection and indemnity) yang sah. Menurut penilaiannya, kapal armada bayangan Iran yang menggunakan bendera palsu berpotensi menimbulkan kerugian hingga miliaran dolar bagi perekonomian negara-negara tempat kapal itu beroperasi di perairannya.
Perusahaan Turkiye dan dasar penjatuhan sanksi
Sanksi juga menyasar Fugo Ground Services Inc di Turkiye karena menyediakan layanan penanganan darat bagi maskapai Iran yang telah dikenai sanksi AS. Maskapai tersebut meliputi Iran Air Tour, Saha Airlines, Sepehran Airlines, Varesh Airlines, Taban Airlines, dan Ata Airlines Company. Fugo mulai melayani beberapa di antaranya hanya dalam beberapa pekan setelah sanksi terhadap maskapai-maskapai itu diberlakukan pada 8 September 2026.
Menurut laporan Iran International, dasar hukum sebagian besar sanksi 4 November adalah Executive Order 13902, yang menargetkan sektor-sektor ekonomi Iran. Adapun pencantuman Domullozhanov didasarkan pada ketentuan sanksi senjata konvensional terkait Iran.
Tekanan melalui Operation Economic Outcast
Rangkaian sanksi tersebut berada di bawah Operation Economic Outcast, kampanye yang diumumkan Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada 24 Agustus 2026 dengan julukan "Economic D-Day". Kampanye isolasi ekonomi ini menargetkan Iran dan negara-negara pendukungnya, dengan tujuan menutup sumber pendapatan potensial yang dapat membiayai pemerintahan Teheran.
Pada hari pengumuman sanksi, Bessent kembali menegaskan tekad pemerintah AS untuk mencegah dukungan bagi Iran. "Seperti yang sudah kami sampaikan berkali-kali, di bawah Operation Economic Outcast, Anda berada di pihak kami atau melawan kami. Kami tahu di mana Anda berada, dan kami akan menjatuhkan sanksi kepada mereka yang terus mendukung rezim Iran, baik melalui jalur darat, laut, ataupun udara," tulisnya di platform X.
Perdebatan langkah berikutnya terhadap Iran
Sementara tekanan ekonomi berlanjut, arah kebijakan terhadap Iran dilaporkan masih diperdebatkan di pemerintahan Presiden AS Donald Trump setelah kekalahan Partai Republik dalam pemilu paruh waktu Kongres. The Wall Street Journal pada Rabu, dengan mengutip sejumlah sumber, melaporkan adanya pejabat yang mendorong serangan baru sebelum perundingan kesepakatan damai. Mereka ingin konflik berakhir sebelum masa jabatan Trump selesai.
Pejabat lain justru menyarankan Trump menerima hasil pemilu dan menghentikan operasi militer terhadap Iran. Hasil sementara menunjukkan kendali atas Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat lepas dari Partai Republik.
Trump telah menyampaikan selamat secara terbuka kepada Partai Demokrat atas kemenangan mereka. Namun, ia juga menyatakan bahwa hasil Partai Republik bisa jauh lebih baik seandainya namanya ikut tercantum dalam surat suara.
