Beras oplosan dijual dalam karung 50 kilogram
Kepala Bidang Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid menjelaskan pengungkapan kedua kasus itu dalam konferensi pers di Mataram, Kamis (29/10/2026). Penyelidikan dilakukan oleh Tim Subdit I Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi (Indagsi) Reskrimsus Polda NTB. "Jadi, ada dua kasus dengan modus yang hampir serupa," katanya.
Di Desa Babussalam, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, polisi menetapkan pemilik penggilingan padi berinisial HM sebagai tersangka. Ia diduga menjalankan praktik tersebut sejak awal Juni 2026.
HM membeli dua ton beras SPHP di Pasar Gerung dalam 400 kemasan berukuran lima kilogram. Harga belinya Rp60.000 per kemasan, atau Rp12.000 per kilogram. Setelah kemasan dibuka, beras subsidi itu dicampur dengan beras hasil penggilingan padi, lalu dimasukkan ke karung polos berkapasitas 50 kilogram.
Beras campuran tersebut dijual kepada pedagang atau pengampas beras seharga Rp650.000 per karung, setara Rp13.000 per kilogram. Menurut keterangan polisi, HM memperoleh keuntungan Rp1.000 per kilogram.
Dari lokasi ini, penyidik menyita beras SPHP dalam 440 kemasan lima kilogram serta 396 lembar kemasan SPHP yang sudah dibuka. Sitaan lainnya mencakup 165 lembar karung putih dan 99 karung berisi beras berukuran 50 kilogram, semuanya berlabel UD Sri Ayu, berikut timbangan digital dan mesin jahit karung.
Beras dari Lombok Tengah diperdagangkan ke Bali
Kasus di Desa Ungga, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, melibatkan pengusaha penggilingan padi berinisial Z yang ditangkap polisi. Berdasarkan penyelidikan, ia diduga sudah empat kali melakukan kegiatan tersebut sejak awal Agustus 2026.
Z memperoleh 300 kemasan beras SPHP berukuran lima kilogram, dengan total 1,5 ton, dari pengampas beras SPHP di wilayah Ungga. Seperti HM, ia membayar Rp60.000 untuk setiap kemasan atau Rp12.000 per kilogram.
Namun, dalam kasus Z, polisi mengungkap penggantian kemasan beras SPHP menjadi karung polos 25 kilogram untuk diperdagangkan ke Bali. Setiap karung dijual Rp312.500, setara Rp12.500 per kilogram, dengan keuntungan Rp500 per kilogram.
Penyidik menyita 51 karung berisi beras SPHP yang telah dikemas ulang dalam ukuran 25 kilogram dan 45 kemasan beras SPHP berukuran lima kilogram. Ada pula 200 lembar karung polos berkapasitas 25 kilogram, 1.600 lembar karung bekas kemasan SPHP lima kilogram, timbangan digital, mesin jahit karung, serta gunting.
Pembelian konsumen dibatasi, penjualan kembali dilarang
Aturan SPHP melarang beras yang sudah dibeli untuk diperjualbelikan kembali karena program ini mendapat dukungan anggaran pemerintah. Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Nomor 34 Tahun 2026 juga membatasi pembelian di tingkat konsumen hingga lima kemasan berukuran lima kilogram, atau total 25 kilogram.
Untuk 2026, Bapanas membagi harga eceran tertinggi (HET) SPHP ke dalam tiga zona. NTB dan Bali masuk Zona I bersama Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, serta Sulawesi, dengan HET Rp12.500 per kilogram.
Sebagaimana dijelaskan Liputan6.com, pemerintah menyalurkan beras SPHP melalui Perum Bulog untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga di tingkat konsumen. Bapanas bertindak sebagai penyelenggara, sedangkan Bulog melaksanakan penugasan. Alokasi awal pada 2026 ditetapkan sebesar 828 ribu ton dengan anggaran subsidi harga Rp4,97 triliun.
Program tersebut berlandaskan Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Perum Bulog mengenai SPHP.
Kasus terdahulu di NTB dan Jambi
Pengungkapan pada Oktober ini bukan yang pertama di NTB. Menurut catatan Satgas Saber Pangan yang diberitakan ANTARA News, Polda NTB juga membongkar pengemasan ulang SPHP dalam periode pemantauan 5–25 Februari 2026. Tersangka berinisial NS mengganti kemasan beras subsidi lima kilogram dengan kemasan polos untuk menjualnya dengan harga lebih tinggi.
Di Jambi, polisi pada Agustus 2025 menangkap RS (33), pemilik Rumah Pangan Kita (RPK) Bulog, dalam perkara serupa. DetikSumbagsel melaporkan bahwa RS memindahkan beras SPHP ke karung polos tanpa merek untuk dijual ke toko. Beras yang dibeli dari Bulog seharga Rp11.300 per kilogram itu dijual Rp12.500 per kilogram.
Dalam perkara Jambi tersebut, RS dijerat Pasal 62 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya lima tahun penjara dan denda maksimal Rp2 miliar.
Pemerintah menyiapkan surat edaran pengawasan
Di tengah pengusutan penyalahgunaan SPHP di Jakarta Timur, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Amran Sulaiman menyatakan pemerintah akan mengirim surat edaran ke seluruh Indonesia. Menurut laporan CNBC Indonesia pada 29 Oktober 2026, surat itu ditujukan untuk memperkuat pengawasan serta sosialisasi aturan di sektor pangan.
Pengusutan di Jakarta Timur mencakup kawasan Kayu Manis, Matraman, dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Sekitar 600 ton beras SPHP ditemukan dalam dugaan pembongkaran kemasan dan pengemasan ulang untuk dijual sebagai beras premium.
Bapanas memperkirakan potensi subsidi yang tidak tersalurkan kepada masyarakat dalam kasus tersebut mencapai Rp3,3 miliar. Perkiraan itu menggunakan asumsi subsidi sekitar Rp5.510 per kilogram.
