Nomor diduga masuk LIMS tanpa verifikasi
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menjelaskan pada Selasa (3/11/2026) bahwa perkara ini mencakup dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal ke sistem elektronik. Ketiga tersangka ditempatkan di Rutan Mabes Polri. "Kita tahan di Rutan Mabes Polri," kata Asep.
Menurut penjelasan Asep, dugaan pelanggaran berlangsung selama 2025 hingga 2026. Penyidik menduga para tersangka memberikan perintah penyadapan tanpa menempuh prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Nomor-nomor telepon yang menjadi sasaran diduga dimasukkan tanpa verifikasi ke server Lawful Interception Management System (LIMS), sistem manajemen penyadapan sah. Kegiatan itu juga diduga tidak terkait dengan penyelidikan ataupun penyidikan dalam proses penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.
Selain nomor Presiden, sasaran yang disebut penyidik meliputi pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan pengusaha.
Penyidik juga menduga ada perintah dari para tersangka pada Oktober 2026 untuk menghapus berkas hasil penyadapan dari komputer sistem LIMS. Perintah tersebut diduga bertujuan menghilangkan jejak penyadapan.
Laporan petugas dan pemeriksaan saksi
Seorang petugas yang mengetahui dugaan kejadian tersebut melaporkannya kepada polisi. Laporan itu dibuat pada 30 Oktober 2026, kemudian ditindaklanjuti Bareskrim melalui penyelidikan dan penyidikan.
Dalam proses tersebut, penyidik memeriksa 10 saksi serta tiga ahli. Barang bukti yang disita terdiri atas 11 telepon seluler, satu iPad, dan beberapa flashdisk.
Asep menyebut penetapan LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka didasarkan pada hasil penyidikan dengan metode scientific crime investigation serta proses manajemen penanganan perkara.
Satu orang berinisial SU masih menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Menurut laporan CNN Indonesia dan Tirto.id, SU adalah Irjen Pol Slamet Uliandi, mantan Kepala Divisi TIK Polri.
Jabatan dan latar belakang para tersangka
Listyo Sigit Prabowo kini menjabat Kepala Staf Kepresidenan. CNN Indonesia melaporkan bahwa Presiden Prabowo mencopotnya dari jabatan Kapolri pada awal Oktober 2026, lalu melantiknya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
Dua tersangka lainnya masih memegang jabatan aktif di Polri. Berdasarkan laporan CNN Indonesia dan Tirto.id, Ahrie Sonta Nasution merupakan Kepala Divisi Hukum Polri, sementara Eko Hadi Santoso menjabat Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Menurut CNN Indonesia, Eko merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1999. Sebelum menjadi widyaiswara, ia menjabat Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri selama sekitar dua bulan. Ia ditunjuk pada Agustus 2026 untuk menggantikan Irjen Mukti Juharsa.
Tiga ketentuan pidana, belum ada indikasi makar
Untuk dugaan penyadapan, penyidik menggunakan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan dengan ancaman penjara paling lama 10 tahun ini mencakup tindakan melawan hukum berupa mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik.
Dugaan akses ilegal dikenai Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) dalam undang-undang yang sama. Pasal ini mengatur akses tanpa hak ke komputer atau sistem elektronik milik orang lain, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik, dengan ancaman maksimal enam tahun penjara.
Penyidik turut menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memuat ancaman penjara maksimal delapan tahun. Ketentuan tersebut menyangkut tindakan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum untuk mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun publik.
Dalam konferensi pers di Jakarta pada 3 November 2026, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyatakan belum ada indikasi tindak pidana makar dalam perkara ini.
Yusril menegaskan bahwa penyidik sama sekali tidak menerapkan pasal makar. Menurut dia, pasal yang digunakan hanya berkaitan dengan penyadapan atau intersepsi dalam KUHP dan UU ITE, sedangkan materi serta tujuan penyadapan masih didalami penyidik.
Polri kaitkan penanganan perkara dengan pembenahan internal
Asep menyatakan bahwa Polri menangani perkara ini dengan komitmen pada profesionalisme, objektivitas, dan transparansi. Ia juga menekankan perlunya pembenahan internal untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
Pada konferensi pers di Bareskrim Polri tanggal 3 November 2026, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengaitkan penanganan kasus tersebut dengan program Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, "bersih ke dalam". Menurut Isir, kepercayaan masyarakat berawal dari polisi yang bersih.
