Polisi akui sebagai penyelenggara
Dalam keterangan pada Sabtu (31/10/2026), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto meminta maaf atas nama institusinya. Ia mengatakan kepolisian memahami beragam tanggapan terhadap acara tersebut dan terbuka menerima kritik untuk memperbaiki pelayanan.
Acara itu merupakan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 dengan tema "Patriotik, Gigih, Berempati: Pemuda untuk Indonesia". Budi menyebut persatuan sebagai nilai Sumpah Pemuda yang ingin dijaga bersama seluruh elemen bangsa.
Budi juga menegaskan bahwa Polda Metro Jaya menjadi penyelenggara sekaligus pihak yang mengundang Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad serta kreator konten Willie Salim. Menurut Budi, keduanya datang dengan niat baik untuk memaknai peringatan tersebut.
Pengakuan peserta dan tanggapan kampus
Kompas.id melaporkan sedikitnya 100 orang menghadiri deklarasi dengan mengenakan jas almamater berbagai universitas. Kegiatan itu berlangsung dengan pengawalan polisi.
Salah satu peserta, Bayu Setiadi alias Dino, mengenakan jas almamater Universitas Dian Nusantara (Undira), tetapi kemudian mengaku bukan mahasiswa kampus tersebut. Ia juga mengakui menerima bayaran untuk menghadiri acara. Klarifikasinya dimuat dalam video di akun Instagram resmi BEM Undira pada Jumat (30/10/2026), sehari setelah deklarasi.
Sorotan juga tertuju kepada Sari, yang membacakan deklarasi di panggung dengan jaket almamater Universitas Bina Sarana Informatika (UBSI). Statusnya sebagai mahasiswa UBSI dipertanyakan karena jaket tersebut memakai logo lama, yakni identitas ketika UBSI masih berbentuk akademi. Logo itu tidak digunakan lagi sejak UBSI menjadi universitas pada 2018. Warna jaket yang dikenakannya pun berbeda dari almamater resmi UBSI saat ini.
Dosen UBSI Ziko Harnadi mengecam penggunaan almamater tersebut dan menilainya sebagai pencemaran nama baik kampus. Ziko, yang merupakan anak salah satu pendiri UBSI, Herman Pratikto Harsoyo, menyatakan tidak menyalahkan Sari. Ia justru meminta pertanggungjawaban pihak yang membayar sekelompok orang untuk berpura-pura menjadi mahasiswa.
Sementara itu, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) menegaskan bahwa mahasiswa mereka yang hadir dengan almamater kampus bertindak atas pilihan pribadi, bukan mewakili institusi ataupun BEM Unusia. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unusia Fatkhu Yasik mengingatkan bahwa mahasiswa tetap harus memperhatikan kode etik kampus.
Raffi dan Willie jelaskan keterlibatan
Melalui unggahan Instagram yang dikutip pada Sabtu (31/10/2026), Raffi menjelaskan bahwa informasi mengenai undangan baru diterimanya pada malam sebelum acara. Ia menyatakan hanya datang sebagai tamu undangan, tanpa ikut merencanakan atau menyusun kegiatan.
Raffi juga mengaku tidak mengetahui rincian susunan acara maupun siapa saja yang hadir, termasuk sejumlah orang yang disebut sebagai mahasiswa.
Willie turut meminta maaf dan menyampaikan klarifikasi melalui Instagram. Ia mengatakan kehadirannya sebatas memenuhi undangan. Ia membantah terlibat dalam penyelenggaraan atau pengaturan peserta yang belakangan diketahui bukan mahasiswa meski mengenakan almamater kampus. Willie juga menegaskan tidak menerima bayaran ataupun imbalan dalam bentuk apa pun.
Deklarasi setelah demonstrasi dan sorotan "Mahasewa"
Menurut Kompas.id, deklarasi berlangsung sehari setelah demonstrasi besar yang melibatkan ribuan orang dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa. Demonstrasi sebelumnya diwarnai dorong-dorongan dengan aparat, sedangkan deklarasi berjalan tertib. Dalam deklarasi itu tidak dibacakan tuntutan seperti penetapan kebakaran hutan dan lahan sebagai bencana nasional maupun pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Terungkapnya peserta yang bukan mahasiswa membuat warganet kembali memopulerkan sebutan "Mahasewa". Istilah tersebut merujuk pada orang yang dibayar atau disewa untuk berpura-pura menjadi mahasiswa.
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansah menilai fenomena itu bukan sesuatu yang baru. Menurutnya, penguasa memanfaatkan mereka untuk menggelar aksi tandingan dan menjadi pesaing mahasiswa guna meredam gerakan mahasiswa yang sebenarnya.
Pengamat sosial Universitas Muhammadiyah Bekasi Karawang, Hamluddin, menyebut pola serupa telah ada sejak Orde Baru. Namun, menurut dia, pada masa itu praktiknya belum sampai berupa aksi tandingan seperti sekarang.
