Empat tersangka, Slamet belum ditahan
Keterangan mengenai lokasi penyadapan disampaikan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Pol. Suhermanto saat konferensi pers di Gedung Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis (5/11/2026). Ia memastikan seluruh pelaksanaan penyadapan berada di area markas kepolisian. "(Lokasi penyadapan) di lingkungan Polri," katanya.
Sebelum menetapkan mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka, Bareskrim telah menetapkan tiga tersangka lain pada 3 November 2026. Menurut detikJabar dan CNN Indonesia, ketiganya ialah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini menjadi Kepala Staf Kepresidenan, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, serta Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso.
Ketiga tersangka tersebut ditahan di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara itu, Suhermanto menjelaskan bahwa kondisi sakit pascastroke membuat Slamet belum dapat ditahan. Ia menegaskan, gelar perkara telah menghasilkan bukti kuat mengenai keterlibatan Slamet.
Kewenangan Slamet dan persetujuan penghapusan file
Suhermanto menjelaskan bahwa Slamet berperan sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim Polri. Slamet juga pernah memegang jabatan Kabag Monitoring Bareskrim sepanjang 2010 hingga 2019.
"Sampai dengan saat ini, Kabag Monitoring tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari saudara SU," ujar Suhermanto.
Menurut Suhermanto, pada awal Oktober 2026 Ahrie Sonta meminta persetujuan Slamet untuk menghapus file hasil penyadapan. Slamet kemudian menyetujui penghapusan file tersebut.
Dalam profil yang dimuat Merdeka.com, Slamet dikenal dengan julukan "Kapten Jack". Ia lahir di Jakarta pada 15 Juli 1971 dan merupakan lulusan Akpol 1994. Sebelum menjadi Kadiv TIK Polri pada 26 Juli 2021, ia pernah menjabat Dirtipidsiber Bareskrim. Pada 2023, ia menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Pratama. Mutasi Polri pada Oktober 2026 memindahkannya dari jabatan Kadiv TIK menjadi Perwira Tinggi Bareskrim Polri dengan penugasan di luar struktur.
Periode dan sasaran penyadapan
Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyatakan dugaan penyadapan berlangsung pada 2025 hingga 2026. Pelaksanaannya disebut tidak mengikuti tata cara dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Menurut Asep, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi. Penyadapan itu tidak berhubungan dengan kepentingan penegakan hukum, baik pada tahap penyelidikan maupun penyidikan.
Asep menyebut nomor telepon Presiden Prabowo bukan satu-satunya sasaran. Dugaan penyadapan juga menyasar pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, dan pengusaha.
Laporan petugas dan barang bukti
Menurut detikJabar, pengungkapan kasus bermula ketika seorang petugas mengetahui perintah untuk menghapus file hasil sadapan di komputer sistem LIMS sekitar Oktober 2026. Petugas tersebut melapor kepada polisi pada 30 Oktober 2026. Bareskrim kemudian menggunakan laporan itu sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan.
Penyidik menyita 11 telepon genggam, satu iPad, dan empat flashdisk sebagai barang bukti elektronik dalam perkara ini.
Pasal yang diterapkan dan tim khusus
Bareskrim menjerat para tersangka dengan beberapa pasal. Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur ancaman penjara paling lama 10 tahun, sedangkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP memuat ancaman paling lama 6 tahun. Mereka juga dijerat Pasal 32 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara.
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto telah membentuk tim khusus untuk merespons isu dan informasi mengenai kasus ini. Kabareskrim Polri memimpin langsung pendalamannya.
