Tangki kendaraan diubah, gudang penimbunan dibongkar
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan memaparkan hasil pengungkapan itu di Banjarmasin, Jumat (23/10/2026). BBM yang disita berjumlah sekitar 7,8 ton, dengan rincian 2.300 liter Biosolar dan 5.525 liter Pertalite.
Salah satu kendaraan sitaan berupa truk dengan kapasitas tangki yang diperbesar dari 200 liter menjadi 300 liter. Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Muttaqin memperlihatkan truk tersebut kepada kapolda. Polisi juga menyita kendaraan roda dua yang tangkinya telah dimodifikasi hingga mampu menampung 30 liter.
Riza melaporkan bahwa Polresta Banjarmasin menangkap empat tersangka dan mengamankan 600 liter Pertalite serta Biosolar. Sementara itu, Direktur Reskrimsus Polda Kalsel Kombes Pol Sigit Haryono menyampaikan bahwa Subdit IV Tipidter membongkar sebuah gudang penimbunan solar di Banjarmasin. Dari lokasi itu, petugas menyita satu truk beserta tandon, jeriken, dan drum penampung BBM ilegal.
Keterlibatan pihak SPBU masih diselidiki
Yudha mengatakan polisi masih mendalami indikasi keterlibatan pihak SPBU. Proses hukum akan dilakukan apabila keterlibatan mereka terbukti.
Ia juga memerintahkan jajarannya menelusuri mafia BBM dan membongkar gudang penimbunan untuk menjaga distribusi energi bagi masyarakat yang membutuhkan. "Jika ada indikasi mafia yang bermain dengan kejahatan terorganisir bongkar semua pelakunya proses hukum," tegasnya.
Menurut Yudha, subsidi BBM harus diterima masyarakat yang berhak, bukan dialihkan kepada pihak lain untuk mencari keuntungan. Ia menyoroti praktik pelansiran solar bersubsidi yang kerap dialihkan secara ilegal untuk kebutuhan industri. Penindakan itu, katanya, juga diperlukan untuk melindungi keuangan negara yang dialokasikan bagi subsidi BBM.
Modifikasi tangki dan selisih harga
Penggunaan tangki modifikasi juga menjadi salah satu modus yang disoroti Bareskrim Polri. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen Mohammad Irhamni menyebut pelaku lazim membeli BBM bersubsidi berulang kali di beberapa SPBU dengan kendaraan bertangki besar yang telah dimodifikasi.
Menurut Irhamni, pelat nomor palsu digunakan agar pelaku dapat berganti-ganti barcode dan mengakali pengawasan Pertamina. Praktik tersebut sering kali melibatkan kerja sama dengan petugas SPBU di lapangan. Ia menyebut selisih harga sebagai pemicu utama penyelewengan: saat itu solar industri berharga sekitar Rp24.000 per liter, sedangkan solar subsidi sekitar Rp6.800 per liter.
Sebelumnya, pada 16 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menindak tegas penimbun dan pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi.
Bahlil menyatakan antrean panjang di sejumlah SPBU kerap disebabkan penyimpangan oleh oknum, bukan kelangkaan stok Pertamina. Ia mencontohkan kendaraan pribadi, termasuk mobil mewah, yang tangkinya dimodifikasi untuk menampung solar subsidi sebelum dijual ke sektor industri dengan harga nonsubsidi.
Pengungkapan terdahulu dan temuan DPRD Kalsel
Polda Kalsel sebelumnya juga menangani penyalahgunaan BBM dan elpiji melalui Satuan Tugas Khusus bersama 13 Polres jajaran. Dalam operasi pada 6 April hingga 4 Mei 2026, polisi menangkap 33 tersangka di 28 tempat kejadian perkara. Perhitungan berdasarkan barang bukti sitaan menunjukkan kerugian negara sebesar Rp12.416.149.800, atau sekitar Rp12,4 miliar.
Barang bukti dalam pengungkapan tersebut mencakup 9.484,9 liter Pertalite, 2.985 liter solar, serta ratusan tabung gas dan jeriken.
Pengawasan distribusi BBM juga menjadi perhatian DPRD Kalimantan Selatan. Pada 7 Juli 2026, Panitia Khusus Pengawasan BBM Bersubsidi menyatakan menemukan praktik pelansiran, penyalahgunaan barcode, dan pola premanisme di SPBU.
Menurut catatan pansus, penyaluran Biosolar (JBT) di Kalsel hingga Mei 2026 baru mencapai 32 persen dari kuota tahunan, jauh di bawah tren tahun-tahun sebelumnya. Namun, realisasi di sejumlah SPBU justru jauh melampaui kuota masing-masing.
Pansus mengusulkan pembentukan Satgas BBM Kalimantan Selatan dengan melibatkan BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas, Polda, serta pemerintah daerah.
Penindakan nasional dan ketentuan pidana
Di tingkat nasional, Bareskrim Polri mengungkap penyalahgunaan BBM dan elpiji bersubsidi di 755 tempat kejadian perkara sepanjang 2025 hingga April 2026. Sebanyak 672 tersangka ditangkap. Potensi kerugian negaranya mencapai Rp1,26 triliun, yang terdiri atas sekitar Rp516,8 miliar dari BBM bersubsidi dan Rp749,2 miliar dari elpiji bersubsidi.
Dalam penanganan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang diberitakan detikNews, para tersangka dijerat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Ketentuan itu memuat ancaman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
Pada pengungkapan Polda Kalsel sebelumnya, polisi juga menggunakan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp2 miliar.
