Pengusutan jaringan setelah 20 tersangka diamankan
Dewi menyampaikan desakan tersebut dalam keterangannya pada Minggu (25/10/2026). Ia meminta aparat menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat agar pemberantasan jaringan mafia BBM tidak berhenti pada penangkapan yang sudah dilakukan.
"Saya mengapresiasi langkah Polda Riau dan jajaran. Tetapi, pengusutan jangan berhenti pada pelaku yang ditangkap. Telusuri sampai ke akar-akarnya agar jaringan mafia BBM benar-benar diberantas," tegas Dewi.
Dalam periode 16-23 Oktober 2026, Polda Riau dan jajarannya mengungkap 11 kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi dengan 20 tersangka. Angka itu disampaikan Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Pol Ade Kuncoro dan diberitakan Riau Pos pada 24 Oktober 2026.
Polisi menyita BBM sebanyak 15.498 liter, terdiri atas 12.873 liter biosolar dan 2.625 liter pertalite. Barang bukti lainnya berupa 10 mobil, dua sepeda motor, 17 unit baby tank, 292 jeriken, enam drum, serta sembilan telepon genggam.
Dari 11 kasus tersebut, Ditreskrimsus Polda Riau menangani dua kasus dengan tiga tersangka, sedangkan Polres Indragiri Hilir juga menangani dua kasus dengan tiga tersangka. Polres Dumai mengungkap satu kasus dengan empat tersangka dan Polres Rokan Hilir satu kasus dengan tiga tersangka.
Polres Indragiri Hulu dan Polres Kuantan Singingi masing-masing menangani satu kasus dengan dua tersangka. Adapun Polres Rokan Hulu, Polres Siak, dan Polres Kampar masing-masing mengungkap satu kasus dengan satu tersangka.
Keluhan pasokan dan tuntutan sanksi bagi SPBU
Selain menyoroti jaringan pelaku, Dewi mempertanyakan kesulitan warga mendapatkan BBM, terutama solar. Menurut dia, Pertamina sudah menyalurkan BBM sesuai kuota, tetapi antrean panjang masih terlihat di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia meminta kondisi ini diperiksa untuk mengetahui ada tidaknya penyalahgunaan dalam distribusi.
Dewi berharap pengungkapan kasus tersebut dapat menjawab keluhan masyarakat mengenai ketersediaan BBM. Ia juga mengajak warga melaporkan kepada polisi apabila menemukan penimbunan, pengangkutan, atau penjualan BBM bersubsidi yang melanggar ketentuan.
Keterangan mengenai kecukupan pasokan juga muncul dalam pemberitaan Suara Riau pada 22 Oktober 2026. Mengutip anggota Komisi I DPRD Riau Ayat Cahyadi, media itu menyebut dinas teknis terkait telah mengonfirmasi bahwa alokasi BBM bersubsidi untuk Provinsi Riau mencukupi kebutuhan masyarakat.
Pada 21 Oktober 2026, Ayat meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama PT Pertamina (Persero) memberikan sanksi administratif tegas kepada pengelola SPBU yang terbukti bekerja sama dengan penimbun maupun pelangsir solar. Sanksi yang ia desak mencakup pencabutan izin operasional atau penutupan usaha.
Polisi menyatakan penindakan berlanjut
Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat pada Jumat (23/10/2026) menegaskan bahwa Ditreskrimsus Polda Riau bersama jajaran polres akan terus menindak penyalahgunaan BBM bersubsidi. Ia menyatakan langkah tersebut sejalan dengan arahan langsung Presiden RI Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto.
Pengungkapan kasus serupa juga dilakukan pada April 2026. Sebagai perbandingan, ANTARA pada 23 April 2026 melaporkan keterangan Dirreskrimsus Polda Riau Kombes Ade Kuncoro Ridwan mengenai 22 kasus penyelewengan energi bersubsidi yang diungkap dalam dua pekan. Saat itu, polisi mengamankan 39 tersangka serta menyita 41 ton solar bersubsidi dan 1,7 ton pertalite.
