Argumennya tidak perlu panjang-lebar. Eropa harus lebih cepat bergerak di bidang pertahanan, menutup kesenjangan yang nyata, dan menghadirkan gagasan-gagasan baru. Kaja Kallas memahami ini dan merespons dengan sebuah kelompok penasihat. Kemudian negara-negara anggota menghalanginya.
Kallas, Perwakilan Tinggi UE untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan, memperkenalkan badan baru itu dalam pertemuan informal para menteri pertahanan UE di Irlandia sekitar 1 September. Kelompok ini dirancang untuk mempertemukan para pemimpin politik dan militer guna mengembangkan pendekatan baru terhadap pertahanan Eropa — semata-mata sebagai badan penasihat, tanpa wewenang mengambil keputusan atas nama negara anggota.
"Tujuannya adalah mengumpulkan beberapa pemikir terbaik di bidang keamanan dan pertahanan untuk benar-benar menghasilkan solusi yang tidak konvensional — bagaimana kita bisa lebih cepat menutup kesenjangan ini dan bagaimana kita bisa lebih efektif," kata Kallas dalam konferensi pers di Irlandia.
Beberapa negara anggota tetap menolak. Mereka menilai ini bukan jalur yang tepat. "Sejumlah negara anggota merasa ini bukan jalan yang benar untuk ditempuh saat ini," kata seorang sumber.
Pembatalan terjadi sebelum kelompok itu sempat resmi diluncurkan. Para undangan dijadwalkan bertemu pada Senin, 7 September, di sebuah tempat di Brusel untuk sesi obrolan santai bersama Kallas. Minggu sore, 6 September, mereka menerima kabar pembatalan. Nama-nama peserta tidak pernah diumumkan kepada publik.
Bagi Kallas, ini merupakan kekalahan politik yang serius. Ia baru-baru ini menyusun tim kepemimpinan baru di EEAS untuk memperkuat posisinya. Rencana pembentukan kelompok penasihat ini dibatalkan sebelum pertemuan pertamanya — bahkan sebelum diluncurkan secara resmi.
Seorang pejabat UE menegaskan bahwa persoalan mendasarnya belum selesai. "Diagnosisnya tidak berubah: Eropa harus lebih cepat dalam memenuhi kebutuhan pertahanan. Eropa masih harus menghadapi pertanyaan yang dirancang untuk dijawab oleh kelompok ini — bagaimana memperkuat pertahanan Eropa dengan lebih cepat."
Tekanan dari arah lain pun terus mengintai. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen terus berupaya memperluas pengaruhnya atas kebijakan luar negeri UE, berbenturan dengan Kallas dalam sejumlah isu besar termasuk hubungan dengan Israel. Sebuah proposal Prancis-Jerman yang beredar, jika disetujui, akan menempatkan EEAS di bawah pengawasan langsung Presiden Komisi, sekaligus memperluas portofolio Perwakilan Tinggi.
