Sekolah meminta konfirmasi pengawas
Dalam klarifikasi di sekolah pada Jumat (6/11/2026), Marten menegaskan bahwa pengawas harus bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Diberitakan Kompas.com, ia juga menyayangkan dampak moral dan psikologis peristiwa itu terhadap siswa serta sekolah.
"Kesalahan itu murni dilakukan oleh pengawas ruang. Ini bukan kesalahan murid, bukan juga kesalahan panitia maupun pihak sekolah," kata Marten.
Foto yang dipersoalkan memperlihatkan peserta ujian dari belakang, termasuk layar laptop dengan aplikasi TKA yang sedang terbuka. Nurmiati mengunggahnya di akun Threads miliknya, menyertakan lokasi SMA Kristen Barana' dan keterangan "Day 3 mengawas TKA susulan".
Ketua Panitia TKA SMA Kristen Barana', Yoel Sura', menjelaskan bahwa panitia menerima surat Kemendikdasmen pada 1 November. Kepala sekolah dan panitia kemudian membahasnya dalam rapat dan meminta penjelasan Nurmiati. Setelah pengawas itu mengakui pelanggaran, panitia meneruskan surat klarifikasinya beserta kronologi peristiwa kepada panitia TKA pusat.
Ujian ulang setelah peserta gagal masuk aplikasi
Menurut Yoel, ujian pada 30 Oktober merupakan pengulangan akibat gangguan teknis pada Selasa (27/10/2026). Saat itu, sejumlah peserta sesi pertama Gelombang I tidak berhasil masuk ke aplikasi ujian. Ia menyatakan panitia telah menyiapkan tata tertib dan menyampaikannya kepada peserta, pengawas, proktor, serta teknisi sebelum ujian ulang berlangsung.
Secara nasional, Kemendikdasmen mencatat 1.601.449 murid SMA/MA/SMK dan sederajat mengikuti TKA Gelombang I 2026. Gangguan pada hari kedua sesi pertama ditindaklanjuti dengan sesi khusus pada Jumat, 30 Oktober 2026. Berdasarkan Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 22 Tahun 2026, sesi khusus tersebut diikuti 530.930 murid.
Nama sekolah dalam daftar masih perlu diverifikasi
SMA Kristen Barana' tercantum dalam surat Kemendikdasmen Nomor 0487/B/F/HM.00.00/2026 bertanggal 30 Oktober 2026. Surat mengenai dugaan pelanggaran tata tertib TKA Gelombang I itu memuat 20 sekolah di Sulawesi Selatan, lima di antaranya berada di wilayah Toraja.
SulawesiPos merinci empat sekolah di Tana Toraja, yakni SMA Advent Mebali, SMAN 3 Tana Toraja, SMAN 5 Tana Toraja, dan SMKN 3 Tana Toraja. Adapun sekolah di Toraja Utara adalah SMA Kristen Barana', yang tercatat dalam daftar sebagai SMAS Kristen Barana'.
Namun, menurut laporan Wama News, Kemendikdasmen menekankan bahwa masuknya nama sekolah dalam lampiran bukan bukti bahwa sekolah itu telah melanggar. Kementerian meminta verifikasi dan tindak lanjut atas dugaan tersebut. Penanganannya mengacu pada Permendikdasmen Nomor 9 Tahun 2025 serta Kepmendikdasmen Nomor 56 Tahun 2026.
Wama News juga melaporkan keterlibatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dalam koordinasi dengan Kemendikdasmen untuk menelaah keamanan sistem dan keabsahan bukti digital terkait dugaan pelanggaran TKA. Pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal Kemendikdasmen masih berjalan; sejumlah nama terduga telah dikantongi.
Disdik kirim klarifikasi, DPRD minta audit
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel Iqbal Nadjamuddin menyatakan dinasnya sudah menghimpun kronologi dari sekolah-sekolah yang tercantum dalam daftar, lalu menyampaikan klarifikasi resmi kepada Kemendikdasmen. Menurut Wama News, Iqbal menduga masalah tersebut terkait kurangnya pemahaman atas mekanisme ujian dan kemungkinan kelalaian petugas, bukan kecurangan yang disengaja.
Dari DPRD Sulsel, anggota Komisi E Fraksi Partai NasDem, Mahmud, pada 6 November 2026 meminta Disdik mengaudit kepatuhan pelaksanaan TKA di sekolah yang terindikasi bermasalah. Sebagaimana dilaporkan SulawesiPos, ia juga mendesak evaluasi terhadap sosialisasi aturan dan pembekalan petugas ujian, sekaligus meminta perlindungan hak peserta didik yang tidak terbukti melanggar.
Penguatan tata tertib TKA
Dalam siaran persnya, Kemendikdasmen menyebut BKPDM menetapkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 pada 2 November 2026. Edaran tentang Kepatuhan terhadap Tata Tertib dalam Pelaksanaan Asesmen Skala Nasional pada jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK itu menjadi langkah pencegahan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, serta akuntabilitas TKA.
Kementerian juga menegaskan bahwa TKA tidak wajib diikuti seluruh murid dan bukan penentu kelulusan. Hasil asesmen dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai capaian akademik murid sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pembelajaran.
TKA Gelombang II 2026 untuk jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK berakhir pada 6 November 2026 dengan 1.596.755 peserta. Kepala BKPDM Toni Toharudin menyatakan gelombang kedua tidak mengalami kendala teknis seperti pada Gelombang I.
