Kesenjangan Tersembunyi di Balik Angka Nasional
Pada 26 Agustus, dunia memperingati Hari Kesetaraan Perempuan. Di Indonesia, peringatan ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi realitas kesetaraan yang dialami perempuan di berbagai wilayah.
Sastrawan Pramoedya Ananta Toer pernah menyindir timpangnya beban pengasuhan: seorang ibu sanggup mengurus tujuh anak sekaligus, sementara seorang ayah kerap tak sanggup mengurus satu pun. Sindiran jenaka ini menyimpan kebenaran pahit bahwa perempuan menanggung beban berat tanpa mendapat hak yang setara.
Badan Pusat Statistik mencatat Indeks Pembangunan Gender Indonesia berada di 91,85 pada 2024, angka yang stagnan dibanding tahun sebelumnya. Namun rata-rata nasional ini menyembunyikan jurang kesenjangan antara Jakarta dan pedalaman Papua.
Kesetaraan perempuan di Indonesia bukan status tunggal yang dinikmati merata. Ia lebih menyerupai hak istimewa yang dibagikan menurut kode pos—ditentukan oleh lokasi lahir, tempat tinggal, dan tempat melahirkan.
Realitas Berbeda: Kota versus Desa
Bagi perempuan kota, pintu pendidikan, karier, dan layanan kesehatan relatif terbuka. Menurut data Yayasan Kesehatan Perempuan, angka kematian ibu terendah di Indonesia berada di DKI Jakarta. Bukan berarti kesetaraan urban telah tuntas—beban ganda, langit-langit kaca, dan kekerasan berbasis gender masih membayangi—tetapi setidaknya akses ke rumah sakit saat persalinan bermasalah tersedia.
Kondisi berbeda dialami perempuan desa. Mereka terhimpit oleh kerja domestik dan pertanian yang tak berbayar, ekonomi informal, serta layanan yang lebih jauh dan lebih mahal. Beban ganda mengurus rumah sekaligus mencari nafkah menjadi rutinitas harian yang jarang dihitung sebagai pekerjaan bernilai ekonomi.
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Indonesia sangat bergantung pada faktor geografis. Perempuan dengan kode pos Jakarta menikmati akses yang jauh berbeda dibanding perempuan dengan kode pos di wilayah terpencil.
Tantangan Struktural yang Perlu Diatasi
Untuk mewujudkan kesetaraan perempuan yang sesungguhnya, Indonesia perlu melampaui pencapaian angka statistik nasional. Diperlukan kebijakan yang menjangkau perempuan di seluruh wilayah, bukan hanya mereka yang tinggal di pusat-pusat kota.
Peringatan Hari Kesetaraan Perempuan harus menjadi pengingat bahwa kesetaraan sejati tidak boleh ditentukan oleh kode pos. Setiap perempuan Indonesia, di manapun ia berada, berhak mendapat akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum.
