Ketahanan nasional dalam kehidupan sehari-hari
Malya, perwira TNI Angkatan Darat, menilai peringatan 10 November perlu menjadi kesempatan untuk menilai kesiapan Indonesia menghadapi tantangan. Menurutnya, kekayaan alam dan ambisi pembangunan belum memadai tanpa manusia serta institusi yang mampu belajar, menyesuaikan diri, dan menghasilkan terobosan.
Ia menghubungkan pandangan tersebut dengan persoalan yang muncul sepanjang Oktober hingga awal November 2026. Dalam demonstrasi pada 20 dan 28 Oktober di sejumlah kota, mahasiswa mengangkat isu biaya hidup, kebakaran hutan dan lahan, prioritas belanja negara, korupsi, serta kebebasan sipil. Malya menilai aspirasi itu perlu ditanggapi secara objektif. Penyampaian pendapat secara damai, menurutnya, harus dihormati dan ditindaklanjuti melalui komunikasi, partisipasi, dan akuntabilitas pembangunan.
Kebakaran hutan dan lahan di Sumatera serta Kalimantan menjadi contoh lain. Berdasarkan pemantauan sementara BNPB pada 24 Oktober 2026, luas lahan yang terbakar mencapai sekitar 25.409 hektare, dengan sekitar 17.942 hektare masih belum padam. Malya menekankan bahwa dampaknya meluas ke kesehatan, aktivitas ekonomi, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat.
Tekanan terhadap daya beli juga mendapat perhatian. Bank Indonesia mencatat inflasi tahunan Oktober 2026 sebesar 3,23 persen, sementara inflasi pangan bergejolak mencapai 5,81 persen. Di sektor energi, Presiden Prabowo membahas penguatan ketahanan energi nasional, termasuk pengembangan bioetanol E20, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka pada 3 November 2026.
Bagi Malya, persoalan-persoalan itu memperlihatkan hubungan antara keamanan negara dan kesejahteraan penduduk. Perlindungan tidak berhenti pada batas wilayah, tetapi juga mencakup ancaman kemiskinan, kelaparan, penyakit, ketidakpastian pekerjaan, dan kerusakan lingkungan.
Kerangka keamanan manusia dalam Human Development Report 1994 terbitan United Nations Development Programme (UNDP) menempatkan kebebasan dari rasa takut dan kekurangan sebagai pokok perhatian. Tujuh komponennya meliputi keamanan ekonomi, pangan, kesehatan, lingkungan, pribadi, komunitas, dan politik.
Dari pertempuran menuju peringatan nasional
Hari Pahlawan diperingati setiap 10 November untuk mengenang perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Malya memandang Pertempuran Surabaya sebagai teladan perjuangan bersama dalam menjaga kemerdekaan, kedaulatan, dan kehormatan bangsa.
Menurut keterangan DJKN Kementerian Keuangan (KPKNL Madiun), pertempuran tersebut dipicu ultimatum yang dikeluarkan Mayor Jenderal Eric Carden Robert Mansergh pada 9 November 1945. Ia menggantikan Brigadir Jenderal Mallaby yang tewas pada 30 Oktober 1945. Rakyat dan pejuang Surabaya diperintahkan menyerahkan senjata paling lambat pukul 06.00 pada 10 November 1945, dengan ancaman serangan dari darat, laut, dan udara jika tuntutan itu tidak dipenuhi.
Pertempuran berlangsung pada 10–28 November 1945. Sekitar 20.000 pejuang dan warga Indonesia diperkirakan menjadi korban. Di pihak Sekutu, sekitar 1.500–1.600 tentara tewas, hilang, atau terluka.
Penetapan resmi Hari Pahlawan kemudian tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional yang Bukan Hari Libur. Presiden Soekarno menandatangani keputusan itu pada 16 Desember 1959.
Menilai pembangunan dari manfaatnya bagi rakyat
Dalam membahas agenda pembangunan, Malya mengaitkan ketahanan nasional dengan delapan misi Asta Cita menuju Indonesia Emas 2045. Cakupannya meliputi Pancasila dan demokrasi, pertahanan, kemandirian pangan dan energi, kualitas sumber daya manusia, industrialisasi, pembangunan desa, pembenahan tata kelola pemerintahan, serta perhatian terhadap lingkungan dan budaya.
Menurut Sekretariat Negara RI, delapan misi itu diterjemahkan menjadi delapan prioritas nasional dalam RPJMN 2025–2029. Presiden Prabowo Subianto menetapkan dokumen tersebut melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 10 Februari 2025. RPJMN ini merupakan pelaksanaan tahap pertama RPJPN 2025–2045, dengan sasaran antara lain tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5–5 persen dan pertumbuhan ekonomi menuju 8 persen pada 2029.
Malya menilai jumlah program dan besarnya anggaran belum cukup untuk menunjukkan keberhasilan Asta Cita. Penilaiannya perlu mencakup manfaat kebijakan bagi keadilan dan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kemampuan bangsa, serta ketahanan nasional yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
Ia merujuk pemikiran Mohammad Hatta bahwa kemerdekaan politik perlu disertai kesejahteraan dan kesempatan yang adil. Manfaat pembangunan, dalam pandangan itu, harus menjangkau masyarakat yang rentan terhadap tekanan ekonomi maupun perubahan lingkungan. Gagasan Amartya Sen dalam "Development as Freedom" turut menjadi rujukan: pembangunan memperluas kebebasan dan kemampuan manusia untuk menjalani kehidupan yang bernilai.
Lima sikap untuk meneruskan semangat perjuangan
Malya menguraikan lima sikap kepahlawanan yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Keberanian dan integritas, sebagai sikap pertama, berarti berani memberantas korupsi serta menolak penyalahgunaan kekuasaan. Sikap ini juga menuntut hukum yang ditegakkan secara adil dan kebijakan yang mengutamakan kepentingan masyarakat.
Sikap kedua adalah pengorbanan dan keberpihakan kepada rakyat. Menurutnya, kemandirian pangan serta energi tidak dapat dinilai hanya dari kenaikan produksi; perlindungan bagi petani, nelayan, pekerja, usaha kecil, dan kelompok rentan juga diperlukan. Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi desa harus terbuka, menjangkau sasaran yang tepat, serta dapat diukur.
Persatuan dan gotong royong menjadi sikap ketiga. Malya mendorong pemerintah, TNI, Polri, perguruan tinggi, pelaku usaha, masyarakat sipil, dan komunitas lokal bekerja bersama. Penanganan bencana, perlindungan lingkungan, ketahanan pangan, serta literasi digital merupakan bidang yang membutuhkan kerja lintas sektor tersebut.
Sikap keempat, kecerdasan dan inovasi, berkaitan dengan tuntutan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di tengah perkembangan kecerdasan buatan, ancaman siber, serta perang informasi. Bagi Malya, nasionalisme perlu tampak dalam kemampuan menghasilkan teknologi, meningkatkan produktivitas, dan menghadapi disinformasi, bukan sebatas simbol atau slogan.
Kepedulian terhadap lingkungan dan generasi mendatang menjadi sikap kelima. Ia menekankan bahwa pembangunan saat ini tidak boleh mengurangi kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Merawat hutan, sumber daya air, dan lingkungan merupakan bagian dari pengabdian kepada tanah air.
