Pokok dana dijaga, hasilnya untuk kemaslahatan
Anggota BPKH Indra Gunawan menjelaskan penyaluran tersebut seusai acara Leader to Leader bertema "Beyond Business, Beyond Charity: Kepemimpinan yang Mengubah Kepedulian Menjadi Dampak" di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Sabtu (7/11/2026). Kegiatan itu digelar melalui kolaborasi Republika, BPKH, dan Rumah Yatim.
"Ini dana non APBN, dana yang bisa dimanfaatkan oleh umat Islam untuk asnaf atau kelompok yang berhak. Penggunaannya bisa untuk pendidikan, kesehatan, sosial, keumatan, agama, perhajian, termasuk penanganan bencana," ujar Indra.
Situs resmi BPKH menjelaskan bahwa DAU berasal dari penghematan biaya penyelenggaraan ibadah haji pada tahun-tahun sebelumnya. Program kemaslahatan hanya menggunakan nilai manfaat atau hasil pengelolaannya, sedangkan pokok dana harus tetap utuh. Indra menegaskan pokok dana abadi umat itu tidak boleh berkurang atau mengalami kerugian.
Menurut Indra, pengelolaan dana haji yang berasal dari jemaah, termasuk dana kemaslahatan, telah diaudit dan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ia juga menyebut total dana umat yang dikelola dalam konteks program kemaslahatan selama delapan tahun BPKH berdiri hampir Rp2 triliun. Ia menilai penyaluran sekitar Rp270 miliar setiap tahun memberikan efek berganda.
Pemulihan bencana dan usaha marbot masjid
Indra mencontohkan penggunaan dana kemaslahatan untuk pembangunan kampung haji di Palu dan Sukabumi, yang terdampak gempa bumi dan tanah longsor. BPKH juga membangun rumah serta memulihkan infrastruktur kampung atau desa yang terkena bencana.
Lembaga filantropi dapat mengakses program tersebut. Di Jawa Barat, Indra menyebut Rumah Yatim, Rumah Wakaf, Rumah Zakat, dan Rumah Bunda Mulia sebagai beberapa lembaga yang terlibat.
Untuk pemberdayaan UMKM, BPKH menjalankan Merbit Mart, program yang memungkinkan marbot masjid membuka toko menggunakan bekas kontainer. Program ini sudah berjalan di Bogor dan sejumlah daerah lain. Ada pula penggemukan sapi dan hewan kurban serta penyaluran sedekah kurban setiap Idul Adha. Sebagian sapi dan kambing yang disalurkan berasal dari usaha penggemukan UMKM.
Namun, menurut Indra dalam pemberitaan IDN Times Jabar, porsi untuk program seperti dana bergulir UMKM tidak besar karena alokasi Rp270 miliar per tahun dibagi untuk 38 provinsi yang mengajukan proposal. Pembagiannya mempertimbangkan populasi, jumlah umat Islam, dan urgensi kebutuhan. Penerima juga dicatat langsung berdasarkan nama dan alamat.
Pendidikan dan dakwah menerima porsi terbesar
Rangkuman resmi BPKH untuk periode 2019-2025 menunjukkan Pendidikan dan Dakwah menjadi bidang penerima nilai manfaat DAU terbesar, dengan Rp364,57 miliar atau 27,9% dari total. Sosial Keagamaan menyusul dengan Rp335,52 miliar atau 25,7%.
Penyaluran untuk Pelayanan Ibadah Haji tercatat Rp184,23 miliar (14,1%), Sarana dan Prasarana Ibadah Rp168,11 miliar (12,9%), serta Kesehatan Rp150,62 miliar (11,5%). Adapun Pemberdayaan Ekonomi Umat menerima Rp75,53 miliar (5,8%) dan Tanggap Bencana Rp28,16 miliar (2,2%).
DAU berbeda dari keseluruhan dana kelolaan
Pokok DAU sekitar Rp4 triliun bukanlah keseluruhan dana yang dikelola BPKH. Ketua Dewan Pengawas BPKH Firmansyah N. Nazaroedin menyampaikan bahwa hingga September 2026, total dana kelolaan lembaga tersebut mencapai Rp185,73 triliun atau sekitar US$10,3 miliar. Angka itu ia paparkan dalam International Hajj Fund Forum (IHFF) 2026 di Jakarta pada 15 Oktober 2026.
Untuk keseluruhan pengelolaan dana haji, dashboard kinerja resmi BPKH mencatat nilai manfaat sepanjang 2025 sebesar Rp12,05 triliun. Jumlah setahun penuh itu naik dari Rp11,54 triliun pada 2024.
Pengelolaan dana haji BPKH memiliki dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, sementara lembaganya dibentuk pada 2017. Menurut siaran pers BPKH tentang IHFF 2026, sejak itu pendekatannya beralih dari pendanaan administratif tahunan menjadi pengelolaan tabungan jemaah sebagai dana amanah jangka panjang berdasarkan prinsip syariah.
