Kerja sama untuk menjaga kerukunan
Sumut Pos melaporkan, prosesi pengukuhan disertai penyematan pin FPK sebagai tanda pengesahan pengurus dan komitmen mereka menjalankan tugas. Syafrizal menyampaikan selamat kepada para pengurus sekaligus berharap peran mereka tidak berhenti pada keberadaan organisasi secara formal. Ia menginginkan FPK menjadi mitra pemerintah daerah dalam memelihara kerukunan dan persatuan.
Salah satu langkah yang dimintanya ialah mempererat koordinasi dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) serta organisasi kemasyarakatan lain. Menurut Syafrizal, kerja sama itu diperlukan untuk membangun kesamaan pandangan dan menangkal isu yang berpotensi memecah belah masyarakat.
Ia menyoroti tantangan dari globalisasi dan kemajuan teknologi informasi yang kerap dimanfaatkan untuk mengedarkan berita bohong, ujaran kebencian, serta isu pemicu gesekan antarkelompok. Dalam menghadapi hal tersebut, FPK diharapkan menjalankan fungsi komunikasi antaretnis sekaligus membantu mengenali potensi konflik sebelum berkembang.
Keberagaman masyarakat Batu Bara
Syafrizal menilai kekayaan sejarah dan budaya Batu Bara, bersama keberagaman suku, ras, etnis, dan agama, merupakan kekuatan bagi pembangunan daerah. Ia menyebut kelompok-kelompok masyarakat selama ini hidup berdampingan. "Keberagaman bukanlah kelemahan ataupun sumber perpecahan, melainkan kekuatan besar dalam membangun daerah yang lebih maju," tegasnya.
Gambaran kemajemukan itu juga tercantum dalam Wikipedia bahasa Indonesia. Sumber tersebut menyebut etnis Melayu mendominasi penduduk Batu Bara, disusul orang Jawa dan suku Batak. Di antara kelompok Batak, subetnis Mandailing merupakan yang terbanyak. Masyarakat Minangkabau juga banyak dijumpai di kabupaten ini.
Penduduk Jawa, yang dikenal sebagai Pujakesuma atau Putra Jawa Kelahiran Sumatra, disebut berjumlah sekitar 43% dari seluruh penduduk. Mereka merupakan keturunan kuli perkebunan yang didatangkan pengusaha Eropa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
Adapun data Badan Pusat Statistik yang dikutip Wikipedia bahasa Indonesia mencatat komposisi agama penduduk: Islam 87,81%, Kekristenan 11,56%, Buddha 0,29%, Konghucu 0,02%, Hindu 0,01%, dan lainnya 0,31%. Kelompok Kekristenan terdiri atas Protestan 10,04% dan Katolik 1,52%.
Latar wilayah dan pemerintahan
Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, Kabupaten Batu Bara dimekarkan dari Kabupaten Asahan. Pembentukannya mendapat persetujuan pada 2 Januari 2007, kemudian kabupaten ini diresmikan pada 15 Juni 2007 dengan ibu kota di Kecamatan Lima Puluh. Daerahnya dahulu merupakan wilayah Kerajaan Batu Bara, yang berdiri sejak paruh kedua abad ke-17 hingga 1946.
Pemerintahan kabupaten saat ini dipimpin Bupati Baharuddin Siagian bersama Wakil Bupati Syafrizal. Keduanya memenangi Pemilihan Bupati Batu Bara 2024 dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 20 Februari 2025.
Landasan pembentukan dan tugas forum
Penjelasan Kesbangpol Kabupaten Gunungkidul menyebut dasar pembentukan FPK adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah. Dalam aturan itu, FPK menjadi wadah warga untuk bertukar informasi, berkomunikasi, berkonsultasi, dan bekerja sama guna menumbuhkan, memantapkan, memelihara, serta mengembangkan pembauran kebangsaan.
Di tingkat kabupaten atau kota, masyarakat membentuk FPK dengan fasilitasi pemerintah daerah. Pembentukannya kemudian ditetapkan melalui keputusan bupati atau wali kota. Pengurus menjalani masa kerja lima tahun dan dapat dipilih kembali melalui musyawarah anggota.
Struktur pembinaannya menempatkan wakil bupati atau wakil wali kota sebagai ketua Dewan Pembina FPK kabupaten/kota. Jabatan sekretaris dipegang kepala badan kesatuan bangsa dan politik setempat.
Sementara itu, JDIH Sekretariat Daerah Kota Samarinda menjelaskan empat tugas utama FPK kabupaten/kota. Forum ini menghimpun aspirasi warga mengenai pembauran kebangsaan serta mengadakan dialog yang melibatkan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat. Dua tugas lainnya ialah menyosialisasikan kebijakan terkait pembauran kebangsaan dan menyusun rekomendasi bagi penanggung jawab FPK di wilayahnya.
