Menyatukan data dan sasaran program
Menurut Bapperida Kabupaten Banjar, Sinergi Banjar dirancang untuk menghimpun data yang sebelumnya tersebar di tiap perangkat daerah, mulai dari sasaran dan permasalahan hingga program, kegiatan, indikator, serta target. Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah ingin mengurangi potensi tumpang tindih intervensi sekaligus mengenali sasaran yang belum mendapat penanganan.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Banjar Fara Hayani menjelaskan bahwa Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026 bertujuan menyelaraskan program antarsektor. Penyelarasan itu diharapkan membuat penanganan lebih tepat sasaran dan manfaatnya dirasakan masyarakat.
Fara menggagas Sinergi Banjar sebagai aksi perubahan dalam Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan VI Tahun 2026. Sebelum penerapan yang lebih luas, rancangan tersebut dibahas dalam seminar di BKPSDM Kabupaten Banjar pada Selasa, 15 September 2026.
Sistem itu juga telah diperkenalkan kepada para Pambakal atau kepala desa se-Kabupaten Banjar dalam rapat koordinasi Dinas Pemerintahan Masyarakat dan Desa (DPMD), Rabu, 29 September 2026, di Guest House Sultan Sulaiman Martapura. Para Pambakal membahas penggunaan data desa, ketepatan penerima program, serta perlunya koordinasi pemerintah desa dengan perangkat daerah.
Rencana aksi 2027 dan penguatan data
Saat membuka rakor, Yudi menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas pembangunan daerah yang memerlukan komitmen seluruh pemangku kepentingan. "Langkah penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilaksanakan secara parsial oleh satu atau dua perangkat daerah saja, tetapi memerlukan pendekatan terpadu, terarah, terukur dan berkelanjutan," ujarnya.
Yudi mengingatkan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan pendapatan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, perlindungan sosial, dan pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi bagian dari masalah tersebut.
Ia meminta perhatian pada mutu data untuk landasan kebijakan, keterpaduan program antarperangkat daerah, dan penyusunan Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan 2027. "Kami berharap RAT 2027 menjadi pedoman pelaksanaan program dengan sasaran, indikator, lokasi intervensi, penanggung jawab dan target capaian yang jelas serta realistis," ungkapnya.
Di tingkat nasional, rujukan data program sosial ekonomi diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 yang ditandatangani pada Februari 2025. Menurut InfoPublik, aturan itu menetapkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan resmi nasional, dari perencanaan dan penentuan sasaran hingga evaluasi program.
DTSEN menggabungkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). BPS memperbaruinya setiap triwulan, sekitar tanggal 20 pada Januari, April, Juli, dan Oktober.
Kemiskinan Banjar menurun pada 2021–2024
Data BPS Kabupaten Banjar menunjukkan penurunan persentase penduduk miskin selama empat tahun: 3,04% pada 2021, 2,79% pada 2022, 2,44% pada 2023, dan 2,36% pada 2024. Angka tersebut disampaikan Kepala Bappedalitbang Banjar Nasrullah Shadiq pada 7 Maret 2025, sebagaimana dilaporkan InfoPublik Kabupaten Banjar.
Pada 2024, penduduk miskin di Kabupaten Banjar berjumlah 14,46 ribu jiwa. Garis kemiskinannya tercatat Rp589.165 per kapita per bulan, sedangkan Indeks Kedalaman Kemiskinan sebesar 0,33 dan Indeks Keparahan Kemiskinan 0,07.
