Persatuan dan kepedulian dalam dua perumpamaan
Tulisan tersebut mengajak pembaca memaknai peringatan 10 November melalui tindakan sehari-hari, bukan hanya upacara, pengibaran bendera, atau mengheningkan cipta. Pokok pesannya adalah mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi dan golongan, sebagaimana perjuangan kemerdekaan membutuhkan persatuan lintas kelompok.
Pesan itu dijelaskan melalui gambaran bawang merah yang dihimpun dalam satu ikatan, atau "brambang diombyoki". Bawang yang terpisah-pisah digambarkan mudah tercerai-berai dan rusak saat mendapat tekanan. Sebaliknya, puluhan hingga ratusan siung yang diikat rapat menjadi perumpamaan tentang kekuatan bersama.
Dalam penafsiran tulisan itu, ikatan bawang melambangkan jamaah dan persatuan umat Islam. Upaya amar ma'ruf nahi munkar, yakni mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan, memerlukan kerja bersama yang teratur agar manfaat pembinaan umat dapat menjangkau masyarakat luas. Umat Islam, sebagai bagian terbesar dari bangsa Indonesia, diajak untuk nyawiji atau bersatu dalam menjalankan kebaikan.
Persatuan tersebut juga mencakup ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama Muslim, serta ukhuwah wathaniyah, persaudaraan sesama warga bangsa. Keduanya dipandang sebagai bekal untuk menghadapi provokasi yang mengancam kerukunan antarumat beragama.
Latar sejarah peringatan 10 November
Hari Pahlawan berakar pada Pertempuran Surabaya 1945. Dalam rangkaian sejarahnya, KH Hasyim Asy'ari mencetuskan Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945, yang mewajibkan umat Islam membela tanah air melawan Sekutu dan NICA. CNN Indonesia mencatat bahwa 22 Oktober kini diperingati sebagai Hari Santri.
Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby, pemimpin pasukan Inggris di Surabaya, tewas dalam insiden di sekitar Jembatan Merah. Menurut CNN Indonesia dan TIMES Indonesia, kematian Mallaby menjadi salah satu pemicu ultimatum Sekutu serta pertempuran pada 10 November.
Rangkuman CNN Indonesia tertanggal 10 November 2025 dan laporan TIMES Indonesia menjelaskan bahwa Sekutu mengeluarkan ultimatum pada 9 November 1945. Rakyat Surabaya diperintahkan menyerahkan senjata paling lambat pukul 06.00 pada 10 November. Penolakan atas ultimatum tersebut diikuti pertempuran besar keesokan harinya, ketika rakyat Surabaya menghadapi pasukan Sekutu yang jauh lebih kuat.
Menurut TIMES Indonesia, Presiden Soekarno kemudian menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan Nasional melalui Surat Keputusan Presiden No. 319 Tahun 1959.
Makna mampir dan saling mengingatkan
Jika ikatan bawang menekankan kebersamaan, ungkapan "angger lawang dienggoki" menyoroti tindakan setiap orang. Lawang, atau pintu, dimaknai sebagai kesempatan, tempat, maupun momentum untuk hadir dan memperhatikan keadaan. Ngenggoki berarti mampir, yang dalam pembahasan ini menjadi ajakan untuk tidak mengabaikan persoalan di sekitar.
Tulisan tersebut menempatkan kepedulian itu dalam kerangka amar ma'ruf nahi munkar: menyapa, menyampaikan teguran secara santun, mengingatkan pada kebaikan, dan meluruskan perilaku yang menyimpang dari norma agama maupun sosial. Membiarkan kerusakan yang diketahui dipandang sebagai pengabaian tanggung jawab moral.
Menurut tulisan itu, kepedulian di tingkat keluarga dan lingkungan warga perlu disertai keberanian untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Sikap tanggap sejak tingkat akar rumput dinilai dapat membantu mencegah konflik, radikalisme, dan kriminalitas sebelum berkembang menjadi ancaman yang lebih luas.
Kearifan lokal dipakai untuk menyampaikan pesan tersebut karena perumpamaan pertanian dan keseharian telah lama menjadi sarana nasihat para sesepuh, tokoh masyarakat, serta pemuka agama. Dalam refleksi itu, tantangan masa kini tidak lagi berupa perang fisik melawan penjajah, melainkan juga persoalan ideologi, kemerosotan moral, perpecahan sosial, dan tekanan globalisasi.
Pelajaran dari penumpang kapal
Tanggung jawab bersama juga dijelaskan melalui hadis perumpamaan kapal. Hadis yang diriwayatkan sahabat An-Nu'man bin Basyir ini tercatat dalam Sahih al-Bukhari. Kisahnya menggambarkan penumpang yang menempati bagian atas dan bawah sebuah kapal.
Untuk mengambil air, penumpang bagian bawah harus melewati mereka yang berada di atas. Karena merasa terus merepotkan, kelompok bawah berencana membuat lubang pada dasar kapal agar bisa memperoleh air laut secara langsung.
Dalam uraian para ulama yang disampaikan tulisan tersebut, membiarkan rencana itu akan membuat semua penumpang tenggelam, sedangkan mencegahnya akan menyelamatkan mereka bersama-sama. Kelompok di atas ditafsirkan sebagai orang yang memiliki pengetahuan, kedudukan, atau kesadaran; kelompok di bawah menggambarkan mereka yang awam atau kurang beruntung. Pesannya, akibat suatu pelanggaran dapat menjangkau orang lain, bukan hanya pelakunya.
Peran warga dan usulan kegiatan
Dari kedua ungkapan Jawa dan perumpamaan kapal itu, tulisan tersebut menyerukan keterlibatan umat dan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, pendidikan, serta etika publik, di luar kegiatan ritual keagamaan. Kerja sama ulama, pemerintah, cendekiawan, dan warga diarahkan pada cita-cita baldatun thayyibatun wa rabbun ghofur: negeri yang aman, makmur, adil, dan memperoleh ampunan Allah.
Keterbatasan pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengawasi seluruh wilayah menjadi alasan pentingnya partisipasi warga. Tulisan itu menekankan kontrol sosial yang bertumpu pada kearifan lokal dan ajaran agama moderat, mulai dari keluarga hingga rukun tetangga. Pembinaan anak muda juga perlu mencakup pemahaman agama, kecintaan kepada tanah air, dan kepekaan sosial.
Sejumlah hambatan yang disoroti ialah melemahnya gotong royong di lingkungan perkotaan yang cenderung individualistis, masuknya budaya luar yang mengagungkan kebebasan tanpa batas, serta penafsiran agama yang sempit. Untuk menghadapinya, tulisan itu mengusulkan dialog terbuka, keteladanan pemimpin formal maupun informal, dan penggunaan teknologi informasi secara bijak untuk menjangkau generasi milenial serta Gen Z.
Usulan kegiatannya mencakup bakti sosial, pendampingan moral bagi anak muda, posko pengaduan masyarakat, dan forum dialog antarwarga di desa maupun kelurahan. Pelaksanaannya diharapkan melibatkan lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, institusi pendidikan, serta pemerintah daerah, dengan penekanan pada tindakan yang konsisten di lingkungan terdekat, bukan sekadar seruan di ruang publik.
