Rekonsiliasi melalui kepengurusan dan komunikasi
Dalam laporan Tribun Bali, kehadiran Putu Dunia menjadi bagian dari upaya konsolidasi pengurus baru dengan kelompok yang sebelumnya berbeda pandangan. Cantiasa mengatakan rekonsiliasi akan menjadi salah satu tugas utama selama lima tahun masa kepengurusannya untuk mempererat persatuan umat Hindu di Nusantara.
"Yang pertama adalah tugas kita rekonsiliasi. Kebetulan kita semuanya sudah bertemu dengan dua kelompok ini. Astungkara, kemarin kita bersatu di acara Mahasabha XIII tahun 2026, dan mereka juga hadir. Hari ini mereka juga masuk ke kepengurusan PHDI," ujar Cantiasa.
Menurut Cantiasa, unsur dari kedua kelompok kini telah mendapat tempat di Sabha Pandita, Sabha Walaka, dan Pengurus Harian. Ia berharap pendekatan bertahap melalui komunikasi antarpengurus dan umat di berbagai daerah dapat mencairkan perbedaan.
Cantiasa menilai perbedaan pandangan tidak semestinya menghalangi umat menjalankan dharma agama dan dharma negara bersama-sama. Ia juga menekankan perlunya menjaga silaturahmi dan persaudaraan di tengah perbedaan yang mengemuka di ruang publik. "Pelan-pelan mudah-mudahan, orang yang bilang banyak konflik di media sosial, sebenarnya di lapangan tidak apa-apa," ujarnya.
Latar dualisme dan sikap PHDI Pemurnian
Dualisme kepengurusan PHDI Pusat berawal dari Mahasabha Luar Biasa pada 18–19 September 2021 di Wantilan Pura Samuan Tiga, Gianyar. Menurut BALIPOST.com, forum yang diselenggarakan ForKom PHDI Provinsi se-Indonesia itu memilih Putu Dunia sebagai Ketua Pengurus Harian PHDI Pusat untuk masa bakti 2021–2026.
Sebelum pertemuan di Besakih, A.A.G.N. Ari Dwipayana membahas sikap PHDI Pemurnian dalam analisis yang dimuat BaliNews.id pada 20 Oktober 2026. Ia menyebut kelompok tersebut telah menerbitkan Pernyataan Sikap tertanggal 15 Oktober 2026, berisi ucapan selamat kepada Cantiasa sebagai Ketua Pengurus Harian dan I Nengah Dana sebagai Ketua Sabha Walaka, tetapi tidak kepada Dharma Adhyaksa terpilih.
Menurut analisis Ari, pernyataan itu mempertanyakan kelayakan Dharma Adhyaksa serta enam dari 33 anggota Sabha Pandita yang disebut terkait Veda Posana Ashram/Sai Baba. Analisis tersebut juga menyebut PHDI Pemurnian tetap mempertahankan struktur kepengurusannya secara terpisah.
Hasil Mahasabha XIII
Kepengurusan baru terbentuk melalui Mahasabha XIII PHDI Pusat yang berlangsung pada 8–11 Oktober 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. NusaBali.com melaporkan, pembukaannya pada 8 Oktober diikuti sekitar 700 peserta dan dibuka oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani.
Pada pembukaan itu, Ketua Umum PHDI Pusat saat itu, Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, menyapa dan berangkulan dengan Putu Dunia. Putu Dunia menyebut persoalan di PHDI hanya "beda pendapat".
Dalam pemungutan suara pada 10 Oktober 2026, Cantiasa memperoleh 186 suara dan terpilih memimpin Pengurus Harian PHDI Pusat periode 2026–2031. Berdasarkan laporan BALIPOST.com, pesaingnya, Dr. A.A.G.N. Ari Dwipayana, mendapat 103 suara, dengan selisih perolehan 83 suara.
Mahasabha juga memilih Kolonel Inf. (Purn.) I Nengah Dana, S.Ag. sebagai Ketua Sabha Walaka serta Ida Pandita Mpu Siwa Budha Daksa Darmita sebagai Dharma Adyaksa PHDI Pusat. Hasil forum tersebut telah diserahkan kepada pengurus baru untuk menjadi pedoman menjalankan organisasi selama masa bakti 2026–2031.
Konsolidasi dan agenda kelembagaan
Selain rekonsiliasi, Cantiasa menempatkan transformasi kelembagaan sebagai program utama. Kepada Harian Bhirawa, ia menyatakan akan mengawali tugas dengan menghimpun tokoh dan pengurus Parisada guna melaksanakan rekomendasi Mahasabha XIII. Dalam kepengurusan ini, jabatan Sekjen PHDI Pusat dipegang I Nyoman Gde Agus Asrama.
Ari Dwipayana telah mengucapkan selamat atas terpilihnya Cantiasa. Menurut Harian Bhirawa, ia mendukung kepemimpinan tersebut dan siap bekerja sama tanpa harus menjadi bagian dari kepengurusan. Ari juga menekankan pembenahan tata kelola, terutama transparansi dan akuntabilitas biaya organisasi, agar Parisada mandiri.
Cantiasa juga merencanakan kunjungan ke kantong-kantong umat Hindu dari Sabang hingga Merauke serta kerja sama dengan Kementerian Agama.
