Pengajuan calon dan batas waktu pemilihan
Saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Muzani menjelaskan kapan tenggat bagi Presiden mulai berlaku. "Batas waktu dari presiden untuk memberikan dua nama sejak dikeluarkannya surat permintaan MPR untuk menyetor dua nama calon wakil presiden, 14 hari," ujarnya.
MPR akan memilih satu dari dua calon usulan Presiden melalui sidang paripurna. Menurut ketentuan konstitusi, proses hingga penetapan wakil presiden baru harus selesai paling lambat 60 hari setelah jabatan itu kosong.
Katadata.co.id menyebut, apabila surat permintaan resmi dikirim pada 12 November 2026, Prabowo wajib menyampaikan kedua nama sebelum 26 November 2026. Dalam skenario tersebut, batas waktu MPR untuk menetapkan pengganti Gibran adalah 11 Januari 2027.
BBC News Indonesia juga merujuk Pasal 46 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagai dasar hukum pengajuan calon. Ketentuan ini mewajibkan Presiden menyerahkan usulan dua calon beserta dokumen persyaratan masing-masing kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna diselenggarakan.
MPR menyiapkan rapat gabungan
Muzani mengatakan pengunduran diri Gibran telah disampaikan langsung dalam pertemuan tertutup di gedung parlemen. Seusai menerima surat pengunduran diri itu, MPR mengadakan rapat pimpinan untuk menindaklanjutinya.
Tahap berikutnya adalah rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi MPR dan kelompok DPD. Menurut BBC News Indonesia, rapat tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat siang, 13 November 2026.
Rapat gabungan akan memutuskan jadwal sidang paripurna pemilihan wakil presiden serta pengiriman surat kepada Presiden untuk meminta dua nama calon. Dua agenda lainnya ialah pembentukan tim pemeriksa berkas calon dan tim ad hoc yang menyiapkan draf ketetapan MPR.
Kontroversi ijazah dan riwayat pengunduran diri
BBC News Indonesia melaporkan bahwa Gibran mundur di tengah kontroversi ijazah. Pada akhir Oktober 2026, Mahkamah Agung menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri.
Menurut laporan tersebut, putusan itu mendorong lebih dari 120 anggota DPR mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat pada 11 November 2026.
Pengunduran diri ini menjadikan Gibran wakil presiden kedua dalam sejarah Indonesia yang meninggalkan jabatan melalui pengunduran diri, sebagaimana dicatat BBC News Indonesia dan Katadata.co.id. Sebelumnya, Mohammad Hatta mengakhiri masa jabatannya sebagai wakil presiden terhitung 1 Desember 1956.
Nama-nama dalam penilaian pengamat
Pengamat politik Arifki Chaniago menilai partai politik berpotensi memanfaatkan kekosongan jabatan wakil presiden untuk mengajukan kader. Dalam penilaiannya, sejumlah orang di lingkaran dekat Presiden mungkin dipertimbangkan, termasuk Sekjen Partai Gerindra Sugiono, Kepala BGN Sudaryono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Arifki juga menyebut para pemimpin partai koalisi, yakni Muhaimin Iskandar, AHY, Zulkifli Hasan, dan Bahlil Lahadalia. Nama-nama tersebut merupakan kemungkinan yang dikemukakan pengamat, bukan calon yang telah diputuskan secara resmi.
