Kanwil Kemenag Sumsel angkat kembali keteladanan Ratu Sinuhun dalam merawat toleransi
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan menghidupkan kembali warisan sejarah Ratu Sinuhun sebagai teladan dalam memelihara toleransi dan stabilitas sosial keagamaan di daerah tersebut. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap pentingnya memperkuat nilai-nilai kearifan lokal di tengah dinamika kehidupan beragama masa kini.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumatera Selatan Syafitri Irwan menyatakan bahwa kearifan lokal Sumatera Selatan memiliki rekam jejak panjang yang telah teruji sejak era Kesultanan Palembang Darussalam. Salah satu bukti nyata warisan tersebut adalah gagasan pembentukan hukum adat oleh Ratu Sinuhun, istri Raja Palembang Pangeran Sido Ing Kenayan.
Ratu Sinuhun, yang lahir di Palembang sekitar akhir abad ke-16 dan wafat pada 1643, meninggalkan warisan berharga melalui Kitab Simbur Cahaya. Kitab yang ditulis sekitar tahun 1630-an ini berisi pranata hukum adat dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat secara damai dan beradat. Ia dimakamkan di Komplek Makam Sabokingking Palembang bersama suaminya.
"Kota Palembang dan Sumatera Selatan memiliki warisan nilai dari Ratu Sinuhun melalui Kitab Simbur Cahaya yang memuat pranata hukum adat," ujar Syafitri di Palembang, Selasa.
Kandungan dan Makna Kitab Simbur Cahaya
Kitab Simbur Cahaya terdiri dari lima hingga enam bab yang mencakup topik hukum adat seperti adat perkawinan, peraturan marga, aturan dusun dan berladang, peraturan kaum, serta hukum pidana. Nama "Simbur Cahaya" secara etimologi berarti "Percik Sinar", yang dimaksudkan sebagai obor atau cahaya untuk menerangi jalan hidup masyarakat Sumatera Selatan.
Kitab ini ditulis dalam bahasa Melayu menggunakan aksara Arab kuno (aksara Jawi) dan merepresentasikan perpaduan antara hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dengan ajaran Islam. Perpaduan ini mencerminkan kemampuan masyarakat setempat dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kearifan lokal.
Kesultanan Palembang dan Jangkauan Pengaruhnya
Kesultanan Palembang Darussalam secara resmi diproklamasikan pada 1659 oleh Sri Susuhunan Abdurrahman dan wilayah kekuasaannya mencakup area yang kini meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, dan Lampung. Kesultanan ini dibubarkan oleh otoritas kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823.
Meski kesultanan telah dibubarkan, Undang-Undang Simbur Cahaya terus digunakan bahkan setelah tahun 1854, meskipun dengan beberapa modifikasi yang dibuat oleh residen Belanda. Hal ini menunjukkan legitimasi dan pengaruh berkelanjutan dari pranata hukum yang diciptakan Ratu Sinuhun.
Ratu Sinuhun sendiri berasal dari keturunan bangsawan terkemuka. Ayahnya adalah Maulana Fadlallah, yang juga dikenal sebagai Pangeran Manconegara Caribon, pendiri Dinasti Cirebon di Kesultanan Palembang. Ibunya adalah Nyai Gede Pembayun, putri Ki Gede ing Suro Mudo, penguasa Palembang periode 1555-1589.
Fondasi Ketahanan Sosial Masa Kini
Syafitri menjelaskan bahwa ketahanan sosial yang diwariskan para leluhur melalui pranata adat tersebut terbukti menjadi benteng utama dalam mencegah terjadinya konflik keagamaan yang menonjol di Sumatera Selatan hingga saat ini.
"Kita bersyukur Sumatera Selatan masih masuk kategori wilayah zero accident atau zero conflict. Gesekan-gesekan kecil yang muncul selalu bisa kita selesaikan secara bijak dengan kearifan lokal yang tumbuh di tengah masyarakat. Tradisi seperti inilah yang harus terus kita hidupkan," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa penguatan nilai-nilai kearifan lokal menjadi kunci strategis yang dipadukan dengan sinergi lintas sektoral antara kementerian, jajaran kejaksaan, dan elemen masyarakat di tingkat akar rumput untuk mengawal dinamika aliran keagamaan.
Kampanye Pengangkatan sebagai Pahlawan Nasional
Sebagai wujud pengakuan atas kontribusinya, warga Palembang dan kelompok budaya saat ini tengah mengkampanyekan pencalonan Ratu Sinuhun sebagai Pahlawan Nasional. Kegiatan pengumpulan tanda tangan telah dilaksanakan pada 2025 di Benteng Kuto Besak, Palembang, sebagai upaya formal untuk mengusulkan penghargaan tersebut.
Langkah ini menunjukkan relevansi berkelanjutan dari warisan Ratu Sinuhun dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia kontemporer, khususnya dalam hal pemeliharaan toleransi dan kerukunan antarumat beragama.
