Kelayakan bantuan menunggu verifikasi
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tulungagung Fahmi Alif Aldianto menjelaskan pada Sabtu (31/10/2026), jumlah tersebut tercatat dalam data Kementerian Sosial selama 10 bulan terakhir. Keluarga yang masuk dalam data itu menerima bantuan pemerintah pusat melalui Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH).
Fahmi menegaskan, angka 4.653 KPM belum menunjukkan jumlah penerima yang terbukti terkait judi daring. Pemeriksaan dan klarifikasi di kementerian masih berjalan untuk menentukan kelayakan bantuan mereka.
Pemerintah daerah juga tidak dapat memeriksa rekening penerima bansos untuk memastikan keterkaitan tersebut karena kewenangan itu berada pada Kementerian Sosial. Jika keterlibatan penerima terbukti melalui verifikasi, kementerian akan menghentikan bantuannya sesuai ketentuan.
Dalam kebijakan yang lebih luas, Kementerian Sosial menyiapkan sanksi tertinggi berupa pencabutan hak menerima bansos secara permanen dari daftar kepesertaan nasional. Menurut ANTARA News Megapolitan, sanksi ini disiapkan bagi penerima yang terbukti sengaja dan berulang kali memakai dana bantuan untuk judi daring.
Cara memeriksa data dan mengajukan sanggahan
Penerima bansos di Tulungagung diminta mengecek status data mereka dengan bantuan pendamping sosial atau operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Dinas Sosial membuka kesempatan bagi warga yang merasa tidak terkait judi daring untuk mengajukan sanggahan melalui mekanisme yang tersedia.
ANTARA News Jawa Barat menjelaskan, KPM yang merasa tidak melakukan judi daring dapat menyampaikan sanggahan melalui petugas atau operator Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) di kantor desa atau kelurahan. Sementara itu, penerima yang mengakui aktivitas tersebut dapat memakai fitur "Berhenti Judol" pada SIKS-NG.
Fahmi juga meminta warga merahasiakan data pribadi, khususnya Nomor Induk Kependudukan (NIK), agar identitas mereka tidak disalahgunakan. Dalam temuan Kementerian Sosial yang dilaporkan ANTARA News Bengkulu, rekening bantuan umumnya menggunakan nama ibu rumah tangga, sementara aktivitas judi daring dilakukan suami atau anak penerima manfaat.
Temuan di Jawa Timur dan Palu
Menurut ANTARA News Megapolitan, nilai transaksi judi daring dari rekening penerima bansos di Jawa Timur melampaui Rp80 miliar. Jawa Timur berada setelah Jawa Barat, dengan nilai transaksi mencapai ratusan miliar rupiah, dan Jawa Tengah.
Temuan penerima bansos yang terindikasi judi daring juga dilaporkan di Palu. Pemerintah Kota Palu mencatat 5.167 KPM dalam akumulasi data Januari hingga Agustus 2026. Sebagaimana dilaporkan ANTARA News Sulteng, pemkot menyatakan bantuan mereka akan dihentikan secara otomatis oleh Kementerian Sosial.
Cakupan program bantuan
Secara nasional, PKH dan BPNT/Sembako yang terdampak memiliki sasaran keseluruhan 18,3 juta KPM. ANTARA News Megapolitan mencatat alokasi anggaran PKH sebesar Rp28,7 triliun, sedangkan BPNT/Sembako sebesar Rp42,8 triliun.
