Menjaga kesehatan mental peserta didik di era digital
Kemajuan teknologi digital tidak selalu membawa kesejahteraan bagi generasi muda Indonesia. Arus informasi yang tak henti, tekanan media sosial, dan tuntutan prestasi akademis menciptakan beban psikologis yang semakin berat bagi peserta didik. Tantangan utama bukan menolak teknologi, melainkan menggunakannya secara bijak agar tetap mendukung kehidupan yang sehat dan bermakna.
Kebisingan digital tidak selalu berupa suara. Ia hadir melalui notifikasi yang terus berdatangan, berita yang silih berganti, perdebatan media sosial, dan dorongan untuk segera merespons segala sesuatu. Tubuh mungkin berada di ruang kelas atau ruang keluarga, tetapi pikiran terus berpindah mengikuti layar. Kehadiran fisik tidak lagi menjamin perhatian penuh.
Di Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat jumlah pengguna internet mencapai sekitar 221,56 juta orang pada 2024, dengan tingkat penetrasi 79,5 persen. Angka tersebut memperlihatkan betapa luasnya ruang digital dalam kehidupan masyarakat. Tantangannya bukan sekadar memperluas akses, melainkan memastikan teknologi mendukung kesejahteraan manusia.
Skala persoalan kesehatan mental
Program Cek Kesehatan Gratis pemerintah mengungkap fakta mengkhawatirkan. Dari sekitar 7 juta anak yang diskrining hingga Maret 2026, hampir 10 persen menunjukkan gejala kecemasan atau depresi. Secara rinci, program tersebut mencatat sekitar 363.326 anak memperlihatkan gejala depresi dan 383.316 anak menunjukkan tanda-tanda gangguan kecemasan.
Data Kementerian Kesehatan mengidentifikasi berbagai faktor risiko di balik gangguan kesehatan mental pada anak dan remaja. Masalah pengasuhan dan konflik keluarga menyumbang 24 hingga 46 persen kasus, diikuti perundungan (14 hingga 18 persen), tekanan psikologis (8 hingga 26 persen), dan tekanan akademis (7 hingga 16 persen).
Lebih mengkhawatirkan lagi, Global School-Based Student Health Survey mencatat proporsi anak Indonesia yang pernah mencoba bunuh diri meningkat dari 3,9 persen pada 2015 menjadi 10,7 persen pada 2023. Angka ini menunjukkan eskalasi krisis yang membutuhkan perhatian serius.
Namun, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan layanan masih sangat lebar. Menurut UNICEF Indonesia Adolescent Health Profile 2024, meskipun depresi memengaruhi 2 persen pemuda Indonesia berusia 15-24 tahun—angka tertinggi di antara semua kelompok usia—hanya 10,4 persen remaja yang mengalami depresi mencari pengobatan.
Tuntutan tanpa henti
Filsuf Byung-Chul Han, dalam The Burnout Society yang pertama kali terbit dalam bahasa Jerman pada 2010 dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris oleh Erik Butler pada 2015, menggambarkan masyarakat modern sebagai masyarakat pencapaian yang mendorong individu terus meningkatkan produktivitas. Manusia tidak hanya dituntut pihak luar, tetapi juga menuntut dirinya sendiri agar bekerja lebih cepat, berprestasi lebih tinggi, dan selalu tampil baik.
Teknologi digital memperkuat tekanan tersebut. Pekerja merasa harus selalu dapat dihubungi. Guru dituntut beradaptasi dengan teknologi, sekaligus menyelesaikan administrasi. Peserta didik menghadapi tuntutan akademis dan tekanan untuk membangun citra diri di media sosial.
Kehadiran kecerdasan buatan menambah kompleksitas. Teknologi ini dapat menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, tetapi efisiensi tidak selalu menghasilkan waktu luang. Jika pekerjaan yang dahulu membutuhkan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit, lingkungan kerja tertentu justru mungkin menuntut lebih banyak hasil. Manusia pun semakin sulit membedakan waktu bekerja dan waktu beristirahat.
Teknologi tidak otomatis menyebabkan gangguan mental. Namun, ketika penggunaannya mengganggu tidur, konsentrasi, hubungan sosial, dan kemampuan mengelola emosi, di saat itulah evaluasi kebiasaan digital menjadi penting.
Terhubung namun kesepian
Zygmunt Bauman, melalui konsep liquid modernity atau modernitas cair yang ia kemukakan pada 2000, menjelaskan masyarakat yang ditandai ketidakpastian dan hubungan sosial yang semakin mudah berubah.
Media sosial memungkinkan seseorang memiliki ribuan koneksi, tetapi jumlah koneksi tidak selalu sebanding dengan kedalaman hubungan. Seseorang dapat memperoleh banyak tanda suka, tetapi tidak memiliki teman untuk mendengarkan persoalannya. Ia dapat mengikuti kehidupan banyak orang, tetapi justru semakin sering membandingkan dirinya dengan kehidupan orang lain yang tampak sempurna.
Dampaknya perlu diperhatikan, terutama bagi remaja yang sedang membangun identitas dan kepercayaan diri. Perundungan siber, penolakan sosial, dan tekanan untuk memperoleh pengakuan dapat menambah beban psikologis.
Data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperlihatkan persoalan ini bukan sekadar dugaan. Survei terhadap hampir 280.000 remaja berusia 11, 13, dan 15 tahun di 44 negara dan wilayah di Eropa, Asia Tengah, dan Kanada menemukan bahwa proporsi remaja dengan pola penggunaan media sosial bermasalah meningkat dari 7 persen pada 2018 menjadi 11 persen pada 2022.
Peran sekolah dalam perlindungan mental
Dunia pendidikan memiliki tanggung jawab penting. Sekolah bukan sekadar tempat mentransfer pengetahuan dan mengejar prestasi akademis, melainkan ruang bagi anak untuk bertumbuh secara intelektual, emosional, sosial, dan moral.
Bayangkan seorang peserta didik yang harus menyelesaikan tugas sekolah, menghadapi ujian, dan menjaga hubungan sosial di media digital. Pada malam hari, ia masih menerima pesan grup kelas atau melihat unggahan teman yang memperlihatkan prestasi dan kehidupan menyenangkan. Ia mungkin merasa harus terus mengikuti semuanya, meskipun membutuhkan istirahat.
Keberhasilan pendidikan tidak cukup diukur melalui nilai ujian dan kemampuan menggunakan teknologi. Sekolah juga perlu memastikan peserta didik merasa aman, dihargai, dan memperoleh dukungan ketika menghadapi kesulitan.
Guru tidak harus menjadi psikolog. Namun, guru dapat membangun suasana kelas yang aman, mencegah perundungan, mengenali perubahan perilaku yang mengkhawatirkan, dan menghubungkan peserta didik dengan konselor atau tenaga profesional apabila diperlukan.
Pada 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan modul literasi digital untuk sekolah dasar yang berfokus pada manajemen waktu, perundungan siber, keamanan siber, pengelolaan privasi, berpikir kritis, dan empati digital. Upaya ini menunjukkan kesadaran pemerintah akan pentingnya mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan digital.
Literasi digital harus melampaui keterampilan mengoperasikan perangkat. Anak perlu belajar memeriksa kebenaran informasi, menjaga privasi, mengelola waktu penggunaan gawai, dan berpikir kritis terhadap jawaban kecerdasan buatan. Pendidikan tidak boleh sekadar mempersiapkan anak bersaing dengan mesin, tetapi membantunya menggunakan teknologi tanpa kehilangan kemandirian berpikir.
Kesenjangan tenaga profesional
Persoalan kesehatan mental peserta didik tidak dapat diselesaikan tanpa dukungan profesional yang memadai. Namun, Indonesia menghadapi kekurangan tenaga kesehatan mental yang parah. Organisasi kesehatan mental Indonesia memperkirakan negara ini hanya memiliki sekitar satu psikiater untuk setiap 223.000 penduduk.
Proyeksi Kementerian Kesehatan menunjukkan Indonesia membutuhkan 10.459 psikolog klinis pada 2025, tetapi hanya akan memiliki sekitar 3.846 psikolog—kekurangan lebih dari 6.600 tenaga profesional. Saat ini, hanya 203 psikolog klinis bekerja di Puskesmas di seluruh Indonesia, sebagian besar terkonsentrasi di tiga kota besar di Jawa: Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.
Kesenjangan geografis ini memperparah kesulitan akses layanan kesehatan mental, terutama bagi masyarakat di luar Jawa dan di daerah pedesaan.
Meski demikian, pemerintah terus berupaya memperluas layanan. Pada Juli 2025, Indonesia meluncurkan layanan konseling dan pencegahan bunuh diri gratis 24 jam bernama Healing119 yang dapat diakses melalui telepon, WhatsApp, dan situs web. Dalam tiga bulan pertama, lebih dari 45.000 orang menggunakan layanan tersebut.
Hingga pertengahan November 2025, 8.410 dari sekitar 10.300 Puskesmas di Indonesia telah mengadopsi model Integrasi Layanan Primer untuk skrining kesehatan mental, menurut Kementerian Kesehatan. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah memperluas jangkauan layanan kesehatan mental di tingkat komunitas.
Memulihkan waktu dan perhatian
Hartmut Rosa dalam Social Acceleration: A New Theory of Modernity (2013), melalui teori percepatan sosial mengingatkan bahwa kehidupan modern bergerak semakin cepat. Namun, kecepatan tidak selalu menghasilkan pengalaman yang lebih bermakna.
Kita dapat membaca banyak informasi tanpa memahami isinya, berbicara dengan keluarga sambil memeriksa ponsel, atau mendengarkan seseorang tanpa sungguh-sungguh memperhatikannya.
Menjaga kesehatan mental memerlukan upaya memulihkan waktu dan perhatian. Keluarga dapat membangun kebiasaan makan bersama tanpa gawai. Sekolah dapat menyediakan ruang untuk membaca mendalam, berolahraga, berkesenian, dan berdialog. Tempat kerja perlu menghormati waktu istirahat dan menghindari tuntutan komunikasi yang tidak wajar di luar jam kerja.
Tanggung jawab ini tidak boleh dibebankan hanya kepada individu. Tidak cukup meminta peserta didik mengurangi penggunaan gawai jika lingkungan sosial terus menuntut mereka selalu aktif. Perubahan kebiasaan perlu didukung keluarga, sekolah, tempat kerja, dan kebijakan yang melindungi kelompok rentan.
Kembali kepada kemanusiaan
Persoalan utama bukan bagaimana menghentikan kemajuan teknologi, melainkan bagaimana memastikan teknologi tetap melayani manusia. Kecerdasan buatan dapat memperluas pengetahuan dan membantu pekerjaan. Media sosial dapat memperkuat solidaritas dan menghubungkan orang-orang yang berjauhan. Namun, manfaat tersebut harus disertai tanggung jawab dan kesadaran akan risikonya.
Kesehatan mental juga bukan semata-mata urusan individu agar menjadi lebih kuat. Ia berkaitan dengan kualitas hubungan sosial, lingkungan pendidikan, kondisi pekerjaan, dan akses terhadap pertolongan profesional.
Di tengah dunia yang semakin bising oleh informasi dan semakin cepat oleh kecerdasan buatan, menjaga kesehatan mental berarti mempertahankan ruang bagi kemanusiaan. Keluarga perlu menyediakan waktu untuk percakapan yang tulus. Sekolah perlu membangun lingkungan belajar yang aman dan memanusiakan peserta didik. Masyarakat perlu menumbuhkan solidaritas, bukan sekadar mengejar popularitas.
Pormadi Simbolon, pemerhati isu sosial dan pendidikan, Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Provinsi Banten
