Indonesia Berpotensi Miliki Negara Tetangga Baru, Parlemen Papua Nugini Mulai Bahas Kemerdekaan Bougainville
Wilayah otonom Bougainville di Papua Nugini melangkah lebih dekat menuju kemerdekaan setelah parlemen Papua Nugini mulai mempertimbangkan hasil referendum yang menunjukkan mayoritas mutlak warganya mendukung pemisahan diri.
Parlemen Papua Nugini dijadwalkan mulai membahas hasil referendum tersebut pada Kamis (27/8/2026). Referendum yang diselenggarakan dari 23 November hingga 7 Desember 2019 mencatat 181.067 orang memilih kemerdekaan, sementara hanya 3.043 orang memilih tetap bersama Papua Nugini. Partisipasi pemilih mencapai 87,4 persen.
Meski hasil referendum menunjukkan dukungan yang sangat besar terhadap kemerdekaan, Bougainville belum otomatis menjadi negara merdeka. Referendum tersebut bersifat tidak mengikat sehingga hasilnya masih harus diratifikasi oleh parlemen Papua Nugini yang beranggotakan 118 orang. Keputusan ini memerlukan amandemen konstitusi yang mensyaratkan dukungan dua pertiga mayoritas atau minimal 79 suara.
Proses panjang menuju pembahasan parlemen
Bougainville merupakan wilayah otonom Papua Nugini yang terdiri dari dua pulau utama dan sejumlah pulau kecil. Wilayah yang terletak sekitar 1.000 kilometer di sebelah timur daratan utama Papua Nugini ini dihuni sekitar 370.000 orang. Secara geografis, Bougainville merupakan bagian dari kepulauan Solomon dan lebih dekat ke Kepulauan Solomon dibandingkan ke Port Moresby.
Keinginan untuk merdeka bukanlah gerakan baru. Bougainville telah memiliki gerakan kemerdekaan selama puluhan tahun yang berakar pada konflik berkepanjangan. Namun, proses menuju tahap pembahasan di parlemen nasional membutuhkan waktu bertahun-tahun karena pemerintah Papua Nugini dan pemerintah Bougainville harus melakukan serangkaian negosiasi.
Dasar hukum referendum ini berasal dari Perjanjian Perdamaian Bougainville 2001 yang dimediasi oleh Selandia Baru. Perjanjian tersebut mengakhiri perang saudara dan membentuk Pemerintah Bougainville Otonom, sekaligus mewajibkan Papua Nugini mengadakan referendum kemerdekaan antara 10 hingga 15 tahun setelah pemilihan pemerintahan otonom pertama.
Kedua pihak akhirnya menyepakati pada Agustus 2026 bahwa parlemen Papua Nugini mulai mempertimbangkan hasil referendum pada Kamis (27/8/2026). Belum ada jadwal pemungutan suara di parlemen untuk menentukan apakah hasil referendum tersebut akan diratifikasi.
Target kemerdekaan penuh tahun 2030
Pemerintah Bougainville yang dipimpin Presiden Ishmael Toroama, mantan komandan Tentara Revolusioner Bougainville yang kini memimpin negosiasi dengan Papua Nugini, telah menetapkan target untuk memperoleh pemerintahan sendiri yang lebih luas pada September 2027. Setelah itu, mereka menargetkan kemerdekaan penuh pada 2030.
Jika terwujud, Bougainville akan menjadi negara baru di kawasan Pasifik, menyusul Sudan Selatan yang merdeka pada 2011. Bougainville juga akan menjadi negara terkecil di Pasifik berdasarkan jumlah penduduk. Namun, perjalanan menuju kemerdekaan masih panjang karena hasil referendum harus mendapatkan persetujuan pemerintah pusat Papua Nugini.
Akar konflik dari tambang dan perang saudara
Dorongan kemerdekaan Bougainville tidak terlepas dari persoalan ekonomi dan sejarah konflik dengan pemerintah pusat. Salah satu sumber utama ketegangan adalah tambang tembaga dan emas Panguna yang kini telah ditutup.
Tambang Panguna, yang dioperasikan oleh Bougainville Copper Limited (anak perusahaan Rio Tinto), pernah menjadi tambang tembaga terbuka terbesar di dunia dan menghasilkan sekitar 45 persen dari total pendapatan ekspor Papua Nugini sebelum ditutup pada 1989. Operasi tambang ini menimbulkan kerusakan lingkungan yang parah, termasuk pengalihan Sungai Jaba dan pembuangan sekitar 1 miliar ton limbah tambang ke sistem sungai.
Persoalan lingkungan dan ekonomi dari tambang ini berkontribusi pada munculnya konflik bersenjata. Perang Saudara Bougainville yang berlangsung dari 1988 hingga 1998 menewaskan sekitar 15.000 hingga 20.000 orang, atau sekitar 5-10 persen dari populasi pulau tersebut. Konflik ini menjadi salah satu yang paling mematikan di kawasan Pasifik sejak Perang Dunia II.
Kemerdekaan Bougainville juga memiliki implikasi geopolitik yang lebih luas. Wilayah ini terletak di jalur pelayaran strategis Pasifik, menarik perhatian kekuatan regional seperti China dan Australia yang memiliki kepentingan strategis terhadap status masa depan Bougainville.
