Dua lokasi diperiksa, volume beras masih didalami
Beras dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang semestinya dijual Rp12.500 per kg diduga dikemas ulang, lalu ditawarkan sebagai beras premium seharga Rp17.000 per kg.
ANTARA News melaporkan, sidak Amran menyasar Toko/Rumah Beras Kayumanis di Jalan Kayumanis X, Matraman, serta kawasan Pasar Induk Beras Cipinang. Menurut Amran, barang bukti awal berjumlah sekitar 600 ton. Ia memperkirakan volume keseluruhannya sudah mencapai ribuan ton, yang masih memerlukan pendalaman kepolisian.
Manajer Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI Arianto Harefa mengingatkan bahwa tahun lalu aparat telah melakukan banyak sidak di sejumlah titik distribusi dan menindak keras pelaku dengan beragam modus. Kepada Media Indonesia pada Rabu (28/10), ia menyayangkan praktik dengan modus serupa kembali ditemukan di tengah kesulitan ekonomi masyarakat.
Selisih harga belum cukup membuktikan pelanggaran
Arianto menyoroti risiko konsumen memperoleh keterangan keliru tentang jenis, mutu, dan asal beras apabila produk SPHP dikemas ulang dengan klaim premium. Menurutnya, hal itu berpotensi melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang.
"Jika dugaan tersebut terbukti, konsumen berpotensi membayar lebih mahal untuk produk yang tidak sesuai dengan informasi atau kategori yang ditawarkan penjual," kata Arianto.
Meski demikian, YLKI tidak menganggap perbedaan harga saja sebagai bukti pelanggaran. Pemerintah perlu memeriksa apakah label diubah atau klaim mutu menyesatkan, sekaligus menelusuri cara beras itu diperoleh dan diperdagangkan.
Penyelidikan juga perlu membedakan apakah beras hanya dikemas ulang, dicampur dengan beras lain, atau diberi label premium meski tidak memenuhi standar mutu yang disyaratkan. "Pembedaan ini penting agar penetapan pelanggaran dan sanksi didasarkan pada bukti, bukan semata-mata pada dugaan awal," ujar Arianto.
YLKI menilai pengalihan beras SPHP menjadi produk berlabel premium untuk mengejar keuntungan lebih besar berpotensi menggagalkan tujuan stabilisasi harga. Efektivitas kebijakan menjaga pangan tetap terjangkau pun berisiko berkurang, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Subsidi, batas pembelian, dan harga SPHP
Untuk 2026, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan target penyaluran SPHP sebesar 828 ribu ton, dengan anggaran subsidi harga Rp4,97 triliun. Petunjuk teknis dalam Keputusan Kepala Bapanas Nomor 34 Tahun 2026 membatasi pembelian konsumen paling banyak lima kemasan ukuran 5 kg atau dua kemasan ukuran 2 kg. Karena mengandung subsidi negara, beras yang sudah dibeli konsumen tidak boleh dijual kembali.
Di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi, Bapanas menetapkan harga SPHP Rp11.000 per kg di gudang Bulog. Harga dari distributor kepada penyalur di bawahnya maksimal Rp11.700 per kg, sedangkan harga di tingkat konsumen Rp12.500 per kg.
Batas harga konsumen berbeda untuk wilayah lainnya. Di Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, serta di NTT dan Kalimantan, harganya maksimal Rp13.100 per kg. Untuk Maluku dan Papua, batasnya Rp13.500 per kg.
Bapanas mencatat penjualan SPHP 2025, yang masa penyalurannya diperpanjang sampai akhir Februari 2026, terealisasi sebesar 1,025 juta ton. Menurut lembaga tersebut, inflasi beras bulanan pada Januari dan Februari 2026 lebih stabil, masing-masing 0,16 persen dan 0,43 persen, dibandingkan 0,63 persen dan 5,28 persen pada bulan yang sama tahun 2024.
Stok pemerintah dan penyaluran Bulog
Saat sidak, Amran menyebut cadangan beras pemerintah mencapai sekitar 4,5 juta ton. Ia mengatakan kapasitas gudang tidak lagi memadai sehingga pemerintah harus menyewa tambahan ruang penyimpanan. Menurutnya, kondisi stok itu menjadi saat yang tepat untuk memberantas mafia pangan karena pemerintah tidak lagi tertekan oleh kekurangan pasokan maupun kebutuhan impor beras.
Sebelumnya, dalam pernyataan pada 2 Oktober 2026 yang diberitakan ANTARA News Jawa Timur, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebut penyaluran SPHP ke seluruh Indonesia sekitar 4.000 ton per hari atau 120 ribu ton per bulan.
Bulog juga menyiapkan beras premium sekitar 507 ton per hari, yang baru mencakup sekitar 10 persen kebutuhan nasional. Dalam keterangan tersebut, harga eceran tertinggi (HET) beras premium disebut Rp14.900 per kg, sementara beras medium Rp12.500 per kg.
Empat langkah yang diminta YLKI
YLKI mengajukan empat rekomendasi penanganan. Pertama, kepolisian dan instansi terkait diminta mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, bukan hanya pelaku yang ditemukan saat sidak. Penelusuran perlu mencakup pemasok, distributor, pengecer, dan pihak yang mengemas ulang beras, serta mengidentifikasi sumber pasokan, volume, jaringan distribusi, dan kemungkinan praktik serupa di daerah lain.
"Apabila ditemukan pelanggaran, pelaku harus dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum juga harus menyasar pihak yang terlibat dalam rantai distribusi, tanpa pandang bulu," kata Arianto.
Rekomendasi kedua menyangkut evaluasi penyaluran dan pengawasan oleh pemerintah bersama Perum Bulog dan Bapanas. YLKI meminta pemeriksaan dilakukan sepanjang jalur dari gudang hingga pengecer agar beras diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Pengawasan juga perlu mencegah pengalihan, penimbunan, dan pemanfaatan komersial yang menyimpang dari tujuan program.
Ketiga, YLKI meminta pengawasan lebih ketat atas label, keterangan mutu, jenis beras, serta harga jual. Konsumen perlu memperoleh informasi yang tepat agar tidak membayar harga premium untuk barang yang berbeda dari klaim penjual. Jika terbukti ada kerugian akibat informasi menyesatkan, harus tersedia mekanisme pengaduan dan penyelesaian kerugian yang jelas.
Keempat, pemerintah diminta menyampaikan perkembangan hasil penyelidikan dan penanganan secara berkala tanpa mengabaikan proses hukum. YLKI juga menginginkan saluran pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat untuk melaporkan dugaan ketidaksesuaian label SPHP, harga tidak wajar, maupun bentuk penyalahgunaan lainnya.
