Iran Hadapi Krisis Ekonomi Parah, Harga BBM Terancam Naik hingga Rp 11.000 Per Liter
Iran tengah menghadapi dilema ekonomi akut yang memaksa pemerintah mempertimbangkan kenaikan drastis harga bahan bakar minyak demi menyelamatkan keuangan negara. Langkah berisiko ini muncul di tengah tekanan sanksi ekonomi Amerika Serikat yang intensif, konflik militer berkepanjangan, dan beban subsidi energi untuk 93 juta penduduk yang kian tak terkendali.
Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Produk Domestik Bruto Iran akan menyusut hingga 5,4 persen pada 2026. Ekonomi negara itu diperkirakan hanya mencapai sekitar 300 miliar dollar AS dalam nilai nominal, jauh lebih kecil dibandingkan negara-negara tetangga di kawasan.
Situasi diperparah oleh anjloknya nilai tukar rial Iran ke rekor terendah sepanjang sejarah, menyentuh 2 juta rial per dollar AS di pasar bebas Teheran. Mata uang Iran telah merosot tajam dari posisi sekitar 45.000 rial per dollar pada awal 2018 sebelum AS menarik diri dari kesepakatan nuklir. Pelemahan drastis ini terjadi setelah Presiden Donald Trump mengancam operasi sanksi ekonomi skala besar terhadap Teheran.
Beban Subsidi Terbesar Kedua di Dunia
Iran kini menanggung beban subsidi energi terbesar kedua di dunia setelah Rusia, menurut data International Energy Agency tahun 2022. Ketimpangan biaya dalam skema subsidi BBM sangat ekstrem: biaya produksi bensin di kilang mencapai 1,3 juta rial (sekitar Rp 16.724) per liter, namun dijual kepada masyarakat pada harga terendah hanya 15.000 rial (sekitar Rp 192) per liter.
Sistem subsidi saat ini membatasi pengendara mobil pribadi pada jatah 60 liter per bulan dengan harga termurah. Pembelian di luar kuota tersedia dalam dua tingkatan tambahan dengan harga 30.000 dan 50.000 rial per liter, yang semuanya dikelola melalui sistem kartu bahan bakar.
Paradoks ekonomi Iran semakin nyata ketika negara penghasil minyak ini justru harus mengimpor lebih dari 12 juta liter bensin setiap hari karena kapasitas kilang yang tidak memadai. Presiden Masoud Pezeshkian memperingatkan jika tren konsumsi berlanjut, Iran perlu mengimpor bensin senilai 130 triliun toman (lebih dari 2 miliar dollar AS) tahun depan.
Tiga Skenario Kebijakan Kontroversial
Kepala Optimasi Energi Pemerintah Iran, Esmail Saghab-Esfahani, menguraikan tiga opsi kebijakan yang tengah dikaji. Opsi pertama mempertahankan harga tetapi memberlakukan pembatasan stok harian di setiap SPBU. Opsi kedua memberikan alokasi 30 liter bensin bersubsidi per bulan bagi seluruh warga, termasuk yang tidak memiliki kendaraan, yang dapat diperjualbelikan kembali.
Opsi ketiga paling ekstrem: liberalisasi harga bensin mendekati biaya ekonomi kilang sekitar 872.000 rial (sekitar Rp 11.218) per liter. Untuk mengimbangi kerugian finansial, pemerintah telah berupaya meningkatkan produksi kilang, menggunakan produk petrokimia, dan menurunkan kualitas bahan bakar dengan pengenceran.
Presiden Pezeshkian mengimbau masyarakat memahami dilema berat yang dihadapi pemerintah.
Saya memahami bahwa kita memiliki banyak masalah di masyarakat saat ini. Kita melakukan yang terbaik agar rakyat tidak menderita, tetapi musuh melakukan yang terbaik agar kita tidak berhasil.
Bayangan Kerusuhan 2019
Pemerintah Iran berjalan di atas medan ranjau politik dalam mengambil keputusan ini. Pada November 2019, kerusuhan kekerasan mengguncang Iran setelah pemerintah tiba-tiba menaikkan harga bensin tiga kali lipat. Amnesty International mencatat setidaknya 321 orang tewas dalam tindakan keras aparat keamanan, dengan ribuan lainnya ditahan.
Tekanan ekonomi semakin kompleks dengan inflasi yang diproyeksikan IMF mencapai 68,9 persen pada 2026, melonjak dari 50,9 persen tahun sebelumnya. Data Bank Sentral Iran menunjukkan pelarian modal masif sebesar 27 miliar dollar AS pada 2025, setara lebih dari 7 persen dari seluruh ekonomi, sementara investasi asing langsung yang masuk hanya 1,676 miliar dollar AS.
Beban subsidi energi telah lama menggerogoti anggaran negara. Pada 2016 saja, Iran mengeluarkan 16 miliar dollar AS untuk mensubsidi bahan bakar berbasis minyak dan 18,7 miliar dollar AS tambahan untuk listrik dan gas alam murah, menghabiskan porsi signifikan dari pendapatan minyak negara.
Dengan ekonomi yang terus menyusut dan mata uang yang melemah drastis, pemerintah Iran kini berhadapan dengan pilihan sulit: melanjutkan subsidi yang menguras anggaran atau mengambil risiko gejolak sosial dengan menaikkan harga bahan bakar di tengah inflasi yang sudah mencekik rakyat.
