Hashim paparkan perbandingan utang
Dalam forum di Hotel Borobudur tersebut, Hashim berbicara sebagai Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Ia juga menjabat Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi.
"Banyak yang persoalkan utang negara, Indonesia gelap karena Indonesia dibebani utang, ternyata itu bohong. Menurut IMF dan Bank Dunia, utang negara kita termasuk yang paling rendah di dunia. Itu kenyataan," kata Hashim.
Hashim menjelaskan bahwa angka yang ia sebut mencakup utang pemerintah dan swasta, dengan kisaran 40-41 persen terhadap PDB. Ia mengaitkan angka tersebut dengan posisi utang Indonesia yang menurutnya lebih sehat dan terkendali dibandingkan sejumlah negara lain.
Sebagai pembanding, ia menyebut rasio Malaysia sebesar 91 persen, Vietnam 57 persen, dan Thailand 54 persen. Untuk negara ekonomi utama, angka yang ia paparkan adalah Amerika Serikat 120 persen, Jepang 250 persen, dan China 268 persen, sedangkan Indonesia sekitar 40 persen.
Pangan dan penerimaan negara jadi dasar optimisme
Selain rasio utang, Hashim menunjuk pencapaian swasembada pangan yang lebih cepat dari target pemerintah sebagai dasar penilaiannya bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat. Dengan kondisi tersebut dan upaya pemerintah mengoptimalkan penerimaan, ia meyakinkan pelaku usaha agar tidak meragukan prospek ekonomi nasional.
Dalam pembahasan penerimaan negara yang dilaporkan Bisnis.com, Hashim menyebut penerimaan dari pajak, cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baru sekitar 12 persen dari PDB. Ia membandingkannya dengan Kamboja sebesar 18 persen, India 20 persen, dan Vietnam 23 persen.
Menurut perkiraan Hashim, jika rasio penerimaan Indonesia dapat ditingkatkan hingga setara Kamboja, tambahan yang berpotensi diperoleh mencapai sekitar Rp1.500 triliun per tahun.
Catatan utang pemerintah dan utang luar negeri
Data utang pemerintah memiliki cakupan berbeda dari angka yang disebut Hashim mencakup pemerintah dan swasta. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan yang diberitakan Bisnis.com, utang pemerintah pada 30 Juni 2026 mencapai Rp10.293,69 triliun, dengan rasio 41,26 persen terhadap PDB.
Posisi pada akhir kuartal II/2026 itu meningkat Rp373,2 triliun dari Rp9.920,42 triliun pada kuartal sebelumnya. Rasionya masih jauh di bawah batas maksimal 60 persen PDB dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Ambang tersebut kerap disandingkan dengan batas serupa dalam Maastricht Treaty di Eropa.
Sementara itu, Bank Indonesia mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Agustus 2026 sebesar 459,3 miliar dolar AS. Nilainya tumbuh 5,6 persen dibandingkan setahun sebelumnya, dengan rasio terhadap PDB sebesar 30,9 persen. Utang jangka panjang mendominasi komposisi ULN tersebut.
IMF menilai risiko rendah, tetapi mencatat beban pembayaran
Laporan IMF yang diberitakan Bloomberg Technoz pada 22 September 2026 menempatkan risiko tekanan utang negara atau sovereign stress Indonesia pada tingkat rendah dalam jangka menengah. Untuk periode tersebut, IMF memperkirakan utang publik berada sedikit di atas 40 persen PDB, sementara defisit diproyeksikan relatif stabil di sekitar 2,8 persen PDB.
Meski demikian, IMF mencatat biaya pinjaman Indonesia serta rasio pembayaran utang terhadap penerimaan pajak relatif tinggi dibandingkan negara-negara sebanding.
